Keempat, Pemerintah pusat dan daerah melalui BUMN dan BUMD harus bisa di jadikan motor untuk menggerakan roda perekonomian. BUMN dan BUMD harus dikelola secara profesional dengan tenaga profesional yang berkualitas dan mempunyai integritas tinggi. Penempatan jajaran direksi dan komisaris harus bebas dari unsur politis dan KKN. Hasil keuntungan dari BUMN dan BUMD baik berupa deviden dan pajak akan menjadi penyumbang yang besar dalam pembiayaan pembangunan baik dipusat maupun daerah. Masalah yang klise yang harus diatasi disini adalah tingkat korupsi yang masih tinggi sehingga kinerja daripada BUMN dan BUMD tidak maksimal dan tidak bisa memberikan kontribusi yang maksimal didalam penerimaan yang akhirnya bisa dipakai untuk program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan.
Sebagai akhir dari tulisan saya, saya ingin mengutip satu kiasan " Poverty is like punishment for a crime you didn't commit." " In a country well governed, poverty is some thing to be ashamed of. In country badly governed, wealth is some thing to be a shamed of ".
Â
Dr. Ngadiman
Pengamat Ekonomi
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara
