Transparansi dan akuntabilitas: jembatan menuju keuangan publik islam yang berkeadilan

Keuangan publik Islam, dengan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan manfaat 

bersama, menuntut penerapan tata kelola yang baik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi 

dua pilar utama yang harus kokoh dalam membangun sistem keuangan publik Islam yang 

berkelanjutan. Khususnya dalam konteks Badan Usaha Milik Negara Daerah (BUMN-D), 

penerapan kedua prinsip ini menjadi semakin krusial.

Mengapa transparansi dan akuntabilitas begitu penting? Pertama, keduanya 

membangun kepercayaan publik. Ketika masyarakat yakin bahwa pengelolaan keuangan 

dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab, maka partisipasi mereka dalam 

pembangunan akan semakin tinggi. Kedua, transparansi dan akuntabilitas efektif mencegah 

korupsi. Keterbukaan informasi dan mekanisme pengawasan yang kuat dapat meminimalisir 

terjadinya praktik korupsi yang merugikan negara dan menghambat pembangunan. Ketiga, 

prinsip-prinsip ini meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Setiap rupiah yang 

dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Keempat, transparansi memperkuat 

pengawasan dari berbagai pihak, mendorong perbaikan kinerja, dan mencegah 

penyimpangan. Terakhir, transparansi menjamin keadilan dengan memastikan setiap pihak 

memiliki akses yang sama terhadap informasi.

Dalam konteks BUMN-D, penerapan transparansi dan akuntabilitas dapat dilakukan 

melalui berbagai cara. Keterbukaan informasi, audit independen, mekanisme pengaduan, 

partisipasi publik, dan penguatan lembaga pengawas adalah beberapa di antaranya. BUMN-D 

harus secara proaktif memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja keuangan, 

proyek yang sedang berjalan, dan keputusan-keputusan penting. Audit independen secara 

berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan laporan keuangan disusun sesuai standar 

akuntansi.Namun, penerapan transparansi dan akuntabilitas di BUMN-D menghadapi 

beberapa tantangan. Kultur organisasi yang tertutup seperti Beberapa BUMN-D memiliki 

kultur organisasi yang cenderung tertutup dan resisten terhadap perubahan., keterbatasan 

teknologi informasi, dan peraturan perundang-undangan yang belum sempurna menjadi 

beberapa kendala. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia karna Tidak semua BUMN-D memiliki sumber daya manusia yang 

cukup kompeten untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan yang

transparan dan akuntabel,

pemanfaatan teknologi informasi, dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dan 

Penguatan tata kelola Perusahaan Penerapan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk 

pemisahan tugas, mekanisme pengawasan yang efektif, dan kode etik, dapat membantu 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Peningkatan kapasitas sumber daya manusia: 

Melalui pelatihan dan pengembangan, sumber daya manusia BUMN-D perlu dibekali dengan 

kompetensi yang dibutuhkan untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas

Kerjasama dengan berbagai pihak BUMN-D perlu menjalin kerjasama dengan pemerintah, 

lembaga pengawas, masyarakat sipil, dan akademisi untuk bersama-sama meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas Penerapan teknologi informasi Penggunaan teknologi 

informasi dapat mempermudah proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyampaian 

informasi.

Seringkali, perusahaan swasta telah jauh lebih maju dalam menerapkan prinsipprinsip transparansi dan akuntabilitas dibandingkan dengan BUMN-D. Hal ini disebabkan 

oleh beberapa faktor, seperti tekanan dari pemegang saham, persaingan pasar yang ketat, dan 

regulasi yang lebih ketat terhadap perusahaan swasta. BUMN-D, yang seringkali memiliki 

monopoli atau oligopoli di pasar tertentu, cenderung kurang memiliki insentif untuk 

menerapkan transparansi dan akuntabilitas secara penuh .Namun penting untuk diingat bahwa 

BUMN-D memiliki peran yang berbeda dari perusahaan swasta. BUMN-D tidak hanya 

mengejar profit, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, 

penerapan transparansi dan akuntabilitas di BUMN-D harus disesuaikan dengan karakteristik 

dan tujuan perusahaan

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong penerapan 

transparansi dan akuntabilitas di BUMN-D. Beberapa langkah yang dapat dilakukan 

pemerintah antara lain Pemerintah memiliki peran sentral dalam mendorong transparansi dan 

akuntabilitas di BUMN-D. Melalui pembentukan regulasi yang komprehensif dan 

pengawasan yang ketat, pemerintah menciptakan kerangka hukum yang kuat bagi 

pengelolaan BUMN. Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri menjadi 

pedoman bagi BUMN dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Selain itu, lembaga pengawas 

seperti BPK berperan penting dalam melakukan audit dan evaluasi terhadap kinerja BUMND, sehingga dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan dan memastikan bahwa keuangan 

negara dikelola dengan baik.

Selain aspek regulasi dan pengawasan, pemerintah juga berperan dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia di BUMN-D. Melalui program pelatihan dan pengembangan, 

pemerintah membekali pegawai BUMN dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk 

menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Selain itu, pemerintah juga 

mendorong pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, 

akuntabilitas, dan integritas. Dengan demikian, BUMN-D dapat menjadi organisasi yang 

lebih profesional dan berdaya saing Dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas di 

BUMN-D, pemerintah tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga memberikan 

manfaat yang signifikan bagi masyarakat. BUMN-D yang dikelola dengan baik akan lebih 

efisien, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian 

nasional. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga dapat meningkatkan kepercayaan 

investor dan masyarakat terhadap BUMN-D.

Era digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN-D. Teknologi informasi dapat digunakan untuk

Membuat informasi lebih mudah diakses Laporan keuangan, data kinerja, dan informasi 

lainnya dapat dipublikasikan secara online dan dalam format yang mudah 

dipahami.Mempermudah pengawasan Sistem pelaporan berbasis elektronik dapat 

mempercepat proses pelaporan dan memudahkan lembaga pengawas dalam melakukan 

analisis Meningkatkan partisipasi publikasi Masyarakat dapat memberikan masukan dan 

mengajukan pertanyaan secara online melalui berbagai platform digital. Namun, era digital 

juga membawa tantangan baru, seperti risiko cybercrime dan masalah privasi data oleh 

karena itu, BUMN-D perlu mengembangkan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi 

data dan informasi sensitif.

Sebagai Kesimpulannya Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk 

mewujudkan BUMN-D yang bersih, efisien, dan berkontribusi bagi kesejahteraan 

Masyarakat Meskipun menghadapi berbagai tantangan, peningkatan transparansi dan 

akuntabilitas di BUMN-D dapat dicapai melalui penguatan tata kelola perusahaan, 

peningkatan kualitas SDM, dan pemanfaatan teknologi Mewujudkan BUMN-D yang 

transparan dan akuntabel membutuhkan komitmen bersama pemerintah karna pemerintah 

tidak hanya meningkatkan kinerja tetapi juga memberikan manfaat bagi Masyarakat dan

BUMN-D yang dikelola dengan baik akan lebih efisien dan meningkatkan Transparansi 

dalam proses pengambilan Keputusan, Transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar 

fundamental dalam tata kelola perusahaan, terutama BUMN-D. Penerapan prinsip-prinsip 

good corporate governance (GCG), penguatan pengawasan oleh lembaga independen, serta 

pemanfaatan teknologi informasi secara optimal menjadi kunci untuk mewujudkan BUMN-D 

yang bersih dan terpercaya. Dengan demikian, BUMN-D tidak hanya dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan, namun juga berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan nasional

Perjalanan menuju BUMN-D yang transparan dan akuntabel tentu tidak tanpa tantangan. 

Tekanan politik, budaya organisasi yang kaku, dan kurangnya sumber daya manusia yang 

kompeten menjadi beberapa kendala yang harus diatasi. Namun, di balik tantangan tersebut, 

terdapat peluang besar untuk melakukan transformasi dan membangun BUMN-D yang lebih 

baik. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan mengembangkan sumber daya manusia, 

BUMN-D dapat menjadi lokomotif dan berhasil menerapkan praktik praktik terbaik sehingga 

mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia
Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar penting dalam menggapai keuangan publik Islam yang berkeadilan. Dengan transparansi, setiap transaksi dan pengelolaan keuangan negara dapat dipantau dan dikontrol secara efektif, sehingga menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Akuntabilitas yang kuat juga memastikan bahwa setiap keputusan keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan Allah SWT. Dengan demikian, keuangan publik Islam dapat mencapai tujuan sebenarnya, yaitu memakmurkan umat dan mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.