   Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk stabilitas ekonomi makro di Indonesia. Dari awal pelaporan kasus COVID-19 pada 2 Maret 2020 hingga langkah-langkah pemulihan ekonomi
di tahun-tahun berikutnya, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi (Junaedi Dedi et al., 2021)
Dampak Langsung Pandemi terhadap Pertumbuhan Ekonomi
   Pada awal pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengendalikan penyebaran virus. Kebijakan ini melibatkan langkah-langkah seperti penutupan sekolah, larangan mudik, serta pembatasan perjalanan internasional dan domestik. Meskipun langkah-langkah ini penting untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19, dampaknya terhadap aktivitas ekonomi sangat
signifikan. Penutupan berbagai sektor usaha dan pengurangan mobilitas masyarakat menyebabkan penurunan konsumsi dan investasi secara drastis, sehingga memperlambat laju perekonomian (Romdiati Haning & Noveria Mita, 2021).
   Menurut data International Monetary Fund (IMF) pada tahun 2020, dampak ekonomi akibat kebijakan PSBB terlihat jelas dalam angka pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada kuartal kedua tahun 2020, ekonomi mengalami kontraksi sebesar -5,3%, penurunan tajam dari pertumbuhan positif 3% yang tercatat pada kuartal pertama tahun yang sama. Kontraksi ini menjadi yang terdalam sejak krisis moneter tahun 1998, menunjukkan dampak serius pandemi terhadap stabilitas ekonomi nasional (Junaedi Dedi et al., 2021). Penurunan konsumsi rumah
tangga, yang biasanya berkontribusi lebih dari 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menjadi faktor utama dalam perlambatan ekonomi ini. Hal ini juga diperburuk oleh penurunan investasi akibat ketidakpastian ekonomi global dan domestik.
Kebijakan Fiskal sebagai Respons Pandemi
Pemerintah Indonesia merespons krisis ini dengan mengeluarkan paket kebijakan fiskal besar-besaran untuk mendorong pemulihan ekonomi. Pada Maret 2020, pemerintah mengumumkan paket stimulus sebesar Rp405 triliun, yang kemudian meningkat menjadi Rp677,2 triliun pada Juni 2020 (Junaedi Dedi et al., 2021). Paket stimulus ini mencakup beberapa aspek, antara lain:Â
1. Dukungan terhadap sektor kesehatan: Anggaran tambahan untuk meningkatkan
kapasitas pengujian dan perawatan pasien COVID-19.
2. Bantuan sosial: Perluasan program bantuan seperti bantuan pangan, subsidi listrik, dan
transfer tunai bersyarat bagi rumah tangga miskin.
3. Dukungan UMKM: Subsidi bunga, penjaminan kredit, dan restrukturisasi pinjaman
untuk UMKM.
4. Insentif pajak: Pengurangan tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% untuk
meringankan beban korporasi.
Langkah-langkah ini membantu menahan dampak buruk pandemi, meskipun tantangan implementasi di lapangan, seperti keterlambatan penyaluran dana bantuan, menjadi hambatan.
Kebijakan Moneter dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi
   Bank Indonesia (BI) juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi melalui kebijakan moneter. BI menurunkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin hingga mencapai 4% pada pertengahan 2020 (Novalina Ade, 2021). Selain itu, BI meluncurkan berbagai kebijakan untuk mendukung likuiditas di pasar, termasuk:
1. Penurunan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) bank.
2. Peningkatan durasi operasi repo hingga 12 bulan.
3. Pelaksanaan lelang harian untuk swap valuta asing.
BI juga bekerja sama dengan pemerintah melalui skema burden sharing untuk mendanai kebutuhan belanja publik selama pandemi. Dalam skema ini, BI membeli obligasi pemerintah di pasar perdana untuk mendanai sektor kesehatan dan perlindungan sosial.
Dampak Pandemi pada Pasar Modal
