Beberapa pihak menilai bahwa pemerintahan saat ini terlalu terfokus pada kesinambungan program-program yang telah dimulai oleh Presiden Jokowi tanpa menghadirkan perubahan atau inovasi yang signifikan.
Pemerintahan ini perlu menemukan identitasnya sendiri dan melepaskan diri dari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya, dengan lebih menonjolkan kebijakan yang berbeda dan inovatif.
Harapan pada Kebijakan Populis
Meski terdapat berbagai tantangan, kebijakan-kebijakan populis seperti PPN 12%, MBG, diskon listrik, dan penghapusan utang macet UMKM adalah langkah yang tepat untuk menciptakan perubahan nyata bagi masyarakat.Â
Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang.Â
Dengan pengelolaan yang baik dan transparansi yang lebih tinggi, kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian rakyat.
Untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan penuh terhadap sektor swasta dan masyarakat.Â
Pengawasan dan evaluasi yang kontinu juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata.
Menjelang 100 hari kerja, pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan beberapa keberanian dengan meluncurkan kebijakan populis yang pro-rakyat. Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan dan memastikan transparansi dalam setiap langkah yang diambil.Â
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI