Partisipasi masyarakat dalam pengawasan hukum semakin aktif, baik melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM), media sosial, maupun kelompok masyarakat sipil. Dukungan publik dan kritik terhadap penegakan hukum membantu mendorong perubahan yang lebih positif.
Kekurangan Penegakan Hukum di Indonesia
 1.Tingkat Korupsi yang Masih Tinggi
Korupsi di berbagai tingkat pemerintahan dan penegak hukum masih menjadi masalah besar. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menghambat proses peradilan yang adil dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kasus suap dan penyalahgunaan wewenang sering kali memengaruhi keputusan hukum, yang menurunkan efektivitas hukum dalam menegakkan keadilan.
 2.Tumpang Tindih Regulasi dan Lemahnya Implementasi
Banyak regulasi di Indonesia yang tumpang tindih atau tidak sinkron antara satu instansi dengan yang lain, menyebabkan kebingungan dalam penegakan hukum. Selain itu, lemahnya implementasi, terutama pada aturan yang kompleks, membuat hukum sering kali hanya kuat di atas kertas tetapi sulit diterapkan dalam praktik.
 3.Kualitas dan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum yang Belum Merata
Masih terdapat aparat penegak hukum yang kurang profesional, mulai dari kurangnya pemahaman mengenai aturan hingga rendahnya standar etika dan integritas. Hal ini berdampak pada kualitas penegakan hukum yang tidak konsisten, bahkan adanya praktik diskriminasi terhadap kelompok tertentu.
 4.Budaya Hukum Masyarakat yang Beragam
Indonesia memiliki keberagaman budaya, dan di beberapa daerah, kesadaran serta kepatuhan terhadap hukum formal masih rendah. Beberapa kelompok masyarakat lebih memprioritaskan hukum adat, yang terkadang bertentangan dengan hukum nasional, sehingga menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum formal.
Kesimpulan
