Diskusi terkini mendorong adanya regulasi yang lebih ketat untuk memastikan data anak-anak dilindungi dari eksploitasi dan penyalahgunaan.Â
Negara lain, seperti Brasil dan Korea Selatan, mengikuti langkah tersebut dengan memperkenalkan kebijakan untuk memastikan perlindungan data anak-anak dan mendapatkan persetujuan orang tua sebelum data mereka dibagikan.
Meski ada kemajuan, banyak negara, termasuk India dan Australia, yang belum menerapkan undang-undang perlindungan data anak secara komprehensif.Â
Kampanye politik dan keputusan hukum di negara-negara ini menunjukkan pengakuan yang semakin meningkat akan pentingnya melindungi privasi anak-anak online. Seiring berkembangnya teknologi digital, penting bagi hak privasi dan otonomi anak-anak untuk dijaga di dunia maya.
Konvensi Hak Anak, melalui ketentuannya tentang privasi, menekankan perlunya kerja sama internasional untuk melindungi anak-anak dari bahaya di dunia digital.Â
Pasal 16 dari Konvensi melindungi anak-anak dari gangguan yang melanggar privasi dan reputasi mereka, sebuah prinsip yang harus ditegakkan dalam konteks sharenting.Â
Pemerintah dan kerangka hukum perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa hak-hak digital anak-anak dihormati dan kepentingan mereka menjadi prioritas dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang.
Dampak jangka panjang dari sharenting dapat diminimalkan melalui kerangka hukum yang kuat yang melindungi hak anak dan memberikan solusi untuk pelanggaran privasi. "Hak untuk dilupakan" adalah aspek penting dari perlindungan ini, memungkinkan anak-anak untuk menghapus atau membatasi akses terhadap data pribadi yang dibagikan tanpa persetujuan mereka.Â
Hak ini sangat penting untuk memastikan anak-anak dapat mengendalikan identitas digital mereka dan melindungi privasi mereka saat mereka tumbuh dewasa.
Tantangan sharenting ini menyoroti pentingnya pendekatan yang seimbang antara hak orang tua dan hak anak-anak atas privasi mereka. Meskipun orang tua memiliki hak untuk berbagi momen-momen kehidupan anak-anak mereka, mereka juga harus mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul dari berbagi tersebut.Â
Dengan memprioritaskan hak anak-anak dan mengintegrasikan perlindungan hukum yang memadai, masyarakat dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih bertanggung jawab dan penuh penghormatan bagi generasi mendatang.Â