Mereka juga menyerukan penerapan sistem Islam yang berdasarkan kebebasan dan pemilihan langsung, bukan berdasar tekanan.
Perjanjian Taif tahun 1989 yang mengakhiri perang saudara Libanon dan menyerukan pelucutan senjata bagi semua pihak menjadikan Hizbullah mengubah nama sayap militernya sebagai pasukan Perlawanan Islam yang bertujuan mengakhiri pendudukan Israel, hal ini menjadikan mereka tetap diperbolehkan memegang senjata.
Hizbullah kemudian melebarkan pengaruhnya di bidang politik. Pada tahun 1992, mereka berpartisipasi dalam pemilu Negara tersebut untuk pertama kali.
Saat Israel menarik diri dari Libanon tahun 2000, Hizbullah mendapat banyak kredit poin. Namun mereka tetap menolak melepas senjata dan tetap menempatkan pasukannya di wilayah selatan. Hal ini karena masih adanya pasukan Israel di Shebaa dan daerah lain.
Pada tahun 2006, Hizbullah melancarkan serangan terhadap Israel, serangan ini membunuh delapan tentara Israel dan dua lainnya diculik. Hal ini memicu reaksi keras dari Israel.
Pesawat tempur Isreal kemudian menyerang markas Hizbullah di Selatan dan daerah selatan Beirut. Hizbullah pun menembakan 400 roket ke Israel. Lebih dari 1125 orang Libanon meninggal dalam perang 34 hari, kebanyakan dari mereka adalah warga sipil. Sedangkan dipihak Israel, terdapat 119 tentara dan 45 warga sipil meninggal.
Hizbullah selamat dari perang tersebut dan memperbarui semangat, senjata, dan personelnya. Meski demikian, belum ada serangan besar di sepanjang perbatasan dengan Israel yang kini di jaga pasukan perdamaian PBB dan militer Libanon.
"Visi Politik"
Pada tahun 2008, saat pemerintahan yang disokong barat berniat mematikan telekomunikasi privat Hizbullah dan mencopot kepala keamanan Bandara Beirut akibat hubungannya dengan kelompok tersebut, Hizbullah bereaksi dengan merebut banyak daerah dan melancarkan serangan ke kelompok Sunni.
Untuk mengakhiri clash sektarian yang menyebabkan 81 korban tewas tersebut, pemerintah Libanon meyetujui pembagian kekuasaan kepada Hizbullah dan sekutunya, Hizbullah kemudian mendapat hak veto di kabinet.
Pada tahun 2008, mereka mendapat 10 kursi. Pada tahun yang sama, Sekjen Hizbullah, Syeikh Hassan Nasrullah mengeluarkan manifesto politik baru yang bertujuan menunjukan visi politik Hizbullah.
