Hizbullah, memiliki arti "Partai Allah" adalah organisasi Syiah yang bergerak di bidang politik, militer, dan bidang sosial. Organisasi ini memiliki pengaruh dan kekuatan yang sangat besar di Libanon.
Hizbullah lahir dengan bantuan Iran saat pendudukan Israel di Libanon pada awal 1980-an, hal ini terjadi karena sebelumnya Ideologi Syiah sudah mengakar di Libanon melalui kebangkitan Syiah di negara ini pada 1960-an dan 1970-an.
Setelah Israel menarik mundur pasukannya pada tahun 2000, Hizbullah melawan menolak untuk melepas senjata, mereka bahkan memperkuat sayap militernya, Perlawanan Islam. Kapabilitas Hizbullah bahkan melebihi Militer Lebanon, kekuatan besar mereka pernah digunakan menghadapi Israel pada perang tahun 2006.
Kelompok ini secara berangsur menjadi pemain kunci di sistem politik Libanon, mereka juga memiliki hak veto di kabinet.
Hizbullah juga dituduh melakukan serentetan pemboman dengan target Yahudi dan Israel. Mereka di akui sebagai organisasi teroris oleh AS, Israel, dan Liga Arab.
Bagi beberapa masyarakat Libanon, Hizbullah dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas Negara.
"Perlawanan"
Asal muasal Hizbullah tidak bisa ditentukan secara pasti, namun dipercaya organisasi ini muncul menyusul invasi Israel di Libanon Selatan sebagai respon serangan dari militan Palestina pada 1982. Saat itu pemimpin Syiah mendukung respon pejuang Libanon untuk memisahkan diri dari pergerakan Amal untuk membentuk kelompok Islamic Amal.
Kelompok baru ini menerima bantuan yang sangat besar dari Garda Revolusi Iran yang berbasis di Lembah Bekaa. Selain itu kelompok ini muncul sebagai militant yang paling penting dan efektif disbanding militan Syiah lain. Islamic Amal tersebut saat ini kita kenal dengan Hizbullah.
Hizbullah melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya, Pasukan Libanon Selatan, serta kekuatan asing di Libanon. Mereka diyakini berada dibalik pemboman kedubes AS dan barak Marinir AS pada yahun 1983, yang memakan total korban 258 orang AS dan 58 orang Perancis. Kejadian ini mendorong penjaga kedamaian dari negara Barat menarik diri.
Pada 1985, mereka secara resmi menyatakan AS dan Rusia sebagai musuh Islam dan menyerukan pemusnahan Israel yang mereka sebut menduduki tanah Islam.
Mereka juga menyerukan penerapan sistem Islam yang berdasarkan kebebasan dan pemilihan langsung, bukan berdasar tekanan.
Perjanjian Taif tahun 1989 yang mengakhiri perang saudara Libanon dan menyerukan pelucutan senjata bagi semua pihak menjadikan Hizbullah mengubah nama sayap militernya sebagai pasukan Perlawanan Islam yang bertujuan mengakhiri pendudukan Israel, hal ini menjadikan mereka tetap diperbolehkan memegang senjata.
Hizbullah kemudian melebarkan pengaruhnya di bidang politik. Pada tahun 1992, mereka berpartisipasi dalam pemilu Negara tersebut untuk pertama kali.
Saat Israel menarik diri dari Libanon tahun 2000, Hizbullah mendapat banyak kredit poin. Namun mereka tetap menolak melepas senjata dan tetap menempatkan pasukannya di wilayah selatan. Hal ini karena masih adanya pasukan Israel di Shebaa dan daerah lain.
Pada tahun 2006, Hizbullah melancarkan serangan terhadap Israel, serangan ini membunuh delapan tentara Israel dan dua lainnya diculik. Hal ini memicu reaksi keras dari Israel.
Pesawat tempur Isreal kemudian menyerang markas Hizbullah di Selatan dan daerah selatan Beirut. Hizbullah pun menembakan 400 roket ke Israel. Lebih dari 1125 orang Libanon meninggal dalam perang 34 hari, kebanyakan dari mereka adalah warga sipil. Sedangkan dipihak Israel, terdapat 119 tentara dan 45 warga sipil meninggal.
Hizbullah selamat dari perang tersebut dan memperbarui semangat, senjata, dan personelnya. Meski demikian, belum ada serangan besar di sepanjang perbatasan dengan Israel yang kini di jaga pasukan perdamaian PBB dan militer Libanon.
"Visi Politik"
Pada tahun 2008, saat pemerintahan yang disokong barat berniat mematikan telekomunikasi privat Hizbullah dan mencopot kepala keamanan Bandara Beirut akibat hubungannya dengan kelompok tersebut, Hizbullah bereaksi dengan merebut banyak daerah dan melancarkan serangan ke kelompok Sunni.
Untuk mengakhiri clash sektarian yang menyebabkan 81 korban tewas tersebut, pemerintah Libanon meyetujui pembagian kekuasaan kepada Hizbullah dan sekutunya, Hizbullah kemudian mendapat hak veto di kabinet.
Pada tahun 2008, mereka mendapat 10 kursi. Pada tahun yang sama, Sekjen Hizbullah, Syeikh Hassan Nasrullah mengeluarkan manifesto politik baru yang bertujuan menunjukan visi politik Hizbullah.
Manifesto ini hampir sama dengan manifesto Republik Islam pada 1985, namun tetap keras terhadap Israel dan AS, serta bersikukuh bahwa Hizbullah harus tetap memegang senjata.
Pada tahun 2011, Hizbullah dan sekutunya memaksa pemerintah Saad Hariri yang disokong Arab Saudi untuk turun. Sebelumnya pada 2005, kelompok ini dituduh terlibat dalam pembunuhan Rafik Hariri, ayah dari Saad Hariri.
Hizbullah dan sekutunya kemudian masuk dalam pemerintahan selanjutnya, dimana pengaruh mereka menjadi sangat kuat.
Saat perang Suriah meningkat, ribuan militan Hizbullah diturunkan untuk membantu Bashar al-Assad dalam merebut kembali daerah yang di kuasai pemberontak, terkhusus di sepanjang perbatasan dengan Libanon.
Kehadiran Hizbullah di Suriah semakin mempertajam perang sektarian di Libanon, dimana mereka menjadi target dari bom kelompok militan Sunni.
Dukungan mereka terhadap Bashar al-Assad dan aliasinya dengan Iran juga semakin memperdalam permusuhan terhadap Negara-negara teluk yang dipimpin oleh rival Iran, Arab Saudi.
