Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Komunitas

Bagi pendamping, kunjungan kelompok atau  kunjungan rumah menjadi sarana persuasi, pemantauan dan memberi perhatian pada kelompok yang didampingi. Bagi kelompok sasaran, kunjungan itu memberi kesempatan untuk (a) bertanya, berkonsultasi tentang hal-hal yang harus mereka lakukan, seperti sistem laporan keuangan, produksi atau mungkin pemasaran. (b) mencari cara keluar bersama-sama jika terjadi hambatan dalam kelompok.         

Pengalaman  personal dalam evalusi program pemberdayaan di Aceh dan Nias menemukan fakta menarik. Kelompok-kelompok yang pendampingnya tinggal di tengah mereka dan bertemu terus-menerus secara informal relatif berhasil dalam pengembagan usaha mikro. Kelompok yang pendampingnya relatif jarang datang, tidak terlalu berhasil dalam program pengembagan usaha mikro maupun pertanian.

Menjamin Partisipasi anggota dan   inklusivitas. Pemberdayaan bertujuan untuk mengatasi persoalan sosial ekonomi anggota komunitas yang paling membutuhkan. Suara mereka perlu didengarkan dalam perencanaan implementasi dan evaluasi program. 

Dengan demikian, partisipasi dan inklusivitas menjadi prinsip kunci. Partisipasi berkaitan dengan keikutsertaan mereka dalam (a) merencanakan dan memilih aktivitas, pembentukan kelompok; (b) prosedur implementasi (Misalnya waktu, siapa, berapa banyak); (c) mekanisme dan bentuk evaluasi untuk membantu mereka mengukur keberhasilan program dari perspektif mereka sendiri.

Partisipasi berhubungan dengan dua prinsip lain yakni inklusivitas dan ketepatan dalam identifikasi kebutuhan. Inklusivitas berhubungan dengan prinsip bahwa semua anggota komunitas yang berbeda budaya, agama, etnis, kelas sosial atau jenis kelamin tidak boleh disingkirkan. Program pemberdayaan sedapat mungkin 'merangkul' semua orang dengan perbedaan-perbedaan tersebut.

Selain itu, partisipasi yang cukup membantu identifikasi kebutuhan komunitas secara tepat sehingga program pemberdayaan dapat menjawab persoalan yang paling dirasakan. Mendengar suara mereka yang paling membutuhkan membantu memilih jenis program yang cocok, mekanisme pendampingan dan prosedur implementasi yang sesuai.

Transparansi dan Akuntabilitas. Tranparansi adalah soal keterbukaan informasi. Jenis informasi bisa berupa distribusi bantuan antar kelompok, waktu dan jumlah yang diterima, siklus program, jenis program, hak dan kewajiban para anggota, mekanisme bentuk pelaporan dan kalau ada mekanisme sanksi dan insentif tambahan.  Sedangkan akuntablitas menyangkut pertanggungjawaban pada pemangku kepentingan internal yakni anggota kelompok. Juga kepada pemangku kepentingan eksternal yakni pemberi bantuan, lembaga pengawas atau pihak lain yang relevan. 

Pertanggungjawaban menyangkut tiga hal yakni (a) penggunaan sumber daya keuangan, sumber daya manusia, fasilitas atau sumber daya lain; (b) prosedur baik perencanaan, implementasi dan evaluasi; (c) pertanggungjawaban soal hasil program. 

Apakah penggunaan sumber daya dan prosedur berhasil atau mengapa tidak berhasil mencapai tujuan program.Selain berpengaruh kuat terhadap keberhasilan pemberdayaan, dua prinsip ini sangat membantu pencegahan dan pengelolaan konflik. Konflik dalam kelompok  sering muncul akibat ketertutupan informasi yang melahirkan kecurigaan antar anggota. Hal ini menimbulkan perpecahan yang sering menghambat pelaksanaan dan pencapaian tujuan program pemberdayaan.

Penutup

Prinsip-prinsip pemberdayaan di atas bersifat universal dan berlaku dalam program pemberdayaan di berbagai tempat. Penerapan bisa disesuaikan dengan prosedur dan konteks setempat. Para pendamping misalnya bisa menyesuaikan model-model sosialisasi program dengan kebiasaan setempat, dalam membangun kesadaran dan  dukungan komunitas.