Komoditas energi yang masih cukup seperti Batubara dan Gas alam, perlu dikelola dengan hati-hati agar bisa dihemat. Dua jenis energi ini adalah sumber cadangan masa depan dan komoditas strategsi yang penting bagi pembangunan. Eksploitasi berlebihan demi kepentingan ekspor membahayakan lingkungan, keamanan energi di masa depan dan menghabiskan tabungan pembangunan dalam jangka panjang.
Surplus listrik yang telah dicapai pemerintah Jokowi perlu dimanfaatkan untuk mendorong pemerataan pembangunan antar sektor dan antar pulau. Kebijakan ini penting untuk menciptakan siste energi yang stabil, merata dan adil. Pengembangan industri baterai dan elektrifiasi tranportasi publik menjadi pilihan kebijakan yang sesuai. Agenda lain adalah pembangunan super grid yang menghubungkanjaringan listrik antar pulau besar dan kecil di Indonesia.
Infrastruktur dan Pembangunan IKN
Pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi secara masif di era Jokowi mewarikan interkoneksitas antar pulau dan antar wilayah yang lebih baik. Presiden baru hanya perlu melanjutkan pembangunan insfrastrukur transportasi dalam dua hal. Pertama, efsiensi pemanfaatannya. Beberapa bandara dan pelabuhan yang saling berdekatan membuat keberadaaan menjadi realtif mubazir. Salah satu contoh adalah Bandara Kertajati. Koordinasi dengan pemerintaha daerah perlu diperkuat. Usulan-ulusan anggaran infrastuktur sebaiknya diperiksa untuk mencegah pembangunan bandara dan pelabuhan yang tidak perlu karena berdekatan satu sama lain.
Kedua, pengembangan interkoneskitas intra wilayah dalam pulau, khususnya di Indonesia bagian Timur. Sementara jalur utama seperti jalan negara, pelabuhan ekspor dan bandara besar cukup banyak dibangun, kondisi jalur jalan internal belum mendukung interkoneksi dengan infrastruktur transportasi utama. Jalur intra wilayah yang buruk memperlama waktu perjalanan dan biaya angkut.
Pembangunan sarana pendukung dan jalur jalan intra wilayah memang tugas pemerintah daerah. Direksi dan asistensi teknis pemerintah pusat tetap menjadi kebutuhan agar APBD bisa dialokasikan dengan lebih efisien. Kontrol bisa dilakukan melalui usulan dana alokasi khusus dari pemda dengan mengarahkan pada perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, pelaayaran rakyat, pelabuhan perikanan dan saran transportasi feeding bagi pelabuhan laut dan udara yang utama.
Kelanjutan kebijakan tol laut adalah  pekerjaan lain. Meski banyak dikritik, tol laut napaknya memiliki efek terhadap kemajuan daerah  3TP (Tertinggal, perpencil, terluar dan perbatasan). Efek utama tol laut adalah penurunan disparitas harga kebutuhan pokok antar Jawa dan daerah 3TP. Jumlah pelabuhan yang disinggahi naik dari 31 buah (2016), menjadi114  (2021), dengan jumlah armada naik dari 6 menjadi 32 kapal di periode yang sama.
Pembangunan IKN juga merupakan warisan lain. Biaya pembangunan diproyeksikan mencapai Rp 486 trilliun sampai tahun 2045. Antara 2022-2024, pemerintah telah mengalokasi 71,8 Trilliun (www.kompas.com). Peran swasta yang lebih besar dapat mengurangi tekanan pada APBN. Dengan demikian, Prabowo dan kabinetnya harus mampu menarik investor domestik dan asing untuk meneruskan ambisi pembangunan ibu kota baru ini. Selain itu, masalah lingkungan, konflik sosial, keamananan, urbanisasi, pemindahan kantor pemerintah dan DPR menjadi pekerjaan lain pemindahan ibu kota.
Dalam bidang politik, situasi domestik relatif stabil. Meskipun demikian, koaliasi besar yang mendukung Prabowo menyimpan konflik kepentingan. Kemampuan mengelola perbedaan politik, pembagian kue kekuasaan menjadi tantang lain. Kemampuan tata kelola politik akan menjamin efisiensi dan efektivitas pemerintah lima tahun mendatang.
Dalam bidang keamanan, masalah Papua harus menjadi perhatian. Pendekatan yang seimbang antara operasi keamanan dan kesejahteraan, mencegah perluasan konflik di Papua. Pengalaman Aceh dan Timor Timur memberi pelajaran bahwa operasi militer tidak bisa sepenuhnya menyelesaikan masalah. Isu Papua perlu dikelola dengan hati dan penuh kehati-hatian. Salah satunya dengan  upaya diplomasi harus diteruskan untuk mencegah internasionalisasi konflik Papua.
