Orde Baru Berhasil Menyederhanakan Partai Politik

Noor Johan Nuh

Kemerdekaan adalah "jembatan emas" menuju masyarakat adil dan makmur.  Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan melainkan awal perjuangan untuk menuju masyarakat adil dan makmur,  demikian ditulis oleh Bung Karno dalam risalah, Mencapai Indonesia Merdeka.

Di awal kemerdekaan, Presiden Soekarno menghendaki satu partai saja yaitu Partai Pelopor.

Namun pada 3 November 1945, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan  Maklumat no X yang isinya mendorong pembentukan partai politik sebagai bagian dari demokrasi.

Sebelas hari setelah Maklumat no X, tanggal 14 November, terjadi perubahan politik yang sangat signifikan.

Sutan Syahrir, Ketua Partai Sosialis Indonesia, terpilih menjadi Perdana Menteri. Peristiwa ini menjadi anomali karena UUD 1945 menganut sustem presidensial bukan parlementer.  

Sistem parlementer resmi diberlakukan berdasarkan UUD 1950. 

Partai  politik terus berkembang biak sampai Pemilu 1955 diikuti oleh 36 partai politik.

Pada dekade 1950 kabinet jatuh bangun karena mosi tidak percaya dari partai oposisi di parlemen yang dapat menjatuhkan Perdana Menteri.

Pada dekade tersebut  terdapat tujuh Perdana Menteri bahkan ada Perdana Menteri yang menjabat hanya enam bulan.                                                                                                                                          

Pada peringatan hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno melontarkan gagasannya untuk "mengubur partai-partai politik". Dikatakannya demokrasi macam itu adalah demokrasi liberal.