Sekolah Inklusi, Harapan yang Diharap

Dalam upaya mencapai pendidikan yang memanusiakan manusia, maka pemerintah Indonesia memberi kesempatan kepada mereka yang memiliki kebutuhan khusus serta kecerdasan dan bakat istimewa dapat memperoleh kesempatan sama seperti teman-teman yang mengenyam pendidikan di sekolah umum. Sehingga harapannya, tidak ada lagi golongan yang termarjinalkan. 

Upaya ini dapat kita lihat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa.

Selaras dengan terbitnya Permendikbud tersebut, pemerintah telah mengadakan pelatihan Guru Pendamping Khusus (GPK) untuk mendukung program Pendidikan Inklusif. 

Sebetulnya GPK ini sudah digagas dari tahun 1979, saat itu ditujukan untuk menyukseskan program Sekolah Terpadu Tuna Netra. Sekolah Terpadu Tuna Netra ini merupakan wujud dari hasil kunjungan Helen Keller International Incorporated pada tahun 1977 ke Indonesia. 

Terlebih pada saat Kurikulum 2013 di mana konsep sekolah inklusif mulai ramai diberbincangkan, pemerintah kembali menggiatkan program GPK. Tujuan pembentukan GPK pada tahun 1980an dengan 2009 memang ada perbedaan. 

Pada tahun 2009 harapannya yaitu untuk mempersiapkan dan menunjang implementasi model pendidikan inklusif.

Selain diprogramkannya GPK untuk pengimplementasian Pendidikan Inklusif, dalam Peraturan Menteri Pendidikan No. 70 Tahun 2009 sebetulnya juga mengatur bagaimana syarat dan sistematika pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Indonesia, sekaligus menjadi payung hukum untuk sekolah inklusif. 

Hingga saat ini, pada Kurikulum Merdeka yang digadang menjadi produk terbaik dari Kemdikbudristek pun dalam pengimplementasian Pendidikan Inklusif, masih bersandar dari Peraturan Menteri d iatas. 

Hal ini terlihat dari diterbitkannya buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif oleh Kemdikbudristek tahun 2022, isinya dapat dikatakan sebagai penjelasan teknis dari Peraturan Menteri Pendidikan No. 20 Tahun 2009.

Pada prinsipnya, upaya pemerintah dari mulai dikeluarkannya Peraturan Menteri mengenai Pendidikan Inklusif hingga dibuatnya buku Pedoman Pelaksanan Pendidikan Inklusif, yaitu untuk menciptakan pendidikan inklusif yang diharapkan. Sehingga harapannya semua orang mendapatkan pendidikan yang layak dan berujung kepada semakin baiknya sistem maupun pelayanan pendidikan di Indonesia. 

Namun sayangnya apabila kita lihat lebih nyata, terkadang antara pemegang kebijakan dengan pelaksana pada unit terkecil sering terjadi masalah, sehingga harapan yang ingin kita capai kurang tercapai dengan baik.