Navigasi Ketenagakerjaan di Indonesia: Bagaimanakah UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi?

Mekanisme PHK yang adil dan bertanggung jawab diperlukan agar hak-hak pekerja tetap dihormati di tengah tantangan ketenagakerjaan yang kompleks.

Penetapan pesangon menjadi bentuk penghargaan bagi pekerja yang terkena dampak PHK. Kebijakan ini menjamin pekerja tetap memiliki stabilitas ekonomi setelah kehilangan pekerjaan. 

Kompensasi yang layak ini bukan hanya bentuk perlindungan tetapi juga upaya untuk memberikan dukungan ekonomi bagi pekerja yang sedang mengalami masa sulit.

Perlindungan ini juga mendorong perusahaan untuk mematuhi standar ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga mereka mempertimbangkan dampak PHK secara matang sebelum mengambil keputusan.

Kebijakan Terkait Pekerja Lokal

Pekerja lokal perlu mendapatkan kesempatan lebih besar dalam pasar tenaga kerja di dalam negeri. 

Pengawasan ketat terhadap penggunaan tenaga kerja asing memastikan bahwa hanya posisi yang benar-benar tidak bisa diisi oleh pekerja lokal yang boleh dipekerjakan oleh tenaga kerja asing.

Kebijakan ketat tersebut tidak hanya bertujuan untuk menekan angka pengangguran di kalangan tenaga kerja lokal, tetapi juga mendorong peningkatan keterampilan lokal. 

Dengan peningkatan keterampilan dan pengalaman, pekerja lokal diharapkan lebih mampu bersaing secara kompetitif di pasar tenaga kerja internasional.

Aspirasi Serikat Pekerja

Dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja memainkan peran penting dalam menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif.