Urgensi Bela Negara terhadap Isu Politik Identitas di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan beragam suku, budaya, dan agama, menghadapi tantangan besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah meningkatnya isu politik identitas. Dalam konteks ini, bela negara menjadi sangat relevan untuk memperkuat rasa kebangsaan dan solidaritas antarwarga. Karya tulis ini akan membahas urgensi bela negara dalam menghadapi isu politik identitas di Indonesia, meliputi latar belakang, dampak, serta strategi yang bisa diambil.

Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.

Politik identitas adalah pendekatan dalam politik yang menekankan pengakuan, representasi, dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu berdasarkan identitas yang mereka miliki, seperti etnisitas, agama, gender, atau orientasi seksual. Dalam konteks ini, individu atau kelompok memperjuangkan hak dan kepentingan mereka berdasarkan identitas tersebut, sering kali untuk mendapatkan pengakuan atau keadilan yang dianggap terabaikan.

Politik identitas sering muncul dalam situasi di mana kelompok-kelompok merasa terpinggirkan atau tidak terwakili dalam struktur kekuasaan yang ada. Ia dapat mengarah pada solidaritas di dalam kelompok, tetapi juga bisa menciptakan polarisasi antar kelompok yang berbeda. Dalam banyak kasus, politik identitas dapat memicu konflik atau ketegangan sosial, terutama ketika identitas kelompok tersebut dipandang sebagai ancaman bagi kelompok lain.

Di Indonesia, fenomena ini terlihat dalam dinamika antar berbagai suku, agama, dan budaya, di mana identitas sering kali digunakan sebagai alat mobilisasi politik, terutama menjelang pemilihan umum atau dalam situasi sosial yang sensitif. Fenomena ini sering kali menyebabkan polarisasi masyarakat, di mana kelompok-kelompok tertentu saling menonjolkan identitas mereka, yang pada gilirannya dapat mengancam keutuhan bangsa.

Sejak kemerdekaan, Indonesia telah berusaha untuk membangun identitas nasional yang inklusif. Namun, sejarah panjang diskriminasi dan ketegangan antar kelompok etnis dan agama menjadikan tantangan ini semakin kompleks. Peristiwa-peristiwa seperti kerusuhan 1998 dan tragedi Trisakti menunjukkan betapa mudahnya ketegangan dapat meledak menjadi konflik terbuka.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan media sosial, politik identitas semakin mengemuka dalam ranah publik. Media sosial menjadi platform bagi kelompok-kelompok untuk mengekspresikan identitas mereka, yang sering kali disertai dengan mobilisasi massa.

Berikut adalah beberapa contoh kasus politik identitas yang relevan di Indonesia:

• Pemilu di Indonesia (2014 dan 2019)
• Dalam pemilu 2014 dan 2019, politik identitas sangat terlihat, terutama dalam kampanye. Beberapa kandidat menggunakan simbol-simbol agama dan etnis untuk menarik suara dari kelompok tertentu. Peristiwa ini berdampak pada munculnya polarisasi antara pendukung dan penentang, serta konflik sosial di beberapa daerah.
• Kerusuhan SARA di Ambon (1999-2000)
• Kerusuhan ini dipicu oleh ketegangan antara komunitas Muslim dan Kristen. Ketegangan ini berakar dari politik identitas yang mengedepankan perbedaan agama. Dampaknya, ratusan orang tewas dan ribuan lainnya mengungsi. Konflik ini menunjukkan betapa rentannya masyarakat Indonesia terhadap politik identitas. (Erlangga, 2018)
• 
  
• 
  
• Kasus Ahok (2016)
• Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta saat itu, menjadi pusat kontroversi setelah ucapan yang dianggap menyinggung ayat Al-Qur'an. Kasus ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mobilisasi massa berdasarkan identitas agama. Ahok dijatuhi hukuman penjara dan menciptakan ketegangan antara kelompok pendukung dan penentang.

Adanya politik identitas dapat berdampak terhadap berbagai aspek antara lain; 1) polarisasi sosial, politik identitas sering kali memicu polarisasi di masyarakat. Kelompok-kelompok yang terpinggirkan merasa terancam, dan ini menciptakan jarak antar kelompok. Polarisasi ini dapat mengarah pada kekerasan dan intoleransi. 

2) ancaman terhadap persatuan, dengan mengedepankan identitas kelompok, rasa kebangsaan yang seharusnya menyatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi pudar. Hal ini dapat mengancam keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). 

3) menurunnya kepercayaan publik, kegiatan politik yang berbasis identitas dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika politisi lebih fokus pada identitas daripada kepentingan bersama, masyarakat menjadi skeptis terhadap tujuan dan fungsi pemerintah.