Namun untuk membuktikannya, biarlah waktu yang menilainya.
Kedua, perlu adanya perubahan mindset sekolah swasta dan sekolah negeri.
Sekolah negeri didirikan atas prakarsa Pemerintah dengan guru-guru yang biasanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pendanaan yang berasal dari uang pajaklah yang menjadikan sekolah semacam ini disebut negeri. Bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Indonesia.
Sedangkan sekolah swasta didirikan atas prakarsa pihak-pihak non-Pemerintah, biasanya Yayasan, LSM, atau organisasi nirlaba.
Gaji guru ditanggung pihak pendiri dan pemprakarsa. Ada akreditasi dari Pemerintah untuk menentukan standar mutu meskipun saat ini sekolah negeri pun mengalami apa yang disebut dengan akreditasi.
Kurikulum yang diajarkan biasanya sama dengan sekolah negeri. Hanya ada beberapa tambahan yang biasanya menjadi ciri spesifik, misalkan keagamaan.
Dana pendidikan 20 % daru APBN mestinya diperuntukan bagi semua sekolah tanpa membuat dikotomi negeri dan swasta.
Asumsi sederhananya, semua yang bersekolah baik di sekolah negeri dan swasta adalah anak-anak bangsa. Untuk itu perhatian yang diberikan pemerintah harus merata. Tidak perlu lagi membeda-bedakan antara negeri dan swasta.
Guru-guru yang dibiayai dari APBN harusnya dibagi rata untuk sekolah negeri dan swasta.
Tinggal saja regulasinya dibenahi agar mampu menjawabi tuntutan dan dinamika dalam sekolah swasta.
Ketiga, Pendidikan Karakter.
Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut.
