Jelang 100 Hari Kerja Prabowo Gibran, Sejauh mana Capaiannya?

Menjelang 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, banyak kebijakan penting yang sudah diterapkan. 

Berbagai kebijakan populis yang menitikberatkan pada kesejahteraan rakyat mendapat perhatian luas. Namun, di balik langkah-langkah yang cukup berani ini, terdapat tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk membuktikan efektivitas kebijakannya. 

Kebijakan Populis dan Capaian Positif

Salah satu kebijakan yang paling mendapat perhatian adalah penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Keputusan ini diambil untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, terutama bagi konsumen yang selama ini merasa berat dengan kenaikan harga barang. 

Baca juga: Menilik Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap 100 Hari Kepemimpinan Prabowo Subianto

PPN 12% ini mencakup barang-barang kebutuhan sehari-hari yang banyak dikonsumsi oleh kalangan menengah ke bawah. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan daya beli masyarakat bisa terjaga dan inflasi bisa terkendali.

Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan dengan tujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, terutama di kalangan anak-anak dan kelompok rentan, juga menjadi kebijakan populis yang mendapat sambutan positif. 

Program ini bertujuan menyediakan makanan sehat dan bergizi tanpa dipungut biaya kepada mereka yang membutuhkan. Melalui MBG, diharapkan status gizi masyarakat bisa lebih baik, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi.

Tak kalah penting, kebijakan diskon listrik 50% untuk pelanggan dengan daya maksimal 2200 VA juga dirancang untuk meringankan beban rumah tangga. 

Baca juga: Menanti Pertemuan Prabowo dan Megawati: Dinamika Politik 2025

Kebijakan ini relevan bagi masyarakat dengan daya beli terbatas, di mana tagihan listrik seringkali menjadi salah satu pengeluaran yang cukup besar dalam anggaran bulanan mereka. 

Baca juga: Peran Supeltas dalam Memperlancar Lalulintas

Selain itu, pemerintah juga fokus pada pemberdayaan UMKM dengan menghapus utang macet mereka, sebuah langkah yang sangat penting mengingat peran UMKM yang vital dalam perekonomian Indonesia. 

Penghapusan utang macet bagi pelaku UMKM memberikan ruang bagi mereka untuk kembali bangkit, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. 

Ini adalah langkah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah.

Kritik dan Tantangan Pelaksanaan

Meski kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus. Program MBG, misalnya, mendapat kritik karena terkesan terlalu sentralistik. 

Dalam pelaksanaannya, banyak pihak yang menganggap bahwa distribusi bantuan makanan bergizi ini tidak merata, terutama di daerah-daerah yang jarang terjangkau oleh pemerintah pusat. 

Banyak kalangan menilai bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih diberdayakan dalam program ini, karena mereka lebih memahami kebutuhan lokal dan potensi distribusi yang lebih efisien.

Selain itu, meskipun diskon listrik 50% sangat diapresiasi oleh masyarakat, ada tantangan dalam hal pendanaan yang memadai untuk menjalankan kebijakan ini. 

Pemerintah perlu memastikan bahwa program ini dapat berjalan tanpa membebani anggaran negara. Jika tidak, maka bisa saja program ini hanya menjadi kebijakan temporer tanpa dampak jangka panjang yang signifikan.

Meskipun penghapusan utang macet UMKM merupakan langkah yang sangat diharapkan oleh pelaku usaha kecil, tantangan yang tidak kalah besar adalah bagaimana memastikan bahwa UMKM yang mendapatkan bantuan ini dapat mengelola dan memanfaatkan peluang baru mereka dengan baik. 

Tanpa adanya pendampingan yang memadai, banyak UMKM yang bisa saja kembali terjerat dalam masalah utang yang sama. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pembinaan yang lebih intensif untuk para pelaku usaha kecil agar mereka dapat berkembang secara berkelanjutan.

Evaluasi Kinerja Gibran

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapatkan evaluasi yang cukup mengecewakan dalam beberapa aspek. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Celios, Gibran hanya meraih skor 3 dari 10. Ini menunjukkan bahwa publik menilai kinerja Gibran kurang optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden. 

Banyak kritik yang mengarah pada kurangnya arahan dari Gibran kepada para menteri dan pejabat terkait, yang berpotensi menyebabkan kebijakan yang dijalankan oleh kabinet menjadi kurang terkoordinasi.

Lebih lanjut, komunikasi publik Gibran juga dianggap kurang efektif. Sejumlah pihak menilai bahwa Gibran jarang tampil dalam berbagai kesempatan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah atau merespons masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. 

Meskipun Gibran aktif di media sosial untuk memantau pelaksanaan MBG, kehadiran fisiknya di lapangan dan pengaruh langsungnya terhadap kebijakan pemerintah dirasa belum cukup maksimal.

Tata Kelola Anggaran dan Komunikasi Kebijakan

Tata kelola anggaran dan komunikasi kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran juga menjadi sorotan. Menurut survei yang dilakukan Celios, sekitar 52% responden menilai bahwa tata kelola anggaran dalam pemerintahan ini buruk. 

Banyak pihak yang merasa bahwa pengelolaan anggaran negara kurang transparan dan terkadang tidak jelas sumber pendanaan untuk berbagai program besar seperti MBG. Polemik mengenai dana desa, zakat, dan sumber pendanaan lainnya menambah buruk citra tata kelola anggaran pemerintah.

Komunikasi kebijakan yang buruk juga menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat. Misalnya, terkait dengan perubahan tarif PPN yang belum jelas dan sering berubah-ubah. 

Selain itu, kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat sasaran, seperti ketidakjelasan dalam pelaksanaan MBG, menyebabkan masyarakat merasa tidak yakin dengan efektivitas kebijakan yang ada.

Belum Lepas dari Bayang-Bayang Jokowi

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga dihadapkan pada kritik yang menyebutkan bahwa mereka belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Banyak kebijakan yang dijalankan merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya, seperti pembangunan infrastruktur besar-besaran dan program perlindungan sosial. 

Beberapa pihak menilai bahwa pemerintahan saat ini terlalu terfokus pada kesinambungan program-program yang telah dimulai oleh Presiden Jokowi tanpa menghadirkan perubahan atau inovasi yang signifikan.

Pemerintahan ini perlu menemukan identitasnya sendiri dan melepaskan diri dari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya, dengan lebih menonjolkan kebijakan yang berbeda dan inovatif.

Harapan pada Kebijakan Populis

Meski terdapat berbagai tantangan, kebijakan-kebijakan populis seperti PPN 12%, MBG, diskon listrik, dan penghapusan utang macet UMKM adalah langkah yang tepat untuk menciptakan perubahan nyata bagi masyarakat. 

Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang. 

Dengan pengelolaan yang baik dan transparansi yang lebih tinggi, kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian rakyat.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan penuh terhadap sektor swasta dan masyarakat. 

Pengawasan dan evaluasi yang kontinu juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata.

Menjelang 100 hari kerja, pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan beberapa keberanian dengan meluncurkan kebijakan populis yang pro-rakyat. Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan dan memastikan transparansi dalam setiap langkah yang diambil.