Perkataan ini dimaafkan sebab terdapatnya kebutuhan darurat diakibatkan oleh pertengkaran. Tidak hanya itu, pada biasanya perkataan itu merupakan perkataan yang benar, sebab kondisi kebanyakan orang merupakan dzalim terhadap dirinya sendiri ataupun orang lain.
Dalam hukum positif di Indonesia, orang yang melaksanakan penghinaan terhadap orang lain, semacam mengejek, mengolok- olok, mencela ataupun menghina raga orang lain, baik dicoba secara langsung ataupun lewat media elektronik, ataupun lewat media sosial, hingga pelakon penghinaan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, dengan ketentuan terdapat pengaduan dari korban kalau sudah terjalin penghinaan terhadap dirinya ataupun tercantum dalam delik aduan. Delik aduan ialah tindak pidana yang cuma bisa dituntut apabila terdapat pengaduan dari orang yang dirugikan.
Bila penghinaan tersebut dicoba secara langsung diucapkan ataupun menista dengan lisan, serta dicoba dengan metode terencana melanggar kehormatan ataupun melanda kehormatan ataupun nama baik orang lain, hingga pelakon bisa tuntut bersumber pada Pasal 310 ayat( 1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tentang Penghinaan, dengan ancaman pidana berbentuk pidana penjara sangat lama 9( 9) bulan ataupun denda sangat banyak Rp. 4. 500,-( 4 ribu 5 ratus ribu rupiah), yang bila dikonversi jadi Rp. 4. 500. 000,-( 4 juta 5 ratus ribu rupiah).
Dalam Pasal 310 ayat( 1) KUHP dikatakan" benda siapa dengan terencana melanda kehormatan ataupun nama baik orang dengan jalur menuduh ia melaksanakan sesuatu perbuatan dengan iktikad yang nyata buat menyiarkan tuduhan itu biar di tahu universal sebab bersalah menista orang dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya 9( 9) bulan ataupun denda sebanyak banyaknya Rp. 4. 500,-( 4 ribu 5 ratus rupiah) ataupun Rp. 4. 500. 000,-( 4 juta 5 ratus ribu rupiah). Bagi penafsiran secara universal kata menghina dalam pasal ini merupakan melanda kehormatan serta nama baik seorang, sehingga akibat perbuatan tersebut seorang jadi malu, lenyap martabat ataupun lenyap harga dirinya.
Setelah itu bila penghinaan tersebut dicoba secara tertulis misalnya dengan pesan ataupun foto yang ditayangkan, dipertunjukan ataupun ditempelkan bisa dikenakan sanksi bersumber pada Pasal 310 ayat( 2) KUHP dengan ancaman pidana penjara selama- lamanya 1( satu) tahun 4( 4) bulan ataupun denda sebanyak- banyak Rp. 4. 500,-( 4 ribu 5 ratus rupiah) yang bila dikonversi bersumber pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan serta Jumlah Denda Dalam KUHP. Denda sebesar Rp. 4. 500( 4 ribu 5 ratus rupiah) dibaca jadi 4. 500. 000,-( 4 juta 5 ratus ribu rupiah).
Bila penghinaan raga seorang dicoba lewat media elektornik ataupun media sosial, hingga pelakon penghinaan dapat dikenakan sanksi bersumber pada Pasal 45 ayat( 1) junto Pasal 27 ayat( 3) Undang- Undang No 11 Tahun 2008 sebagaimana sudah diganti dengan Undang- Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Data serta Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana, berbentuk pidana penjara sangat lama 6( 6) tahun serta/ ataupun denda sangat banyak Rp. 1. 000. 000. 000,-( satu miliyar rupiah).
Butuh dikenal kalau bersumber pada Pasal 74 ayat( 1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, pengaduan cuma boleh diajukan dalam waktu 6 bulan semenjak orang yang berhak mengadu mengenali terdapatnya kejahatan, bila bertempat tinggal di Indonesia, ataupun dalam waktu 9 bulan bila bertempat tinggal di luar Indonesia.
Apabila dikemudian hari korban penghinaan berganti benak serta hendak memaafkan pelakon, setelah itu mau menarik pengaduannya, hingga bersumber pada Pasal 75 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, penarikan kembali pengaduan atas sesuatu delik cuma bisa dicoba sangat lelet 3 bulan sehabis diajukan, apabila waktu tersebut sudah melalui hingga pencabutan aduan tidak lagi bisa dicoba.Â
Maksudnya proses hukum senantiasa dilanjutkan, hendak namun apabila dalam proses peradilan hakim memutus lain, semacam mengabulkan perdamaian antara kedua pihak, serta menghentikan masalah, hingga itu jadi kewenangan hakim.
Bawah Hukum:
Undang- Undang No 11 Tahun 2008 sebagaimana sudah diganti dengan Undang- Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Data serta Transaksi Elektronik
