Pencopotan Kapolda Metro Jaya Irjend Nana Sudjana,  Kapolda Jawa Barat Irjend Rudi Sufahriadi, Kapolre Jakpus, dan Kapolres Bogor  oleh Kapolri karena dianggap tidak melaksankan tugas dengan baik untuk menjaga protokol kesehatan.Â
Pencopotan itu hal paling realistis dilakukan karena para pejabat itu masuk dalam hierarki yang memang memungkinkan untuk dilakukan manakala ada kesalahan.
Lain halnya ketika harus mencopot gubernur DKI yang melakukan kesalahan. Karena implikasi yang ditimbulkan pun akan lebih rumit. Baik secara politik maupun harga materi akan lebih mahal.Â
Paling banter hanya pemanggilan dan peringatan. Meskipun kalau dipaksa pun sebenarnya memungkinkan. Dan gubernur DKI tahu  hal ini, maka ketika ada celah yang bisa dimasukki untuk mambuat goyangan pasti dilakukan. Demikian seterusnya, tinggal siapa yang  paling cerdik akan tampil sebagai pemenang
Kekuasaan sebagai panglima tertinggi TNI sangat sedikit dipakai oleh Jokowi untuk menekan secara langsung atau menangka MR. Dan rupanya statmen dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sudah mewakili Jokowi. Ketegasan dari Pangllima TNI ini rupanya ssudah cukup untuk menghentikan semantara keraguan rakyat Indonesia jikalau pemerintah tidak serius di dalam menjaga marwah bangsanya.
Langkah-langkah tegas juga harus dilakukan oleh Kapolda  Metro Jaya yang baru , Irjen Pol Fadil imron. Seharusnya beliau bisa tegas, sebagaimana pada masa sebelumnya Irjen pol Fadil Imron berhasil mengungkap chat Mr dengan seorang Wanita FH.Â
Kemudian tegas juga untuk menjaga protokol kesehatan berjalan sesuai koridor, dan tentunya  Salus populi suprema lex esto bisa selalu dijunjung dengan meniadakan perbedaan perlakuan hukum yang sempat terjadi.
Tantangan yang pertama tentunya tidak hanya berhenti pada suatu statemen, tetapi lebih pada realita jika penegakan hukum tidak pernah tebang pilih. Misalnya saja pemanggilan gubernur Jakarta yang telah dilayangkan, kemudian akan diperiksa pada tanggal 17 Nopember 2020 hari ini.Â
Karena sebagian publik yang pendapatnya dapat dilihat di jagat media sosial tidak yakin jika jika Gubernur DKI yang ini akan mendapat teguran keras. Berupa surat peringatan hingga dimasukkan ke penjara selama satu tahun sesuai dengan undang-undang.
Pemanggilan pejabat pemerintahan oleh Kepolisian dari tingkat r.t. hingga Camat di wilayah petamburan yang sedang dalam proses sangat wajar, jika dilakukan.Â
Bahkan yang memantik pertanyaan besar adalah begitu mudahnya fasilitas yang diberikan oleh pejabat penaggulangan covid 19 sekaligus kepala BNPB Letjend Doni Munardo.
