Dan juga mendesak pemerintah setanah papua untuk mengevaluasi dan menghentikan seluruh izin-izin perusahan sawit, hutan tanaman industri dan proyek industri ekstraktif di dalam hutan adat papua dan wilayah pesisir dan pulau kecil. Selain itu, mendorong pemerintah menjamin pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat di wilayah baik di sekitaran hutan papua dan pesisir pulau kecil serta segera menyusun skema penyelamatan kawasan dan masyarakat Hutan Adat Papua dan kawasan pesisir dari ancaman dampak buruk krisis iklim.
Kumpulan peraturan yang terkait dengan lingkungan hidup sebagai berikut:
1. Undang -- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan.
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomo 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana & Pemeriksaan Dokumen LH.
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
8. Permen Nomor 14 Tahun 2012 tentang Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Gambut.
9. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 21 Tahun 2008
