Mohon tunggu...
Ninoy N Karundeng
Ninoy N Karundeng Mohon Tunggu... Operator - Seorang penulis yang menulis untuk kehidupan manusia yang lebih baik.

Wakil Presiden Penyair Indonesia. Filsuf penemu konsep "I am the mother of words - Saya Induk Kata-kata". Membantu memahami kehidupan dengan sederhana untuk kebahagian manusia ...

Selanjutnya

Tutup

Politik

“Blunder” Megawati: Risma dan Ahok Terkait Kepentingan Presiden Jokowi dan PDIP

7 Agustus 2016   12:49 Diperbarui: 7 Agustus 2016   13:09 7278
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Presiden ke-5 Megawati dan Presiden ke-6 Jokowi I Sumber Kompas.com

Pernyataan Risma Tri Rismaharini – walikota tanpa prestasi selain tukang kebun dan taman Surabaya dan bagi-bagi dana hibah yayasan terkait partai dan ormas – menggariswabahi betapa kepentingan para koruptor dan mafia mendorong Risma ke DKI 1 hanya bertujuan menyingkirkan Risma dari Surabaya. Dengan Risam hengkang dari Surabaya, maka Surabaya akan menjadi hutan belantara dan terbengkalai karena kepentingan korupsi. Jelas Presiden Megawati tak akan memenuhinya. Risma harus tetap di Surabaya untuk memastikan perolehan suara PDIP di Jatim di 2019.

Di tataran nasional, popularitas Presiden Jokowi meningkat pesat dengan tingkat kepuasan di atas 60 persen, sesuatu yang membuat persaingan di Piplres dan Pileg 2019 tak jauh dari 2 periode. Sikap tegas Presiden Jokowi memecat Anies Baswedan yang lembek dan memecat Rizal Ramli yang keluar jalur perintah dan kebijakan Presiden Jokowi menunjukkan arah kepentingan pembangunan Indonesia yang berpihak kepada rakyat.

Dengan popularitas seperti itu Presiden Megawati tak akan berpaling dan melakukan politik harakiri dengan melakukan alineasi atau penjauhan terhadap Presiden Jokowi. Menjauhi Presiden Jokowi dan trend seperti itu akan merusak kredibilitas Presiden Jokowi secara keseluruhan.

Keempat, Jakarta sebagai barometer politik, pembangunan, dan sosial Indonesia memiliki nilai strategis bagi Presiden Jokowi. Sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta, Presiden Jokowi memiliki kepentingan sepenuhnya terhadap Jakarta. Untuk itu, Presiden Jokowi hanya akan merestui calon yang memiliki visi sama dengan Presiden Jokowi.

PDIP yang mendukung calon dan beroposisi dengan Ahok jelas akan merugikan Presiden Jokowi. Presiden Megawati tentu tidak akan bersedia berkolaborasi dengan Gerindra dan partai agama PKS. Jika Presiden Megawati mendukung calon trondolo seperti Sandiaga Uno, atau calon lainnya selain Ahok, dan menang, itu hanya akan membuat PDIP dijauhi oleh rakyat.

Kekuatan PDIP di parlemen dengan kolaborasi antara PDIP, partai agama PKS, Gerindra, dan Demokrat tak cukup kuat melawan Golkar, Hanura, NasDem, PPP, PAN, dan PKB. Sikap nekat dan bunuh diri politik PDIP tidak akan terjadi – hanya karena posisi dukungan politik terhadap Presiden Jokowi di pemerintahan diambil alih oleh Golkar.

Kelima, dukungan abal-abal seperti dari Neno Warisman, M. Taufik dll. yang telah gagal mendorong adiknya yang juga koruptor M. Sanusi. Siapa pun yang maju di Pilgub DKI 2017 dengan dukungan Gerindra yang belepotan korupsi M. Sanusi, termasuk Risma, akan dicatat oleh warga DKI Jakarta yang dengan jernih akan menyingkirkan Risma.

Warga DKI Jakarta akan melihat bahwa majunya Risma hanya sebagai upaya menantang Ahok yang tak lebih adalah kepanjangan kegeraman Gerindra – yang masih gagal move on selepas Pilpres 2014. Siapa pun calon yang didukung Gerindra dan PDIP yang dilandasi alasan asal bukan Ahok dilihat oleh warga Jakarta sebagai perlawanan terhadap Ahok. Warga DKI yang bukan manusia bego bin dungu tak akan mudah diiming-imingi kepalsuan. Catatan 2 pilkada lalu membuktikannya ketika Pilkada Gubernur DKI hanya akan dijadikan alat parpol untuk kepentingan parpol.

Partai agama PKS dengan Adang Daradjatun yang begitu digdaya di 2007 keok oleh koalisi pelawan. Ketika Foke tak berhasil membangun dan hanya mengekor SBY, maka di 2012 Gerindra-PDIP berhasil menggusur koalisi besar Foke-Nara. Rakyat DKI melihat kinerja ketika partai agama PKS di DPRD DKI hanya menjadi penghisab dan mengekor kemauan bancakan APBD DKI Jakarta nyaris tanpa pembangunan di zaman Bang Yos, tidak memberi kesempatan kepada calon berbau partai agama PKS.

Maka di Pilgub 2012 ustad si wani piro rakus kekuasaan Hidayat Nur Wahid keok. Kekalahan partai agama PKS oleh Gubernur Jokowi dan Ahok semakin membumbungkan derita sakit hati dengan partai agama PKS bergabung dengan koalisi besar pimpinan Golkar-Gerindra melawan Jokowi-JK. Kalah lagi.

Kini, di Pilgub 2017, partai agama PKS dan Gerindra akan mengusung tukang taman dan bagi-bagi dana hibah si Risma, dengan mendorong PDIP untuk mendukung politikus culun tak laku Sandiaga Uno. Jebakan Gerindra dan partai agama PKS yang bertolak-belakang ideologi – akan menghancurkan PDIP sebagai partai nasionalis.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun