Orde Baru Berhasil Menyederhanakan Partai Politik

Menurut Presiden Sukarno sistem kepartaian telah menggagalkan cita-cita kemerdekaan Indonesia yaitu menuju masyarakat adil dan makmur.

Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrik kembali ke UUD 1945. Dengan kembali ke  UUD 1945 maka berlaku sistem presidensial yaitu presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara.

Dengan sistem presidensial kekuasaan presiden menjadi sangat dominan dan pada tahun 1960 Presiden Soekarno membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia.

Dan pada 12 Maret 1966, Partai Komunis Indonesia yang terlibat dalam kudeta berdarah G30S/PKI dibubarkan.

Setelah Pemilu pertama tahun 1955, Pemilu kedua  diadakan pada tahun 1971 di era Orde Baru.

Pemilu kedua ini diikuti 9  partai politik dan 1  golongan karya. Dalam Pemilu ini Golongan Karya meraih 62% suara sedangkan  sembilan partai pilitik hanya meraih 38% suara.                                                           

Berbagai argumen diungkapkan mengenai komposisi perolehan suara tersebut. Kemenanganan mutlak Golongan Karya pada Pemilu itu, sangat mungkin disebabkan kejenuhan masyarakat pada partai politik yang selama lebih dari dua puluh lima tahun tidak memberikan kontribusi kemakmuran.

Kejenuhan masyarakat pada partai politik selama Orde Lama,   memudahkan Orde Baru menyederhanakan partai politik menjadi dua plus satu golongan karya tahun 1973, padahal tokoh-tokoh politik yang sudah berkiprah sejak perang kemerdekaan seperti Mohammad Natsir, Mohammad Roem, IJ Kasimo, masih aktif.

Dengan slogan politik no pembangunan yes, selama tiga dekade Orde Baru berhasil melakukan pembangunan secara terencana, terukur  dan berkesinambungan sehingga pada tiga dekade tersebut, Indonesia berhasil keluar dari negara miskin  menjadi negara berkembang.

Masuk pada era reformasi, sistem politik Orde Baru dianggap salah  dengan menyebutnya sebagai sistem otoriter.  

Undang-undang kepartaian diubah dan kembali partai politik bermunculan. Pada pemilu pertama di era reformasi diikuti oleh 49 partai politik, sekaligus menandakan partai politik mendominasi politik Indonesia kembali.