Dalam sebuah berita yang dilansir media-media mainstream, aksi unjuk rasa hari ini Senin, 11 April 2022, ada 6 tuntutan mahasiswa kepada presiden Joko Widodo.Â
Namun dalam 6 tuntutan tersebut belum terlihat urgensitas perlunya mahasiswa turun ke jalan.
Memang kita harus mengapresiasi niat dan harapan mahasiswa yang baik ini. Tapi beberapa orang berpendapat tidak perlu harus turun ke jalan.
Bangunlah dialog dengan pemerintah, misalnya dengan menggelar dialog nasional. Dengan demikian bisa dicari secara bersama-sama solusi yang tepat untuk mesalah-masalah bangsa sebagaimana ada dalam 6 tuntutan tersebut.
Adik-adik mahasiswa tidak perlu membuang-buang energi. Juga tidak perlu pengerahan massa yang besar seperti yang direncanakan.
Mari kita lihat 6 tuntutan mahasiswa tersebut dan coba menganalisis kemendesakannya dengan demo yang akan digelar mahasiswa secara besar-besaran hari ini.
Poin pertama tuntutan mahasiswa adalah tuntutan agar presiden Jokowi bersikap tegas menolak dan menyatakan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, karena katanya sangat jelas mengkhianati konstitusi.
Kita melihat bahwa sampai saat ini, isu penundaan Pemilu dan jabatan tiga periode masih sebatas wacana. Pernyataan-pernyataan mendukung yang dikeluarkan pun sejauh ini masih bersifat pribadi.
Presiden sendiri dalam banyak kesempatan menyatakan menolak wacana ini.
Bila rakyat tidak menghendaki, apalagi menolak penundaan pemilu dan jabatan tiga periode maka tidak perlu ada diskursus lagi soal itu.
Selain itu, partai-partai yang ada di perlamen pun banyak yang sudah mencabut dukunganya untuk amandemen UUD 1945 yang sedianya akan dilakukan untuk menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi dan Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN. Sebut saja Partai Demokrat, PKS, Nasdem, dan PDIP.
Hal yang ditakutkan amandemen nanti adalah akan ada agenda-agenda susupan seperti rencana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden seperti yang selama ini diwacanakan.
Presiden berkali-kali mengatakan bahwa ia akan taat konstitusi.
Walaupun demikian, konstitusi bukanlah hukum sakral yang tidak bisa diutak-atik. Ingat bahwa konstitusi kita sudah diamandemen empat kali.
Konstitusi bersama sebagai hukum tertinggi iya, tapi jangan lupa kaidah emas ini, "hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum".
Setinggi-tingginya hukum, keberadaannya adalah untuk memberikan manfaat untuk manusia. Ketika kebermanfaatannya sudah hilang maka sudah seharusnya diperbaharui.
Poin kedua tuntutan mahasiswa adalah mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah terutama yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan.
Tuntutan kedua ini saya kira sudah sangat terlambat. Mengapa ketika wacana pembentukan IKN baru bergulir mahasiswa tidak turun ke jalan berdemonstrasi?
Ibaratnya nasi sudah jadi bubur, mahasiswa baru terbangun dari mimpi mereka. Pekerjaan sudah dimulai baru ada tuntutan untuk menunda dan mengkaji UU IKN.
Dan yang perlu menjadi catatan, Indonesia bukan hanya Jakarta. Indonesia begitu luas. Mengapa harus Jakarta bila keadaan dan kondisi kotanya tidak memungkinkan lagi untuk menjadi sebuah ibu kota negara?
Poin tuntutan ketiga mahasiswa adalah meminta Presiden Jokowi untuk bisa menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat terutama soal kelangkaan dan harga minyak goreng yang naik tinggi.
Tuntutan ini relevan dan memang harus cepat disikapi oleh pemerintah. Harga minyak goreng harus diturunkan segera sebab beberapa usaha UMKM yang terdampak akan sulit untuk melanjutkan usaha mereka dengan harga minyak yang begitu tinggi.
Meski demikian, tidak perlu dilakukan dengan demo besar-besaran. Silahkan BEM datang ke Istana dan berdialog dengan presiden. Sampaikan tuntutan itu dan sekaligus memberikan solusi agar masalah ini tidak dibiarkan berlarut-larut.
Poin tuntutan keempat mahasiswa adalah meminta Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait.
Sekali lagi poin tuntutan ini pun relevan dengan situasi bangsa saat ini. Memang ada beberapa faktor yang cukup memberi pengaruh terhadap kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di tanah air.
Tetapi di samping itu, bisa jadi juga ada mafia-mafia yang sengaja menimbun minyak-minyak itu sehingga membuatnya menjadi langka.
Harga minyak yang tinggi juga disinyalir merupakan hasil kongkalikong mafia-mafia minyak goreng tersebut.
Sebenarnya ini bukanlah tuntutan yang berasal dari para mahasiswa saja. Seluruh rakyat pun menghendaki yang sama.
Mahasiswa perlu melakukan kajian mendalam soal tuntutan ini lalu menyampaikan hasilnya kepada presiden dan menteri terkait sekaligus memberikan bahan evaluasi kepada presiden.
Poin tuntutan yang kelima adalah menuntut penyelesaian konflik agraria.
Tuntutan ini juga relevan. Tetapi pemerintah selama ini tidak hanya berpangku tangan melihat persoalan ini. Pemerintah sejauh ini sedang berusaha untuk mengatasi pelbagai masalah berhubungan dengan konflik agraria ini melalui kebijakan-kebijakan agrarianya.
Memang realita di lapangan menunjukkan adanya penguasaan lahan oleh segelintir elite. Hal ini menunjukkan ketimpangan yang memperdalam jurang antara kaya dan miskin.
Ujung dari pada penguasaan tanah oleh para elit ini, banyaknya rakyat menjadi korban dan dan satu sisi mengalami ketidakadilan struktural.
Poin tuntutan yang keenam adalah meminta presiden dan wakil presiden berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji kampanye di sisa masa jabatannya.
Semua poin tuntutan mahasiswa di atas merupakan akumulasi dari masalah-masalah yang memang sedang dihadapi bangsa kita saat ini.
Kita patut mengapresiasi gerakan mahasiswa dalam mengkritisi kekuasaan.
Memang dalam kehidupan bernegara harus ada kekuatan penyeimbang yang hadir sebagai kontrol terhadap kekuasaan. Dan itu bisa hadir dalam partai oposisi atau pun mahasiswa.
Tetapi masih tercatat rapi dalam ingatan kolektif bangsa ini, gerakan-gerakan mahasiswa semacam ini kadang-kadang ditunggangi oleh oknum-oknum gelap yang menginginkan negara ini chaos.
Karena itu, kalau dirasa tuntutan-tuntutan tersebut bisa langsung diserahkan kepada presden, mengapa harus demo?
Dan untuk saat ini kita belum memerlukan gerakan-gerakan masif seperti itu.
Pertama, kita masih berada dalam situasi pandemi. Pemerintah masih berupaya sangat keras agar bangsa ini bisa keluar dari pusaran pandemi.
Kedua, pemerintah juga masih berupaya sangat keras untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan tata masyarakat yang sedikit porak-poranda.
Marilah bersama-bersama pemerintah saat ini mengupayakan terciptanya situasi yang kondusif agar ekonomi kita dalam berbagai segi kehidupan berbangsa kembali menggeliat.
Catatan Akhir
Belum perlu ada demo-besar-besaran. Karena negara masih dalam situasi yang terkendali. Belum ada situasi genting yang menuntun mahasiswa turun ke jalan melakukan aksi.
Akan tetapi kalau pun hari ini mahasiswa melakukan aksi besar-besaran, maka lakukan dengan santun dan bermartabat. Junjung tinggi adab sebagai kelompok intelektual yang lebih mengutamakan nalar dari pada fisik. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.
Salam dan selamat berjuang!
