Banyak kritik yang mengarah pada kurangnya arahan dari Gibran kepada para menteri dan pejabat terkait, yang berpotensi menyebabkan kebijakan yang dijalankan oleh kabinet menjadi kurang terkoordinasi.
Lebih lanjut, komunikasi publik Gibran juga dianggap kurang efektif. Sejumlah pihak menilai bahwa Gibran jarang tampil dalam berbagai kesempatan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah atau merespons masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.Â
Meskipun Gibran aktif di media sosial untuk memantau pelaksanaan MBG, kehadiran fisiknya di lapangan dan pengaruh langsungnya terhadap kebijakan pemerintah dirasa belum cukup maksimal.
Tata Kelola Anggaran dan Komunikasi Kebijakan
Tata kelola anggaran dan komunikasi kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran juga menjadi sorotan. Menurut survei yang dilakukan Celios, sekitar 52% responden menilai bahwa tata kelola anggaran dalam pemerintahan ini buruk.Â
Banyak pihak yang merasa bahwa pengelolaan anggaran negara kurang transparan dan terkadang tidak jelas sumber pendanaan untuk berbagai program besar seperti MBG. Polemik mengenai dana desa, zakat, dan sumber pendanaan lainnya menambah buruk citra tata kelola anggaran pemerintah.
Komunikasi kebijakan yang buruk juga menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat. Misalnya, terkait dengan perubahan tarif PPN yang belum jelas dan sering berubah-ubah.Â
Selain itu, kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat sasaran, seperti ketidakjelasan dalam pelaksanaan MBG, menyebabkan masyarakat merasa tidak yakin dengan efektivitas kebijakan yang ada.
Belum Lepas dari Bayang-Bayang Jokowi
Pemerintahan Prabowo-Gibran juga dihadapkan pada kritik yang menyebutkan bahwa mereka belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang pemerintahan Presiden Joko Widodo.Â
Banyak kebijakan yang dijalankan merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya, seperti pembangunan infrastruktur besar-besaran dan program perlindungan sosial.Â
