Namun, Agustinus mungkin lupa posisi Ruangguru tentu tidak selevel Dewan Pers, LPDS atau lembaga sertifikasi kompetensi jurnalistik yang disebutkannya tadi. Beda maqom, menurut istilah anak pesantren. Karena ekspektasi sasaran dan tujuan pelatihannya pun tidak setegas (atau bahkan tidak jelas?) sebagaimana yang sudah menjadi Standard Operating Procedure (SOP) lembaga-lembaga prestisius tersebut. Bukankah toko kelontong juga berbeda level dengan supermarket?
Sejatinya, dalam hal ini, Ruangguru adalah penjual bahkan makelar. Memperantarai jual beli jasa pelatihan dan memperoleh untung dari transaksi tersebut, tanpa harus pusing-pusing memikirkan otoritas penandatangan sertifikat maupun kompetensi serta pengalaman si penandatangan. Â Yang penting cuan, Bro. Gitu aja kok repot, jika meminjam istilah khas mendiang Gus Dur.
Alhasil, dalam kerangka seperti itulah kita harus memandang posisi Ruangguru ketika diterpa kasus lainnya yang juga terkait pelatihan jurnalistik.
Dari Kumparan.com, salah seorang pengajar di Ruangguru, Prita Kusuma, yang juga seorang jurnalis, meminta video pelatihan jurnalistiknya ditarik dari program Kartu Prakerja.
Karena, menurut Prita, video itu dibayarkan secara pribadi oleh Ruangguru, bukan dengan dana APBN yang disalurkan melalui Kartu Prakerja. Dan Prita sebagai pemegang hak atas video pelatihan tersebut  tidak diberitahukan oleh pihak Ruangguru perihal pemanfaatan videonya untuk program Kartu Prakerja.
"Tim Skill Academy memastikan kelas tersebut tidak ada di paket Prakerja per tanggal 2 Mei 2020," ujar Prita yang kini bekerja sebagai jurnalis di sebuah kantor berita asing di Jakarta.
Yo wis, jika tidak setuju, video bisa dicabut. Jika tidak, ya, lanjut terus, mungkin demikian yang ada dalam benak pihak manajemen Skill Academy Ruangguru. Sepraktis dan sesimpel itu. Selayaknya pragmatisme pedagang dan makelar.
Gitu aja kok repot, Bro!
Jakarta, 3 Mei 2020
