Jakarta, Kota yang Berlomba Melawan Alam

Tenggelamnya Jakarta akan menjadi sebuah masalah besar bagi negara Indonesia karena peran Jakarta dalam bidang ekonomi. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan produk domestik bruto paling tinggi dengan angka 3 triliun rupiah. 

Eksodus massal yang disebabkan oleh tenggelamnya Jakarta akan menyebabkan banyak kegiatan ekonomi akan berhenti sehingga paling sedikitnya terdapat 860 ribu pekerja kehilangan pekerjaan mereka. Tenggelamnya Jakarta bagian utara juga akan menyebabkan berhentinya operasi pelabuhan Tanjung Priok sehingga kegiatan ekonomi maritim akan berhenti. 

Selain menjadi sebuah distrik ekonomi terbesar Indonesia, Jakarta juga merupakan kota dengan konsentrasi penduduk yang tinggi. Dengan populasi sebesar 10 juta orang, Jakarta menjadi salah satu kota terbesar tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. 

Dengan mengikuti estimasi penelitian BRIN, dapat diasumsi bahwa bagian utara Jakarta akan terkena dampak yang paling besar dengan kemungkinan sekitar 2 juta orang terpaksa untuk berpindah dan mencari tempat tinggal baru.

Proyeksi luas kota Jakarta yang akan tenggelam dibawah air di tahun-tahun  akan mendatang (Phys.org)

Ancaman tenggelamnya kota Jakarta terhadap Indonesia tentu saja bukan main, tetapi proses tenggelam ini tidak dapat dicegah atau dihentikan. Dalam menghadapi masalah ini, pemerintah hanya dapat memperlambat atau bertindak secepat mungkin ini menggantikan peran Jakarta. 

Dengan menyadari kedua hal ini, pemerintah dapat memfokuskan upaya mereka terhadap solusi yang dapat menyelesaikan masalah dan tidak hanya membuang anggaran yang disediakan. 

Solusi pertama yang dapat diambil adalah untuk membataskan pembuatan sumur. Pembuatan sumur untuk mengekstraksi air tanah merupakan salah satu penyebab mengeringnya lapisan akuifer. 

Pada saat ini, DKI Jakarta memiliki sekitar 4700 sumur yang digunakan oleh masyarakat. Dengan membatasi pembuatan sumur untuk ekstraksi air tanah, maka proses tenggelamnya kota Jakarta dapat diperlambat secara signifikan. Untuk merealisasi konsep ini, dapat dirancang sebuah hukum untuk membatasi jumlah sumur yang dibuat oleh rakyat. 

Contoh hukum yang meregulasi air tanah yang dapat digunakan sebagai referensi adalah "Groundwater Protection Law" yang digunakan oleh negara Kanada, tepatnya di negara bagian British Columbia.

Selain sumur, faktor lain yang harus diperhitungkan dalam masalah ini merupakan akses pipa PDAM yang masih belum tersedia bagi sebagian besar dari rakyat Jakarta. Masalah ini disebabkan oleh tingginya harga air PDAM yang membuat orang memilih sumber air alternatif.