 Sedangkan indeks ketahanan perkotaan, Kota Ternate berada pada urutan ke 24 dan  Kota Tidore berada pada urutan ke 92  dari 98 kota di Indonesia. Secara keseluruhan indeks ketahanan pangan khususnya Maluku Utara masih sangat rendah dimana mayoritas pangan Maluku utara merupakan hasil suplai dari daerah lain.
Maka di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini, kekuatan pangan menjadi amat genting untuk diperhatikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah agar ketersediaan, keterjangkauan dan keamanan pangan dapat di terjamn.Â
Selain itu, untuk menjaga kestabilan demi terwujudnya ketahanan pangan ditengah pandemi, pemerintah perlu mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi dipasar. Dimana pergerseran permintaan menciptakan perubahan struktur pasar dan perilaku pasar yang dapat membuat masyarakat sulit menjangaku baik segi harga dan ketersediaan akibat dari spekulasi-spekulasi yang dilakukan oleh pedagang.
Sehingga, upaya migitasi setiap Negara terutama Indonesia terhadap dampak dari covid 19 terhadap perdagangan dan pasar pangan perlu dilakukan karena keterbatasan produksi, distribusi, dan suplai pangan yang mulai tergangu. Apalagi bahan pangan merupakan volative food ialah penyumbang inflasi.
 Stabilisasi harga dipandang penting ditengah tingginya permintaan karena buying panic masyarakat akibat adanya kebijakan social distancing dan tetap berada dirumah walaupun kondisi konsumsi tidak berubah. Sebagai contoh, salah satu komoditas pangan yakni gula putih di Surabaya mengalami peningkatan harga selang beberapa hari pemerintah daerah menerapkan social distancing, atau contoh terdekat di Kepualauan Sula mayoritas bahan pangan yang didistribusikan dari Manado melabung tinggi.Â
Ketersediaan stok dipasar menjadi sangat penting agar tidak terjadi spekulasi dari pedagang dan dapat menciptakan kelangkaan barang dipasar. Bahan pangan yang tak kalah penting ialah beras yang mengalami pergerakan harga di pasar eceran.akibat respon pedagang yang ditransmisikan dari pasar produsen.
Kondisi yang paling dikwatirkan ialah dampak kebijakan pembatasan skala social terhadap kelas ekonomi menengah kebawah. Jika harga terlampau tinggi masyarakat kelas menegah kebawah seperti pekerja harian, buruh, ojek dll tidak dapat menjangkau pangan dan bisa menimbulkan efek social yang tidak diinginkan.
 Maka, peran utama baik Bulog, Badan Ketahanan Pangan, dan pemerintah sangat dibutuhkan sinergitasnya dengan memberikan jaminan akses pangan yang mudah dan harga yang wajar, serta melakukan intevensi pasar dengan melakukan control harga dan menyediakan pangan murah untuk rumah tangga ekonomi menengah kebawa.
Tentunya jaminan ini sangat penting mengingat daya beli masyarakat rendah akibat terganggunya tingkat pendapatan.
Jaminan distribusi dan logistik juga menjadi catatan-catatan penting terutama wilayah Indonesia merupakan wilayah kepulauan. Kelancaran distribusi dari wilayah produksi ke wilayah konsumsi seperti Maluku Utara perlu dijamin.
 Apalagi ditengah pandemic saat ini, biaya-biaya distribusi dari perusahan-perusahan ekspedisi menjadi sangat tinggi terutama alur distribusi ke wilayah timur. Pemerintah perlu mengurangi food losses disepanjang rantai pemasaran dan distribusi hasil-hasil pangan agar tecipta efisiensi pasokan pangan yang berdampak pada harga yang wajar.
