Optimisme Menteri Keuangan dan Pikiran Sempit Para Pakar

Pernyataan optimisme tentang potensi ekonomi Indonesia disampaikan oleh Sri Mulyani Indarwati (SMI) di acara penyambutan bagi alumnus penerima beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan (LPDP)---Welcoming Alumni LPDP---di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin 7 Mei 2018 malam.

Menteri Keuangan SMI menyatakan bahwa dia tidak takut berdebat dengan orang yang punya pemikiran sempit dan tidak percaya diri terhadap potensi Indonesia di masa depan.

"Saya lihat akal mereka ini yang dipikirkan hanya kepribadian sempit, katak dalam tempurung, selalu ketakutan, hidupnya hanya curiga, tidak bisa lihat orang yang berbeda, tidak mampu bergaul dengan orang yang berbeda dengan kita, mereka itu adalah masa depan yang mengkhawatirkan. Saya tidak takut kepada tantangan berdebat," kata SMI.

Menurut SMI, kualitas suatu negara ditentukan dari kualitas para elite-nya. Dalam hal ini, SMI menilai para alumnus dan awardee LPDP merupakan elite sekaligus generasi penerus bangsa Indonesia.

"Negara ini sedang dititipkan pada Anda. Jadi, kalau hari ini ada orang yang hanya komplain seperti SMI APBN-nya ngutang melulu, saya menantang Anda untuk bersuara, give your voice of reason. Tidak ada yang saya takuti, yang saya takuti adalah cara berpikir terutama generasi muda yang tidak mau berpikir terbuka," tegas SMI.

Menurut SMI, permasalahan jabatan, debat, jadi menteri yang dinilai tidak pintar atau tidak terbaik, bukan hal yang dia takuti karena tidak ada konsekuensi terhadap negara. Justru, kata dia, sikap dan cara berpikir warga Indonesia yang tidak peduli, selalu pesimistis, tidak bisa bergaul, serta takut berkompetisi yang punya konsekuensi terhadap kelangsungan negara.

Pikiran Pakar Sempit

Sri Mulyani memandang pikiran pakar yang mengkritik dirinya sebagai pikiran katak dalam tempurung.  Memang begitu, kalau pikiran seseorang terlalu optimis akan menilai pikiran orang yang mengkritiknya sebagai suatu hambatan yang harus disingkirkan.

Ketika dikritik utang melonjak, Presiden Jokowi bilang bahwa itu, yang besar adalah utang warisan, bukan utang saya. Padahal Jokowi adalah satu satunya Presiden setelah era reformasi yang menciptakan utang untuk meningkatkan pengeluaran APBN-nya.  Dua tahun terakhir pemerintahan SBY melakukan hal yang sama tapi rata-rata keseimbangan primer selama 10 tahun masih positif Rp 0.7 Trilliun. 

Pikiran terbuka SMI berargumentasi bahwa persentase utang kita terhadap PDB masih lebih rendah dibanding negara lain seperti Jepang, Amerika dan lainnya. Ini pikiran benar tapi menyesatkan.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa efsiensi utang pada pemerintahan SBY hampir 2 kali lipat dibanding pemerintahan Jokowi.  SMI menurunkan defisit anggaran pada tahun 2018 menjadi 1.36% PDB dibanding tahun sebelumnya, tapi ekonomi tumbuh lebih tinggi menjadi 5.06%.  Dengan demikian, makin rendah defisit makin tinggi efisiensinya. Fakta tahun 2018 mengkonfirmasi bahwa pemerintahan Jokowi sesungguhnya telah gagal memanfaatkan utang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau kebijakan APBN-defisit ekspansif melalui utang gagal mendorong pertumbuhan ekonomi.  Apa ini pikiran sempit?

Selama tiga tahun pemerintahan Jokowi, nilai indek gini mengalami penurunan tapi tidak signikan dari 0.408 menjadi 0.393.  Data lain menunjukkan bahwa selama periode yang sama telah terjai peningkatan kekayaan secara signifikan  40 orang terkaya di Indonesia meningkat dari Rp 1.127 trilliun (US$ 86.760) menjadi Rp 1.616 trilliun (US$ 119.720) atau meningkat Rp 163 Trilliun per tahun.  

Berdasarkan dua fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi selama tiga tahun pemerintahan Jokowi menghasilkan ketimpangan yang stagnan.  PDB Indonesia tahun 2016 sebesar Rp12.406,8 trilliun dengan rata-rata sebesar Rp 47.96 juta perkapita per tahun jauh di atas garis kemiskinan sebesar Rp 4.6 juta (BPS, 2017).  

Kalau kita mau jujur dengan total pendapatan nasional yang demikian besar, seharusnya tidak ada masyarakat miskin lagi di Indonesia. Tetapi mengapa dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 47.96 per kapita per tahun masih ada penduduk miskin sebanyak 26.58 juta orang? Itu terjadi karena ada lapisan masyarakat kelas atas memperoleh kue pendapatan nasional terlalu besar, sedangkan masyarakat bawah mendapatkan kue pendapatan nasional sangat sangat kecil.  

Ketimpangan ekonomi tersebut yang menyebabkan rakyat miskin.  Dan untuk mengentaskan rakyat miskin hanya bisa melalui pengurangan ketimpangan ekonomi dengan berbagai kebijakan ekonomi, bukan dengan bantuan sosial yang mencapai ratusan trilliun. Apa ini bukan fakta untuk mengkonfirmasi bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan tidak sesuai dengan kondisi kemiskinan yang ada?

Kebijakan industrialisasi dengan re-alokasi industri dari negara maju dengan orientasi ekspor ternyata belum juga mampu untuk mengatasi defisit transaksi berjalan.  Transaksi berjalan meningkat dari minus US$4,60 billion pada triwulan IV-2017 menjadi  minus US$ 5.70 billion pada triwulan I-2018.  Pemerintahan Soeharto telah menerapkan kebijakan tersebut sejak tahun 1980-an juga belum mampu mengatasi masalah defisit transaksi berjalan.  

Penyebabnya karena terlalu besar bagian nilai tambah yang diperoleh modal dan teknologi yang menjadi bagian pemilik atau pengusaha industri yang kembali ke negaranya sebagai capital outflow.  Pemerintahan saat menggantungkan aliran investasi dan pendapatan devisa kepada industrialisasi yang berbasis modal dan teknologi canggih yang memperoleh bagian terbesar dari nilai tambah yang diciptakan.  Kita hanya mendapat bagian bagian nilai tambah tenaga kerja dan komponen lokal yang nilainya kecil juga pajak.  Dengan demikian industrialisasi tersebut tidak memberikan manfaat besar kepada Indonesia. 

Apalagi dibanding dengan industrialisasi dari Cina.  Ini memang industri Cina hanya pindah lokasi ke Indonesia.  Ini jauh lebih tidak menguntungkan Indonesia.  Kita hanya memperoleh pajak.  Mereka mempekerjakan tenaga kerja mereka sendiri, dan membentuk lokasi enclave di Indonesia semacam desa industri Cina.  Mungkin ini ke depan yang perlu diwaspadai oleh kita.  Apa ini perlu kita biarkan? 

Data BPS menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi antara Jawa vs luar Jawa justu makin timpang era Jokowi dan kondisinya lebih buruk dibanding tahun 2007.  Kontribusi Jawa terhadap PDB nasional oleh SBY mampu diturunkan dari 58.20% pada tahun 2007 menjadi 57.99 pada tahun 2013. Justru pada tahun 2017 naik lagi menjadi 58.49%.  Pada triwulan I-2018 naik lagi menjadi 58.67%.   Lalu dimana hasil infrastruktur di Luar Jawa yang didengungkan untuk pemerataan Jawa vs Luar Jawa?  Itu fakta lho !!!

Pilar ketahanan pangan kita rapuh produksi beras domestik sekitar 37.000 ribu ton dan impor 800 ribu ton dengan tingkat ketergantungan terhadap impor 2%.  Walaupun tingkat ketergantungan beras terhadap impor kecil, namun tingkat ketergantungan terhadap impor gamdum yang fungsinya sama dengan beras sangat sangat besar.  Indonesia menjadi importir  gamdum terbesar di dunia dengan volume 12.500 ribu ton atau sekitar 34% terhadap beras.

Indonesia juga sebagai importir terbesar dunia untuk gula dengan volume 4.550 ribu ton dan produksi domestik sekitar 2.200 ribu ton dengan tingkat ketergantungan terhadap impor 207%.

Indonesia sebagai importir kedele ketiga terbesar dunia dengan volume sebesar 4.450 ribu ton.  Dengan tingkat produksi domestik sekitar 1000 ribu ton maka ketergantungan terhadap impor 445 %.

Dengan demikian tingkat ketahahan pangan kita sangat rapuh tergantung pada impor dan besar peluangnnya Indonesia masuk dalam perangkap politik pangan dunia.  Negara dunia bisa menggunakan embargo pangan untuk meningkatkan daya tawar politik kepada Indonesia.

Lalu siapa yang berfikiran sempit, saya justru kuatir pikiran tinggi SMI akan menjerumuskan bangsa ini ke dalam gengaman bangsa lain, sehingga kita tidak berkutik.  Ekonomi eksternal kita ada dalam gengaman pemodal asing dan ekonomi domestik dalam jeratan para konglomerat serta ketahanan pangan kita tergantung pada impor.  Dimana pemerintah akan mengendalikan ekonomi negara?????? Para pakar bukan berfikir ketakutan dan pesimis, tapi pikiran mereka dibangun berdasarkan fakta bukan hanya khayalan si Kabayan.  

Mungkin lebih baik membangun industri beternak kalajengking untuk diperdagangkan racunnya dan beternak lalat yang bisa makan kotoran dan membunuh pahogen-patogen menjadi barang berharga untuk kesejahteraan masyarakat lapisan bawah dan miskin dengan biaya rutusan juta daripada pikiran tinggi membangun industrialisasi berbasis modal dan IPTEK tinggi untuk menyuapin para konglomerat................ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!       

#Kita perlu berfikir ulang tentang format kebijakan ekonomi Jokowi, agar dipeproleh hasil maksimal bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.  Akselerasi pembangunan penting, namun kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia perlu dijadikan dasar untuk memilih level akselerasi yang optimal#.