4. Lembaga Masyarakat Desa (LMD):
LMD dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah.
LMD dapat memfasilitasi dialog antara masyarakat dengan pemerintah, swasta, dan pihak terkait lainnya.
LMD dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan konflik tanah yang terjadi di desa atau mengadvokasi hak-hak masyarakat atas tanah.
5. Sistem Informasi / Aplikasi tertentu:
Melalui Semacam Sistem Informasi / Aplikasi tertentu yang disediakan oleh Badan Bank Tanah, masyarakat dapat memberikan masukan langsung mengenai penggunaan lahan di wilayahnya.
Masyarakat juga  dapat mengajukan usulan pembangunan saluran irigasi, perbaikan jalan desa, atau penataan ruang terbuka hijau.
Kendala Umum dalam Melibatkan Masyarakat:
Mungkin tidak mudah untuk melaksanakan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pengeloaan tanah. Mungkin bisa  dihadapkan pada beberapa kendala, antara lain:
1.Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman:
- Masyarakat belum paham: Banyak masyarakat belum memahami pentingnya perencanaan tata ruang dan bagaimana keputusan yang diambil akan berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari.
- Kurangnya literasi: Tingkat literasi yang rendah membuat masyarakat sulit untuk memahami informasi teknis yang disajikan dalam proses perencanaan.
2.Kurangnya Kapasitas:
- Waktu dan tenaga: Masyarakat memiliki keterbatasan waktu dan tenaga untuk mengikuti proses perencanaan yang panjang dan kompleks.
- Keterampilan: Tidak semua masyarakat memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam diskusi teknis.
3.Kurangnya Komunikasi yang Efektif:
- Bahasa yang sulit dipahami: Informasi yang disampaikan oleh pemerintah atau perencana seringkali menggunakan bahasa yang terlalu teknis dan sulit dipahami oleh masyarakat.
- Saluran komunikasi terbatas: Saluran komunikasi yang tersedia untuk masyarakat seringkali terbatas dan tidak efektif.
4.Kurangnya Kepercayaan:
- Pengalaman buruk sebelumnya: Masyarakat mungkin memiliki pengalaman buruk sebelumnya terkait partisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga kurang percaya pada pemerintah.
- Persepsi negatif: Masyarakat mungkin memiliki persepsi negatif terhadap pemerintah atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan.
5.Konflik Kepentingan:
- Perbedaan kepentingan: Terkadang, kepentingan masyarakat berbeda dengan kepentingan kelompok atau pihak lain yang terlibat dalam proses perencanaan.
- Sulit mencapai kesepakatan: Konflik kepentingan ini dapat menyulitkan untuk mencapai kesepakatan bersama.
6.Kurangnya Sumber Daya:
- Anggaran terbatas: Pemerintah seringkali memiliki anggaran yang terbatas untuk kegiatan partisipasi masyarakat.
- Fasilitas yang tidak memadai: Fasilitas yang disediakan untuk kegiatan partisipasi masyarakat seringkali tidak memadai.
Upaya Mengatasi Kendala:
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, bisa melakukan opsi-opsi  berikut:
- Sosialisasi yang intensif: Melakukan sosialisasi secara terus-menerus dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.
- Peningkatan kapasitas: Memberikan pelatihan kepada masyarakat agar mereka memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif.
- Pembentukan forum diskusi: Membentuk forum diskusi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan akademisi.
- Pemanfaatan teknologi: Menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi dan komunikasi.
- Penguatan kelembagaan masyarakat: Memperkuat peran lembaga masyarakat seperti RT, RW, dan kelompok masyarakat lainnya.
- Transparansi dan akuntabilitas: Menjamin proses perencanaan yang transparan dan akuntabel.
