Transparansi dan akuntabilitas: jembatan menuju keuangan publik islam yang berkeadilan

pengelolaan BUMN. Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri menjadi 

pedoman bagi BUMN dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Selain itu, lembaga pengawas 

seperti BPK berperan penting dalam melakukan audit dan evaluasi terhadap kinerja BUMND, sehingga dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan dan memastikan bahwa keuangan 

negara dikelola dengan baik.

Selain aspek regulasi dan pengawasan, pemerintah juga berperan dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia di BUMN-D. Melalui program pelatihan dan pengembangan, 

pemerintah membekali pegawai BUMN dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk 

menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Selain itu, pemerintah juga 

mendorong pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, 

akuntabilitas, dan integritas. Dengan demikian, BUMN-D dapat menjadi organisasi yang 

lebih profesional dan berdaya saing Dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas di