 [caption caption="Muhammad Riza Chalid mafia Petral dan migas I Sumber Tribunnews.com"][/caption]Pasca serangan teroris ISIS di Thamrin, 18 para tersangka ditangkap, namun masih ada yang dikejar. Selain itu, ada fenomena gembong narkoba itu mendanai serangan ISIS di Jakarta. Pasca serangan ISIS di kawasan Sarinah-Thamrin Jakarta, temuan telusuran peta aliran dana terorisme di Indonesia sungguh mencengangkan. Telusuran bersumber dari PPATK menunjukkan aliran dana yang membuat Polri, aparat intelejen, BIN dan TNI waspada. Mari kita tengok fenomena kolaborasi bandar narkoba koruptor dan mafia membiayai terorisme dengan hati jauh dari gembira ria riang girang sentosa bahagia pesta-pora suka-cita suka-suka menari menyanyi berdansa selamanya senantiasa.
Keterlibatan bandar narkoba dan koruptor dalam pendanaan terorisme di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Kolaborasi bandar narkoba dan terorisme sudah biasa, namun bergabungnya koruptor dan mafia mendanai terorisme menjadi fenomena baru dan unik di Indonesia. Jelas serangan balasan mafia dan koruptor untuk merusak keamanan dan nasional akibat perlawanan frontal Presiden Jokowi terhadap korupsi di Indonesia.Â
Terpidana mati bandar narkoba Freddy Budiman dikabarkan masuk Islam dan dibaiat masuk ISIS oleh Abu Bakar Ba’asyir. Berdasarkan telusuran, disinyalir Freddy Budiman membiayai teror dan ISIS. Kekuatan Freddy Budiman dipastikan melebihi siapapun bandar narkoba. Bahkan, Freddy Budiman pun lolos dari eksekusi tahun 2014-2015 lalu. Sampai sekarang jaringan narkobanya masih malang-melintang di jagat peredaran narkoba bagi 4,5 juta orang pengguna narkoba. Kekuatan jaringan narkoba – dan korbannya – pun  merasuk ke semua unsur lembaga di Indonesia dari profesi guru, dokter, mahasiswa, dosen Unhas, TNI, Polri, anggota DPR, bupati, walikota, gubernur semuanya terwakili dan terlibat dalam sepak-terjang jaringan narkoba.
Perputaran uang bandar narkoba di Indonesia sekitar Rp 600 triliun per tahun. Kekuatan uang yang luar biasa inilah yang membuat uang hasil bisnis narkoba pun dilirik oleh dan dijadikan sumber dana terorisme. Kisah perang di Aceh, Taliban di Afghanistan dan Pakistan, FAARC Kolombia, Moro, Papua, Poso, dan Jakarta yang terkait dengan jaringan dan memanfaatkan narkoba sebagai sumber dana sungguh menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan.
Selain jaringan narkoba, peran koruptor yang memanfaatkan situasi politik pasca Pilpres 2014 dengan mendanai terorisme perlu mendapatkan perhatian. Awal gerakan para koruptor mendanai terorisme diawali dengan upaya memanfaatkan (1) gonjang-ganjing pasokan beras, (2) energi, (3) daging sapi – dengan tolakan importir sapi untuk memotong sapi – yang mengerek harga daging sapi meninggi. Tujuan teror ekonomi yang berhasil diatasi Presiden Jokowi – meski dengan harga daging sapi tetap tinggi dan diterima oleh pasar yang telah menyesuaikan.
Terdapat tiga cara utama aliran dana terorisme di Indonesia dengan sumber pendanaan dari luar negeri dan dalam negeri. Dana terorisme sebagaimana tampak dalam peta aliran dana mendapatkan sumber pendanaan baru: bandar narkoba dan koruptor.
Pertama, uang yang sudah masuk di perbankan Indonesia (1) menggunakan rekening milik orang yang dijual oleh pemiliknya. Modusnya, pemilik rekening kosong misalnya Rp 100,000 yang sengaja dibuat dibeli dengan Rp 2 juta oleh teroris. Dengan demikian teroris tampak tidak memiliki rekening. Namun, pola transaksi ini hanya bisa dilaporkan jika Polri atau intelejen membutuhkan klarifikasi dan detail aliran dana pada rekening tertentu. (Kini PPATK membantu Polri dan intelejen dengan cara menyampaikan rekening yang mencurigakan.) Lalu (2) menggunakan rekening yayasan tertentu dan membelanjakan uang secara tunai yang mengakibatkan terputusnya penerima dan pelaku teror. Sumber dana awalnya baik dari dalam maupun luar negeri.
Kedua, pola tradisional yakni pengumpulan uang tunai melalui berbagai kegiatan bersifat iuran para anggota dan simpatisan terorisme dan kelompok radikal. Pola pendanaan seperti ini termasuk yang dilakukan oleh Abu Bakar Ba’asyir yang mendanai pelatihan terorisme di Jantho Aceh dengan anggota antara lain Aman Abdurrahman dan Afif yang melakukan serangan bom Thamrin pekan lalu.
Ketiga, pola pencucian uang dengan mendirikan perusahaan. Pendanaan terorisme yang seperti ini melibatkan banyak perusahaan pasca 1998. Para teroris, dengan dipelopori oleh Nurdin Muhammad Top dan Dr Azahari yang memanfaatkan sentimen dukungan pada ketidakstabilan politik Indonesia dan masyarakat yang mendua sebagai simpatisan terorisme yang menunggangi Islam sebagai jihad.
Kini, pasca Pilpres 2014, kondisi berubah dengan masuknya jaringan para koruptor ikut bermain dengan mendanai ‘instabilisasi, destabilisasi, insecuriti’ di Indonesia. Permainan dan dukungan mafia dan koruptor terhadap Obor Rakyat yang disebut melibatkan mafia Petral dan migas Muhammad Riza Chalid patut diwaspadai.
Ancaman penjatuhan Presiden Jokowi dalam rekaman Papa Minta Saham patut menunjukkan betapa bahaya dan beraninya mafia mengancam penjatuhan Presiden Jokowi yang sah. Ini salah satu hal yang membuat kasus Setya Novanto dan Muhammad Riza Chalid ini menjadi titik perang tertinggi dan pertaruhan bagi Presiden Jokowi.
PPATK, intelejen di berbagai lembaga, TNI, Polri, dan BIN harus bekerja ekstra keras untuk memantau dan mengambil tindakan terhadap para terduga teroris dengan catatan dan jejak aliran dana bagi teroris. Aliran dana dari luar negeri selalu berwujud (1) dari individu kepada individu baik atas nama pribadi atau perusahaan, (2) individu TKI kepada keluarga atau yayasan lain atau perusahaan lain, (3) yayasan di luar negeri kepada yayasan atau individu di Indonesia.
Nah, dengan fenomena Freddy Budiman – yang Presiden Jokowi pun ketakutan mengeksekusinya – yang disinyalir mendanai teror ISIS di Jakarta. Selain juga patut diwaspadai kolaborasi antara aliran dana pencucian uang para koruptor yang bersimpati kepada gerakan terorisme dan kekerasan. Bukti awalnya antara lain serangan teror berupa fitnah misalnya berbentuk Obor Rakyat – yang disebut oleh Poempida Hidayatullah dibiayai oleh mafia migas dan Petral Muhammad Riza Chalid dan – fitnah yang dibela oleh sebagian masyarakat sebagai akibat konstelasi politik pasca Piplres 2014.
Kini, semakin kuat adanya pro-kontra terkait revisi UU anti Terorisme di Indonesia dari berbagai kalangan. Pihak yang bersimpati dengan gerakan radikal dipastikan akan menggunakan idiom HAM dan berbagai dalil yang menyatakan revisi belum perlu – padahal PB NU dan Muhammadiyah menyebut bahaya radikalisasi di Indonesia ada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Pun di Asia Tenggara, jaringan ISIS di Indonesia adalah yang terkuat, sebagai akibat simpatisan ISIS berjumlah 10 juta orang menurut survei. Ini keadaan yang harus menjadi perhatian semua pihak.Â
Jadi, kini perlu diwaspadai sumber dana aliran dana teroris, seperti serangan ISIS di Thamarin. Peta aliran dana itu berasal (1) luar negeri dan dalam negeri membantu penyalurannya, (2) sumber dana dari narkoba dan pencucian uang perusahaan yang berafiliasi dengan kelompok teroris dan radikal, (3) iuran anggota dan simpatisan terorisme yang melakukan pertemuan dengan berbagai nama acara secara cash (yang kurir dana cash yanh disalurkan kepada kelompok teroris ini mulai diendus dipetakan oleh aparat intelejen, Densus 88, dan sebagainya). Publik diharapkan jangan mudah memberikan dana cash ke pihak-pihak yang tidak jelas menggunakan uang hasil pengumpulan publik yang bisa digunakan untuk membiayai terorisme.
Salam bahagia ala saya.
Â
Â
