Dana Pensiun Itu Perusahaan Investasi atau Pelayanan Jasa?

Debat banyak tentang Dana Pensiun (Dapen). Ditambah bumbu-bumbu viral, Dapen sebagai sarang koruptor dan tudingan hanya 35% Dapen yang beres dalam mengelolanya. 

Parah banget. Sementara, banyak kalangan belum sepakat apakah Dapen itu sejatinya perusahaan investasi, atau memang fokus kepada pelayanan?

Jika bukan investasi, mengapa ditarget-target dengan bunga pengembangan minimal sesuai angka aktuaris, dan adanya target Rencana Bisnis?

Jika investasi, mengapa masih ada tanggung jawab pendiri untuk menyetorkan dana jika dana iuran dan pengembangannya tidak mencukupi untuk memenuhi tanggung jawab? 

Mari setahap bertahap lagi kita diskas tentang Dapen. Artikel ini telah tayang di Majalah Info Dana Pensiun, saya share ulang untuk kemaslahatan umat.

Benar atau salah, di luar konteks tersebut. Diskusi demi masa depan pensiunan Indonesia yang semakin sejahtera, adalah mimpi kita bersama. 

Berikut; 

 OTENTIFIKASI KERKESINAMBUNGAN DAN KINERJA DIVISI KEPESERTAAN DANA PENSIUN

Oleh : Dr Nugroho Dwi Priyohadi, MSc., MH.Psi. 

Direktur Kepesertaan SDM dan Umum Dapen Pelindo, 

Dosen di Stiamak Barunawati, Dosen  LB di Universitas Airlangga dan UNS Solo

Disebabkan ketidakutuhan pemahaman terhadap manajemen Dana Pensiun (selanjutnya disebut sebagai Dapen), ada yang mengatakan bahwa Divisi Investasi adalah core business Dapen. Sementara ada juga yang mengatakan dengan yakin bahwa Dapen punya bisnis utama pelayanan terhadap peserta Pensiun. Bagaimana diskusi dan dinamika yang terjadi? Apakah akan ada risiko hukum di dalamnya?

MERUMUSKAN BISNIS UTAMA 

Menatakelola keuangan dan investasi, harus diakui memang penting pada organisasi Dapen. Itulah mengapa bahwa Sertifikasi Manajemen Risiko Dana Pensiun (MRDP) menjadi salah satu ikonik pelatihan yang digelar Perkumpulan ADPI (Asosiasi Dana Pensiun Indonesia). Begitu pentingnya pemahaman dan kompetensi di pasar modal dan keuangan ini, sampai diprogramkan secara konsisten Seminar Refreshment MRDP diperuntukkan bagi pemilik sertifikasi MRDP, misalnya bertemakan "Risk and Return Investasi di Pasar Modal".

Ibrahim (2022) bahkan mencatat bahwa organisasi Dapen perlu secara rutin melakukan Financial Check up. Dikatakan bahwa setidaknya ada 5 indikator utama dalam menghitung rasio keuangan dalam financial check up tersebut, antara lain rasio likuitas (basic liquidity ratio), rasio tabungan (saving ratio), rasio pendapatan (income ratio), rasio utang terhadap asset (debt to asset ratio), dan rasio kemampuan pelunasanutang (debt service ratio). Khusus Dapen, ada tambahan nomenklatur rasio lain misalnya Rasio Kecukupan Dana (RKD), Rasio Solvabilitas, dan lain sebagainya.

Singkat kata, memang penting untuk mengetahui situasi keuangan dengan segenap rasio atau indikator kesehatan keuangan. Ibarat kata, ya apa gunanya banyak program bagus namun keuangan minus dan kemampuan bayar Manfaat Pensiun (MP) menurun.

Namun kembali ke pertanyaan dasar, apakah bisnis utama Dapen adalah keuangan dan investasi?

Di sini kita boleh debat. Menurut hemat penulis, penting ternyata bukanlah utama, dalam konteks core activity dan atau core business.

Keuangan adalah backbone aktivitas Dapen, namun bisnis utama Dapen adalah Pelayanan Berkesinambungan kepada Peserta Pensiun. Konsekuensi dari layanan berkesinambungan tersebut adalah ketersediaan dana yang mencukupi untuk pembayaran MP, pembiayaan operasional rutin, dan biaya lain termasuk tidak terbatas pada pemeliharaan asset, gedung, iuran di OJK (Otoritas Jasa Keuangan), denda atau penalty jika ada punishment dari Otoritas yang ternyata juga dalam bentuk denda rupiah, dan sebagainya.

Kecukupan pembayaran MP juga berkonsekuensi optimalnya pengembangan investasi, kelancaran iuran normal dan atau tambahan jika ada, akurasi data kepesertaan, komitmen Pendiri atas kewajiban yang timbul, dan sebagainya.

Strategi investasi Dapen apakah agresif, moderat, atau konservatif?

Kondisi terupdate mayoritas Dapen menggunakan strategi konservatif, maksimal moderat.

Artinya memposisikan diri bukan sebagai perusahaan pengembangan investasi, namun lebih focus kepada pemeliharaan (baca: penyelamatan dana) agar Dapen tidak jatuh dalam kerugian investasi yang parah.

Namun demikian, meski tidak dilarang, toh masih ada Dapen yang percaya diri belanja saham di pasar dengan harapan mendapatkan cuan. Risiko di tengah era resesi dengan indeks yang cenderung memerah, adalah kerugian yang signifikan atas belanja saham  tersebut.

Jika bisnis utama Dapen adalah keuangan dan investasi, maka kerugian tersebut akan menjadi masalah fundamental bagi kelangsungan Dapen. Sementara itu, jika bisnis utama adalah pelayanan, maka problem di bidang keuangan dan investasi tersebut tetap menjadi masalah yang perlu dicarikan  solusi, namun pelayanan wajib terus berjalan dengan semua konsekuensinya: membengkaknya iuran tambahan di luar iuran normal, karena kecukupan dana terancam oleh kerugian investasi.

Pada Desember 2022 yang lalu, terkait dengen debat mana yang sebenarnya core business Dapen, ada pernyataan menyentak dari aparat berbaju coklat dalam sebuah diskusi informal.

"Seharusnya Dapen menyetop semua pembayaran Manfaat Pensiun, sampai kerugian di bidang investasi dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus".

Pernyataan tersebut mengagetkan karena berarti yang bersangkutan menganggap bisnis utama Dapen dalam investasi, sementara layanan dianggap bagaikan hanya prosedur administrative.

Jangankan disetop, terlambat sehari dua hari saja, telepon genggam operator Dapen bisa hang karena banyak komplin masuk ke Dapen.

Itu menjadi salah satu poin bahwa memang sosialisasi manajemen Dana Pensiun bagi public maupun apparat adalah penting (Lihat Priyohadi, 2022).

OTENTIFIKASI BERKESINAMBUNGAN

Pembaca boleh tidak setuju dengan ini, bahwa bisnis utama Dapen bukanlah keuangan dan investasi, namun pelayanan kepesertaan. Hal ini perlu disampaikan,sebab tetap ada yang ngotot bahwa bisnis utama Dapen adalah keuangan dan investasi. Ketika terjadi sengketa hukum dan konflik kepesertaan, barulah disadari bahwa Dapen bukan perusahaan investasi,namun perusahaan jasa pelayanan.

Penulis akan mengelaborasi lebih lanjut bahwa realita di lapangan menunjukkan bisnis utama adalah pelayanan kepesertaan berupa pembayaran MP tepat waktu tepat guna dan tepat penerima (lihat Gunawan, 2022).

Konsekuensinya adalah bahwa tim di Kepesertaan SDM Umum, Kepesertaan dan Kepatuhan, Kepesertaan dan Hukum,  atau apa pun namanya, memang lincah kompeten dan disiplin dalam pengkinian data atau otentifikasi berkelanjutan.

Beberapa kasus di lapangan akan diuraikan sebagai berikut (sekedar ilustrasi bukan data sebenarnya);

• Peserta meninggal dunia pada bulan April 2018, namun baru dilaporkan pada Maret 2020.
• Hal ini disebabkan ahli waris sengaja, atau tidak sengaja, tidak malaporkan kepada Dapen tentang meninggalnya peserta pension. Laporan dating setelah saling kroscek antar Perwakilan Pensiunan dan Dapen.
• Sengaja, jika sebenarnya ahli waris mengetahui bahwa jika peserta Pensiun meninggal, maka janda/duda/anak yang berhak, hanya akan menerima 60% hak pension. Tidak ingin berkurang, maka kematian tidak dilaporkan.
• Tidak sengaja, jika ahli waris memang tidak paham terhadap proses administrasi pensiunan. Atau peserta pensiunan memang tidak berkomunikasi dengan ahli waris.
• Setelah diteliti ulang, demikian yang terjadi, adanya kelambatan pelaporan yang mengakibatan Lebih Bayar pada peserta pensiunan.
• Ada juga pasangan suami istri tanpa anak,dan meninggal semua, tidak ada yang melaporkan ke Dapen.
• Dengan demikian, case to case perlu pendalaman masalah ini, yang akhirnya Otentifikasi Berkelanjutan adala kunci.
• Peserta masih berhak namun diblokir system. Hal ini disebabkan pada saat program Otentifikasi Formal, peserta tidak melaporkan ke system sehingga data obsolute, lantas dihapus oleh system. Solusinya adalah updating data lebih lanjut.
• Dan lain sebagainya.

Dengan demikian, aktivitas kunci dalam Dapen adalah layanan kepesertaan. Dan memang inilah yang perlu didukung dengan Otentifikasi Berkelanjutan.

Sebagian telah updating langsung ke system, sebagian masih manual sehingga proses ini tidak mulus di lapangan.

Misalnya ada bank tertentu yang rutin minimal 3 bulan sekali melakukan Otentifikasi, maka Dapen sangat terbantu untuk akurasi data peserta pension.

Namun bank yang memang bukan khusus pensiunan, sangat sulit diajak kerjasama untuk Otentifikasi dengan berbagai alasan. Maka sangat disarankan, secara bertahap semua rekening Pensiunan dimutasikan ke Bank yang punya program Otentifikasi, sehingga Dapen akan terjamin data kepesertaan sesuai dengan yang berhak. Pihak Asosisiasi, dalam hal ADPI juga diharapkan dapat mendesak pihak perbankan untuk menyediakan layanan Otentifikasi Data Pensiunan, atau membuat list Bank yang melayani Otentifikasi Data Peserta Pensiun, sehingga dapat dijadikan acuan para pensiunan dan Dapen untuk merujuk ke bank dimaksud.

Dokpri

TANTANGAN DAN DISKUSI

Kesadaran pemahaman tentang core business Dapen adalah Layanan Kepesertaan berkonsekuensi adanya upaya peningkatan kinerja layanan dimaksud. Otentifikasi berkelanjutan setidaknya akan menjadi hal-hal sebagai berikut;

• Jaminan pembayaran Manfaat Pensiun yang sesuai dengan hak dan regulasi yang berlaku
• AKurasi data yang saling terkait dengan besaran iuran normal atau iuran tambahan jika ada
• Kontrol prosesi layanan sesuai regulasi
• Perhitungan Laporan Aktuaris dan Laporan Akuntan Publik yang semakin akurat
• Hubunganyang harmonis antara Peserta, Pendiri, Dapen, dan Mitra Pendiri karena adanya ketersediaan data akurat setiap saat.

Otentifikasi kepesertaan juga menjadi pertanda Dapen melakukan layanan terbaiknya. Semoga Dapen semakin tumbuh kembang meskipun tahun 2023 ini masih diwarnai situasi resesi. Jika terjadi perubahan radikal terhadap organisasi Dapen, maka Otentifikasi pun adalah kunci. Beberapa statement yang viral belakangan menjadi pertanda bagi kita, memang wajib bagi Dapen untuk melakukan transformasi, dan lebih lagi, Otentifikasi. Salam sehat sukses barokah untuk warga pensiunan yang semakin sejahtera. Aamiin.

(***ndp***)

Referensi;

• POJK Nomor 16/POJK.05/2016        ; POJK Tata Kelola Dana Pensiun.
• POJK Nomor 1/POJK.05/2015          ; POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
• Ibrahim, 2022, Menjaga Kesehatan Keuangan dengan Financial Check up, dalam Majalah Info Dana Pensiun Edisi 103, November-Desember 2022 hal. 3, Jakarta: ADPI
• Priyohadi, N.D., 2022, Urgensi Sosialisasi MUDP Untuk Masyaraat dan Aparatur Pemerintahan, dalam Majalan Info Dana Pensiun Edisi 103, November -- Desember 2022 hal. 26-27, Jakarta: ADPI.
• Gunawan, R.H., 2022, Identifikasi Risiko, Dalam Majalah Info Dana Pensiun Edisi 102, September -- Oktober 2022 Hal. 30 -- 33, Jakarta: ADPI