Walau sempat direvisi guna memberi keuntungan juga pada pengusaha Tionghoa kala Burhanuddin Harahap menjabat sebagai Perdana Menteri. Kala itu Soemitro didaulat sebagai Menteri Keuangan, yang artinya dapat mengeluarkan berbagai kebijakan bagi upaya pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia.
Tidak hanya itu, Soemitro yang memiliki kebijakan dalam regulasi keuangan, memiliki prioritas lebih pada golongan ekonomi lemah. Seperti para pelaku pasar yang tidak memiliki modal cukup dalam pengembangan usahanya. Ada sisi humanitas yang diberlakukan olehnya kala menjabat sebagai aparatur negara.
Jika dilihat, kiprah Soemitro dalam membangun ekonomi bangsa tidak lepas dari kedekatannya dengan Sutan Syahrir. Pandangannya terkait masa depan ekonomi bangsa dalam proyeksi pemerataan baik desa ataupun kota, akhirnya melibatkan dirinya dalam PRRI. Soemitro melihat, bahwa kala itu tidak ada pemerataan ekonomi antara desa dengan kota.
Inilah yang kiranya menjadi dasar munculnya pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Selain itu, tuduhan terhadapnya dalam kasus korupsi membuat dirinya semakin tidak cocok dengan Pemerintah kala itu. Kiranya dari persoalan ini, yang menjadi alasan mengapa Soemitro kemudian lebih memilih untuk tinggal di luar negeri. Selama beberapa waktu, ia tinggal dari negara satu ke negara lainnya.
Dituduh memberontak dan melakukan korupsi, inilah yang membuatnya kecewa. Padahal sumbangsih pikirannya telah berhasil membebaskan negara dari persoalan ekonomi. Walau tidak sepenuhnya dilakukan olehnya. Apalagi dalam urusan diplomasi dunia, Soemitro adalah salah satu dari sekian banyak tokoh Indonesia yang diakui dunia.
Transisi pemerintahan yang terjadi pada tahun 1967, akhirnya membuat dirinya memilih kembali ke Indonesia. Kala itu memang, peristiwa 1965 (pemberontakan PKI) telah membuat suasana politik dan ekonomi menjadi berbalik total. Dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru, dengan proyeksi pembangunan dalam berbagai bidang (Repelita).
Pada Kabinet Pembangunan I, Soemitro langsung didaulat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri pada tahun 1968. Pemerintah kala itu memahaminya sebagai ekonom terkemuka, yang memiliki visi terbaik bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Seperti halnya kebijakan menekan impor pada produk tertentu dan lebih memprioritaskan ekspor dengan kualitas baik.
Namun, programnya tidak seterusnya berjalan dengan baik dalam pemerintahan Orde Baru. Soemitro pun dialihtugaskan sebagai Menteri Riset pada Kabinet Pembangunan II pada tahun 1973. Nah, selama menjabat dalam Menteri Riset inilah orientasinya dalam membangun ekonomi dikembangkan melalui kalangan intelektual.
Yakni dengan melibatkan fakultas-fakultas ekonomi dari seluruh universitas di Indonesia. Khususnya dalam memberi berbagai alternatif dan solusi bagi pengembangan ekonomi Indonesia. Walau ini tidak "disukai" oleh pemerintah kala itu. Dengan pergantian jabatan Menteri dari Soemitro ke B.J. Habibie dalam Kabinet Pembangunan III.
Dimana seluruh program yang digagas olehnya akhirnya dihentikan oleh Pemerintah. Satu sisi karena disebutkan bahwa Soemitro merupakan teman diskusi Mochtar Lubis. Seorang wartawan yang kerap melakukan kritiknya terhadap Pemerintah. Bahkan, ia pun pernah mengungkapkan, bahwa kebijakan ekonomi proteksionis Orde Baru justru akan merugikan bangsa.
Konsepsi idealnya dalam memandang tujuan ekonomi memang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan Benteng terdahulu. Orientasi lebih terhadap kepentingan rakyat memang selalu menempatkan dirinya sebagai sosok yang "tidak disukai" namun dirindukan oleh penguasa. Baik pada masa Orde Lama hingga Orde Baru. Namun, Indonesia membutuhkan ide dan pemikiran cemerlangnya.
