Bagaimana Kabar Kurikulum Merdeka di Era Pemerintahan Baru?

Kurikulum Merdeka yang diperkenalkan untuk memberikan pembaruan dalam pendidikan Indonesia telah membawa banyak perubahan signifikan, baik bagi siswa maupun guru. 

Salah satu fokus utama kurikulum ini adalah pada materi esensial, yang memungkinkan siswa untuk lebih mendalami konsep-konsep yang diajarkan. 

Dengan pendekatan ini, siswa diharapkan tidak hanya menghafal materi, tetapi juga memahami secara mendalam sehingga dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata. 

Namun, dengan adanya pergantian menteri pendidikan atau presiden, nasib Kurikulum Merdeka mungkin mengalami perubahan atau evaluasi ulang.

Penyesuaian Kebijakan  

Pergantian pemerintahan sering kali diikuti dengan evaluasi terhadap kebijakan yang sedang berjalan, termasuk kebijakan pendidikan. 

Baca juga: Bagaimankah Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Pemerintahan Prabowo Subianto?

Kurikulum Merdeka yang sedang diimplementasikan mungkin akan ditinjau ulang oleh pemerintahan baru untuk memastikan apakah masih relevan dengan visi pemerintah yang baru. 

Menteri pendidikan yang baru bisa saja mempertimbangkan untuk mempertahankan, merevisi, atau bahkan menggantikan Kurikulum Merdeka, tergantung pada hasil evaluasi dan prioritas pendidikan yang akan diusung.

Pendidikan Karakter

Ada kemungkinan besar pendidikan karakter akan menjadi fokus utama dalam kebijakan pendidikan. Sebagaimana diketahui Prabowo dengan latar belakangnya yang sering menekankan pentingnya nasionalisme dan pembentukan karakter bangsa.

Sehingga Kurikulum Merdeka yang memiliki Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila mungkin akan mendapatkan perhatian lebih. 

Proyek ini bisa dipertahankan dan diperkuat sebagai bagian dari upaya untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang kuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Baca juga: Kurikulum Merdeka: Asa Dosen Mencari Kemerdekaan

Fleksibilitas Guru dalam Pengajaran  

Baca juga: Nordic Walking: Olahraga yang Aman untuk Kesehatan Orang Tua

Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. 

Dalam pemerintahan baru, fleksibilitas ini mungkin tetap dipertahankan jika dianggap efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

Namun, jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa fleksibilitas ini tidak memberikan dampak yang signifikan, ada kemungkinan penyesuaian lebih lanjut untuk meningkatkan standar mutu pendidikan.

Tantangan Teknologi di Daerah Terpencil

Salah satu tuntutan utama Kurikulum Merdeka adalah integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Namun, tantangan besar muncul bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil, di mana akses internet masih sangat terbatas, dan fasilitas teknologi minim.

Banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, sehingga sulit bagi mereka untuk menjalankan kurikulum berbasis teknologi ini. 

Hal ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penilaian kelanjutan Kurikulum Merdeka di masa mendatang.

Dukungan Infrastruktur dan Sarana Prasarana

Keberhasilan Kurikulum Merdeka juga sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur, terutama teknologi. Di banyak daerah, terutama di wilayah terpencil, minimnya sarana prasarana menjadi hambatan utama dalam penerapan kurikulum ini. 

Pemerintah baru perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan, termasuk menyediakan akses internet yang lebih baik dan perangkat teknologi yang memadai.

Peran Guru dalam Menjalankan Kurikulum

Dalam Kurikulum Merdeka, guru memiliki peran sentral karena mereka diberikan kebebasan untuk mengembangkan metode pengajaran yang paling sesuai dengan kondisi siswa. 

Namun, kebebasan ini juga memerlukan pelatihan yang tepat agar para guru bisa memanfaatkan fleksibilitas ini dengan baik. 

Menteri pendidikan baru harus memperhatikan pentingnya pelatihan bagi guru, sehingga mereka dapat memahami bagaimana mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan benar.

Penguatan Karakter dan Nasionalisme

Dengan latar belakang nasionalisme yang kuat, Prabowo Subianto sebagai presiden, ada kemungkinan bahwa elemen-elemen pendidikan yang berfokus pada pembentukan karakter dan nasionalisme akan lebih ditekankan. 

Hal ini sejalan dengan salah satu aspek Kurikulum Merdeka, yaitu Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang berusaha menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan.

Pemerintahan baru mungkin akan mempertahankan proyek ini, dan bahkan memperluas ruang lingkupnya.

Kurikulum yang Adaptif terhadap Zaman

Kurikulum Merdeka dirancang agar adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi era digital. Pemerintah baru perlu memastikan bahwa kurikulum ini tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan global. 

Pemerintahan Prabowo mungkin akan mendorong kurikulum yang lebih responsif terhadap perubahan di era digital, baik melalui pengembangan konten pembelajaran berbasis teknologi maupun pelatihan digital untuk guru dan siswa.

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Salah satu komponen utama Kurikulum Merdeka adalah Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Prabowo selaku presiden, visi nasionalisme yang diusungnya dapat selaras dengan proyek ini. Dengan demikian, pemerintah baru mungkin akan lebih mengintensifkan implementasi projek ini sebagai bagian dari upaya membentuk karakter bangsa yang kuat dan tangguh.

Pendapat Ahli Mengenai Tantangan Kurikulum Merdeka

Beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa penerapan Kurikulum Merdeka menghadapi tantangan besar di lapangan. 

Menurut Dr. Anies Baswedan, penerapan kurikulum ini membutuhkan kesiapan infrastruktur yang memadai, terutama di daerah-daerah yang masih minim akses internet dan teknologi. 

Ia menekankan bahwa tanpa infrastruktur yang mendukung, penerapan Kurikulum Merdeka akan berjalan timpang dan hanya menguntungkan sekolah-sekolah di kota besar.

Pemerintah Baru dan Pemecahan Kementerian

Dalam perubahan kebijakan pemerintahan yang baru, kementerian terkait pendidikan, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, akan dipecah menjadi beberapa kementerian.

Salah satu skenario yang terjadi adalah pemecahan kementerian ini menjadi tiga bagian, yaitu Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Riset dan Teknologi. 

Pemecahan ini bertujuan agar masing-masing bidang dapat fokus pada prioritas dan permasalahan khusus yang dihadapi, sehingga pengelolaannya menjadi lebih efisien dan terarah.

Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

Meskipun kebijakan pendidikan sering kali dievaluasi ulang setiap kali terjadi pergantian pemerintahan, penting bagi pemerintah baru untuk mempertimbangkan keberlanjutan Kurikulum Merdeka. 

Kurikulum ini belum sepenuhnya diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia, sehingga penghentian atau penggantian kurikulum ini dapat mengganggu proses yang sedang berjalan. 

Pemerintahan baru perlu mempertimbangkan hasil-hasil yang sudah dicapai dan memutuskan apakah perubahan diperlukan atau cukup dengan perbaikan di beberapa aspek saja.

Pada akhirnya, nasib Kurikulum Merdeka akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintahan baru melihat visi pendidikan untuk Indonesia ke depannya.