Anggaran yang terbatas sering menghambat pembangunan kekuatan militer di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam merencanakan pembangunan kekuatan militer, kita harus membuat peramalan anggaran yang tepat dan akurat karena tidak ada jalan keluar. Pada dasarnya, peramalan anggaran belanja pertahanan negara adalah masalah ketidakpastian letak suatu titik dalam kontinuitas. Namun, ada beberapa peramalan yang dapat dianggap akurat yang memiliki dasar rasional yang kuat, dapat digunakan dengan baik, dan dapat dijelaskan secara metodologis.
Perekonomian nasional yang lemah, yang menyebabkan rendahnya GDB (gross domestic bruto), merupakan kendala utama dalam membangun postur militer yang kuat di negara-negara berkembang. Dengan demikian, jika peramalan anggaran pertahanan untuk membangun postur militer hanya didasarkan pada jumlah GDB nyata yang mampu dihasilkan oleh negara saat ini, negara negara berkembang tidak akan pernah memiliki postur militer yang kuat. Namun, untuk membangun postur militer yang kuat di masa depan, kekuatan negara negara berkembang harus membangun visi tentang kekuatan negara seperti yang dikatakan oleh R.C. Cline.
Sengketa yang melibatkan banyak negara di Laut Cina Selatan dapat memengaruhi stabilitas keamanan di Asia Pasifik. Kawasan ini memiliki posisi geografis yang sangat strategis dan potensi sumber daya alam yang sangat menguntungkan secara ekonomi. Posisi geografisnya juga merupakan jalur pelayaran dan komunikasi internasional, dan potensi sumber daya alamnya memungkinkan eksplorasi yang lebih lanjut.
Ada tiga alasan mengapa sengketa di Laut Cina Selatan dapat berubah menjadi konflik bersenjata (terbuka). Pertama, kedua belah pihak sering menggunakan instrumen militer untuk mendukung klaim mereka. Kedua, konflik tersebut melibatkan negara-negara di luar wilayah tersebut. Ketiga, tidak ada lembaga internasional yang dapat diandalkan untuk menyelesaikan konflik. Karena negara-negara ASEAN berkomitmen untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan persaudaraan yang dilandasi saling pengertian, menghormati, dan kepercayaan, konflik tidak akan terjadi.
Karena signifikansi strategis dan konflik maritim yang kompleks di Laut Cina Selatan, membangun postur TNI di sana sangat penting. Banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan di Laut Cina Selatan. Untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional di wilayah tersebut, TNI harus mengambil posisi yang tepat dalam situasi ini.
Analisis geopolitik, kepentingan nasional, dan dinamika hubungan antarnegara adalah perspektif yang relevan. Selain itu, upaya diplomasi, kerjasama regional, dan penguatan kemampuan militer yang sesuai harus menjadi bagian dari pengembangan postur TNI di Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, penelitian tentang posisi TNI di Laut Cina Selatan memberikan informasi penting untuk kebijakan pertahanan Indonesia.
Mengingat kompleksitas sengketa maritim di Laut Cina Selatan, kami menekankan bahwa TNI harus diperkuat untuk mengantisipasi potensi konflik. Untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia, diperlukan kekuatan postur keamanan, terutama mengingat eskalasi ketegangan di wilayah tersebut. Selain itu, China melakukan patroli teratur di Laut Cina Selatan untuk meningkatkan status keamanan dan mencegah aktivitas yang mengganggu stabilitas di wilayah tersebut.
Diplomasi militer juga dianggap sebagai cara efektif untuk mengurangi konflik di Laut Cina Selatan, dengan Kementerian Pertahanan dan TNI bertanggung jawab untuk melakukannya. Studi juga menekankan peran dan fungsi TNI AL dalam menjaga keamanan maritim, terutama karena pengembangan daerah otonomi di Laut Natuna Utara membutuhkan pengembangan postur TNI-AD.
Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan perspektif tentang posisi TNI di Laut Natuna Utara di tengah potensi ancaman dari Tiongkok yang dapat mengancam kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PERMASALAHAN
Pada tataran nasional, kondisi keamanan Indonesia secara umum cukup stabil. Namun, karena Indonesia terletak di dekat pusat instabilitas Kawasan Asia, tepatnya di Kawasan Selat Malaka dan di Kawasan Laut Cina Selatan, banyak potensi ancaman militer dan non militer yang dapat mengancam stabilitas nasional, yang dapat mempengaruhi kebijakan dan strategi TNI untuk membangun postur. Selain itu, faktor-faktor yang mempercepat perkembangan postur TNI juga dapat mempengaruhi perkembangan kebijakan dan strategi TNI.
