Mohon tunggu...
Nur Khasanah Syahputri
Nur Khasanah Syahputri Mohon Tunggu... Konsultan - Mahasiswa

Beginner

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Urgensi Bela Negara terhadap Isu Politik Identitas di Indonesia

17 Oktober 2024   15:33 Diperbarui: 17 Oktober 2024   16:00 49
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Indonesia, sebagai negara dengan beragam suku, budaya, dan agama, menghadapi tantangan besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah meningkatnya isu politik identitas. Dalam konteks ini, bela negara menjadi sangat relevan untuk memperkuat rasa kebangsaan dan solidaritas antarwarga. Karya tulis ini akan membahas urgensi bela negara dalam menghadapi isu politik identitas di Indonesia, meliputi latar belakang, dampak, serta strategi yang bisa diambil.

Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.

Politik identitas adalah pendekatan dalam politik yang menekankan pengakuan, representasi, dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu berdasarkan identitas yang mereka miliki, seperti etnisitas, agama, gender, atau orientasi seksual. Dalam konteks ini, individu atau kelompok memperjuangkan hak dan kepentingan mereka berdasarkan identitas tersebut, sering kali untuk mendapatkan pengakuan atau keadilan yang dianggap terabaikan.

Politik identitas sering muncul dalam situasi di mana kelompok-kelompok merasa terpinggirkan atau tidak terwakili dalam struktur kekuasaan yang ada. Ia dapat mengarah pada solidaritas di dalam kelompok, tetapi juga bisa menciptakan polarisasi antar kelompok yang berbeda. Dalam banyak kasus, politik identitas dapat memicu konflik atau ketegangan sosial, terutama ketika identitas kelompok tersebut dipandang sebagai ancaman bagi kelompok lain.

Di Indonesia, fenomena ini terlihat dalam dinamika antar berbagai suku, agama, dan budaya, di mana identitas sering kali digunakan sebagai alat mobilisasi politik, terutama menjelang pemilihan umum atau dalam situasi sosial yang sensitif. Fenomena ini sering kali menyebabkan polarisasi masyarakat, di mana kelompok-kelompok tertentu saling menonjolkan identitas mereka, yang pada gilirannya dapat mengancam keutuhan bangsa.

Sejak kemerdekaan, Indonesia telah berusaha untuk membangun identitas nasional yang inklusif. Namun, sejarah panjang diskriminasi dan ketegangan antar kelompok etnis dan agama menjadikan tantangan ini semakin kompleks. Peristiwa-peristiwa seperti kerusuhan 1998 dan tragedi Trisakti menunjukkan betapa mudahnya ketegangan dapat meledak menjadi konflik terbuka.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan media sosial, politik identitas semakin mengemuka dalam ranah publik. Media sosial menjadi platform bagi kelompok-kelompok untuk mengekspresikan identitas mereka, yang sering kali disertai dengan mobilisasi massa.

Berikut adalah beberapa contoh kasus politik identitas yang relevan di Indonesia:

  • Pemilu di Indonesia (2014 dan 2019)
  • Dalam pemilu 2014 dan 2019, politik identitas sangat terlihat, terutama dalam kampanye. Beberapa kandidat menggunakan simbol-simbol agama dan etnis untuk menarik suara dari kelompok tertentu. Peristiwa ini berdampak pada munculnya polarisasi antara pendukung dan penentang, serta konflik sosial di beberapa daerah.
  • Kerusuhan SARA di Ambon (1999-2000)
  • Kerusuhan ini dipicu oleh ketegangan antara komunitas Muslim dan Kristen. Ketegangan ini berakar dari politik identitas yang mengedepankan perbedaan agama. Dampaknya, ratusan orang tewas dan ribuan lainnya mengungsi. Konflik ini menunjukkan betapa rentannya masyarakat Indonesia terhadap politik identitas. (Erlangga, 2018)


  • Kasus Ahok (2016)
  • Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta saat itu, menjadi pusat kontroversi setelah ucapan yang dianggap menyinggung ayat Al-Qur'an. Kasus ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mobilisasi massa berdasarkan identitas agama. Ahok dijatuhi hukuman penjara dan menciptakan ketegangan antara kelompok pendukung dan penentang.

Adanya politik identitas dapat berdampak terhadap berbagai aspek antara lain; 1) polarisasi sosial, politik identitas sering kali memicu polarisasi di masyarakat. Kelompok-kelompok yang terpinggirkan merasa terancam, dan ini menciptakan jarak antar kelompok. Polarisasi ini dapat mengarah pada kekerasan dan intoleransi. 

2) ancaman terhadap persatuan, dengan mengedepankan identitas kelompok, rasa kebangsaan yang seharusnya menyatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi pudar. Hal ini dapat mengancam keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). 

3) menurunnya kepercayaan publik, kegiatan politik yang berbasis identitas dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika politisi lebih fokus pada identitas daripada kepentingan bersama, masyarakat menjadi skeptis terhadap tujuan dan fungsi pemerintah.

Dalam konteks Indonesia, yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya, urgensi bela negara semakin penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa bela negara sangat mendesak dan perlu ditanamkan dalam setiap diri warga negara. 

1) menjaga persatuan dan kesatuan,  bela negara membantu memperkuat rasa persatuan di tengah keragaman. Dengan menumbuhkan semangat nasionalisme yang inklusif, setiap warga negara diharapkan dapat menghargai perbedaan dan memperkuat solidaritas antar kelompok. 

2)membangun toleransi, melalui bela negara, masyarakat diajarkan untuk menghargai perbedaan dan membangun toleransi. Ini penting agar setiap individu merasa memiliki peran dalam menjaga keutuhan bangsa. 

3) menyediakan pendidikan yang inklusif, salah satu aspek penting dari bela negara adalah pendidikan. Pendidikan yang inklusif dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik tentang keragaman dan pentingnya persatuan di tengah perbedaan.

Politik identitas telah menjadi salah satu isu utama dalam dinamika sosial dan politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini mengacu pada pembentukan identitas kolektif yang sering kali didasarkan pada ras, etnis, agama, dan faktor budaya lainnya. Sementara hal ini dapat memperkuat rasa kebersamaan di antara kelompok tertentu, politik identitas juga berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan. 

Dalam konteks ini, strategi bela negara menjadi penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Strategi bela negara yang dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan politik identitas antara lain; 

1) pendidikan karakter, pendidikan karakter yang menekankan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan saling menghormati perlu diterapkan di semua level pendidikan. Dengan pendidikan yang baik, generasi muda dapat belajar untuk menghargai perbedaan dan menghindari sikap ekstremis. (Budiarjo, 2016). 

2) dialog antarbudaya, mendorong dialog antarbudaya dan antaragama dapat mengurangi ketegangan yang diakibatkan oleh politik identitas. Kegiatan ini harus melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk pemimpin komunitas. (Rahman, 2019). 

3) kebijakan yang adil dan inklusif, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang adil dan merata bagi semua kelompok. Kebijakan yang diskriminatif hanya akan memperburuk masalah politik identitas. (Erlangga, 2018).

Oleh karena itu, bela negara adalah fondasi yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah isu politik identitas yang semakin mengemuka. Dengan meningkatkan rasa kebangsaan (persatuan dan kesatuan), membangun toleransi, dan menerapkan pendidikan yang inklusif, kita dapat memperkuat komitmen bersama untuk menjaga keutuhan Indonesia. 

Urgensi bela negara tidak hanya terletak pada aspek militer, tetapi juga dalam partisipasi aktif setiap individu untuk menjaga dan merawat keragaman yang ada.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun