Sederhananya, korupsi pada pemerintahan baru terjadi pada ranah administrasi dan ketidakterbukaan proses realisasi anggaran. Masalah utamanya sering terjadi ialah pada belanja publik dan reaslisasi proyek-proyek.
Banyak proyek-proyek publik terkendala lantaran tilep menilep anggaran yang dilakukan oknum oknum terkait. Pada akhirnya, uang yang harusnya beredar ke masyarakat guna meningkatkan daya ekonomi tidak terealisasi. Konklusinya pada PAD yang jongkok.
Fenomena ini nyata terjadi. Banyak daerah pemekaran baru mengalami masalah seperti ini. Apalagi konsep penggunaan anggaran yang efisien yang selama ini digunakan masih sangat melekat: Anggaran harus dihabiskan guna mendapatkan dana yang lebih meningkat di tahun anggaran berikutnya. Kondisi yang dinilai sebagai serapan anggaran.
Konsep ini kebanyakan saya temukan ketika akan habis masa periode anggaran. Banyak program fiktif yang dilakukan guna merealisasikan penggunaan anggaran.
"Pada intinya, pemekaran punya sisi positif dan negatif. Sehingga butuh keseimbangan penuh dalam mengawal setiap agenda. Agar tidak adanya dinasti politik dan dapat menekan perilaku korupsi," katanya.
Kami terus mengobrol. Hingga pegawai kafe meminta izin karena hendak menutup cafe. Kami pulang, namun apa yang menjadi perbincangan malam ini membentuk segmen pikir yang luar biasa.
*
Hadirnya Provinsi Baru di Papua tentu menjadi angin segar dalam mengimplemntasikan pemerataan pembangunan dan kesejateraan. Namum perlu upaya bersama agar dinasti politik dan kelas korupsi baru tidak menjadi iklim baru seiring barunya provinsi ini. (Sukur dofu-dofu)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
