Tantangan Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Era Pemerintahan Prabowo Subianto

Infrastruktur yang memadai dan sistem distribusi yang efisien harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa pangan yang diproduksi dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ketimpangan akses pangan masih ada, terutama di daerah-daerah terpencil. 

Banyak masyarakat di daerah tersebut yang kesulitan mendapatkan pangan berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya membangun infrastruktur yang mendukung distribusi pangan.

Pengentasan kemiskinan juga harus menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan akses pangan. Program subsidi dan bantuan sosial harus dirancang dengan baik agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. 

Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan dapat berdampak langsung pada peningkatan akses pangan bagi masyarakat yang kurang mampu. 

Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin dibandingkan Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin dibandingkan September 2022. 

Pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan bantuan sosial akan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. 

Program Makanan Bergizi

Presiden Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan Program Makanan Bergizi Sekali Sehari bagi masyarakat kurang mampu, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, terutama anak-anak dan lansia.

Namun, upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa berhenti pada program-program bantuan sosial semata. 

Ketimpangan regional di Indonesia masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah Indonesia Timur yang memiliki angka kemiskinan lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.