Setelah penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, kabinet Jokowi-Ma'ruf ramai dibicarakan oleh publik. Walau Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mengatakan, susunan kabinet baru akan dibahas setelah Jokowi bertemu tim kampanye di berbagai daerah. Akan tetapi, pembahasan kabinet kerja akan segera dilakukan demi kelancaran pelaksanaan program pembangunan.
Reshuffle kabinet kerja 2014-2019 akan segera terwujud dengan pertimbangan stabilitas politik dan evaluasi kinerja selama satu periode. Untuk kepentingan kinerja kedepan yang lebih baik, Â beberapa menteri akan diganti dengan alasan-alasan tertentu seperti kinerja yang kurang memuaskan, menteri yang sudah menjabat satu periode sehingga perlu regenerasi dan lain sebagainya. Sedangkan untuk menjaga stabilitas politik, partai-partai pendukung dipastikan mendapat jatah ditambah dengan lawan-lawan politik seperti Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang diklaim telah mengakhiri koalisi dengan Prabowo-Sandi dan merapatkan barisan ke kubu Jokowi-Ma'ruf.
Untuk itu, beberapa menteri akan diberhentikan dan yang lain akan dipindahtugaskan dan sebagainya. Menurut pengamat dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, bahwa menteri-menteri periode kedua kepemimpinan Joko Widodo akan cenderung didominasi oleh menteri yang memiliki latar belakang partai politik.
Alasannya adalah selama masa kampanye, partai-partai politik benar-benar memberi diri sebagai rudal dan penangkis rudal dalam menyerang lawan politik dan membendung serangan-serangan politik.
Tentang kualitas kader, hampir semua partai politik memiliki figur yang tidak diragukan untuk menduduki kursi menteri. Selain itu, dalam proses seleksi, dengan berbekal pengalaman selama satu periode, Jokowi dipercaya tidak kesulitan mengambil keputusan dalam penentuan menteri.
Menurut Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, Menteri BUMN (Rini Soemarno), Menteri Perdagangan (Enggartiasto Lukita), Menteri Pertanian (Amran Sulaiman), Menko Perekonomian (Darmin Nasution), dan Kepala BKPM (Thomas Lembong) akan segera diganti dalam reshuffle kabinet kali ini dengan pertimbangan utama untuk dilakukan regenerasi.
Menteri BUMN (Rini Mariana Soemarno)
Wanita kelahiran Maryland, Amerika Serikat 61 tahun silam menjabat sebagai Menteri BUMN dalam kabinet Kerja Jokowi periode 2014-2019. Sebelumnya, alumnus Wellesley College, Massachusetts, Amerika Serikat ini pernah menjabat sebagai menteri perindustrian di era Megawati Soekarnoputri periode 2001-2004.
Rini Mariana Soemarno adalah salah satu menteri Jokowi yang berasal dari kalangan profesional atau non-partai, tetapi menengok pada karirnya di kabinet, Rini Mariana Soemarno diklaim memiliki kedekatan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri.
Untuk itu, kemungkinan untuk memberhentikan  Rini Mariana Soemarno sangat kecil tetapi demi regenerasi dan stabilitas politik yang dipengaruhi oleh partai-partai pendukung yang bertambah seperti PSI dan Perindo serta anggota koalisi baru seperti PAN dan Demokrat, Rini Mariana Soemarno harus rela memberi posisinya.
Menteri Perdagangan (Enggartiasto Lukita)
Enggartiasto Lukita adalah seorang politisi sekaligus pengusaha yang menjabat sebagai menteri perdagangan sejak 27 Juni 2016 menggantikan Thomas Trikasih Lembong.
Enggartiasto merupakan menteri yang mewakili partai Nasdem dan juga salah satu menteri yang merangkap jabatan anggota legislatif DPR RI.
Walaupun Enggartiasto merupakan kader partai politik, ia dipastikan akan geser dari kursi menteri mengingat faktor usia yang tidak memuda lagi dan akhir-akhir ini Surya Paloh dikaitkan akan menduduki kursi kabinet.
Menteri Pertanian (Amran Sulaiman)
Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP merupakan salah satu menteri yang tidak pernah direshuffle selama masa kepemimpinan Jokowi. Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan ini memang dikenal sebagai salah satu ilmuwan pertanian yang pantas memimpin Kementerian Pertanian.
Berkat ilmu S1, S2 dan S3 pertanian di Universitas Hasanuddin Makassar, mengantarkan pria kelahiran 27 April 1968 ini meraih Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan di Bidang Wirausaha Pertanian dari Presiden RI, 2007 dan Penghargaan FKPTPI Award tahun 2011 di Bali.
Tak heran, kepemimpinannya membawa banyak perubahan di sektor Pertanian sehingga ia tidak pernah dimasukkan dalam agenda reshuffle kabinet. Namun kali ini, Andi dipastikan akan geser dari kursi menteri demi kepentingan stabilitas politik dan regenerasi apalagi ia berasal dari kalangan non-partai akan lebih mudah bagi Jokowi untuk menggantinya.
Menko Perekonomian (Darmin Nasution)
Darmin Nasution memang dikenal oleh masyarakat luas mengingat ia pernah memimpin Bank Indonesia sebagai Gubernur dari tahun 2010 sampai dengan tahun 3013 menggantikan Boediono yang mewakili SBY memimpin Indonesia.
Ia merupakan menteri dari kalangan non-partai yang menjabat sejak 12 Agustus 2015 menggantikan Sofyan Djalil.
Darmin Nasution sudah terbilang tua, umurnya sudah menginjak kepala 7 sehingga mau tidak mau ia akan diganti dengan orang lain. Selain itu, sebagai menteri dari kalangan profesional menjadi salah satu pertimbangan untuk diganti dengan orang partai.
Kepala BKPM (Thomas Lembong)
Thomas Lembong sebelumnya menjabat sebagai menteri perdagangan, akan tetapi dengan pertimbangan tertentu, ia dialihkan ke Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 27 Juli 2016 menggantikan Franky Sibarani.
Pria kelahiran 48 tahun lalu ini merupakan salah satu menteri yang berasal dari kalangan profesional sehingga wajar namanya dimasukkan dalam agenda reshuffle kabinet yang baru.
***
Berdasarkan latar belakang nama-nama menteri yang dikaitkan dengan reshuffle kabinet di atas maka bagi penulis, alasan yang paling utama dalam reshuffle kabinet nanti adalah mereka bukan dari kalangan partai.
Oleh karena itu, selain nama-nama di atas, menteri-menteri yang mungkin akan direshuffle adalah Pratikno (Menteri Sekretaris Negara), Retno Lestari Marsudi (Menteri Luar Negeri), Ryamizard Ryacudu (Menteri Pertahanan), Sry Mulyani (Menteri Keuangan), Ignasius Jonan (Menteri ESDM) Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan), Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan), Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR), Nila Djuwita Moeloek (Menteri Kesehatan), Muhadjir Effendy (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), Mohammad Natsir (Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi), Arief Yahya (Menteri Pariwisata), Rudiantara (Menteri Komunikasi dan Informatika), Yohana Ambise (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Syafruddin (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), Bambang Brodjonegoro (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional)d dan Sofyan Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang) serta Puan Maharani yang bakal memimpin Parlemen.
Namun, nama-nama seperti Sri Mulyani, Susi Pudjiastuti dan menteri-menteri seperti kesehatan, kemenristek dikti dan pendidikan kebudayaan sulit diambil dari kalangan partai mengingat Susi Pudjiastuti dan Sri Mulyani memiliki track record yang cukup memuaskan sedangkan menteri kesehatan harus dari kalangan dokter dan pendidikan dari kalangan akademisi.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kabinet Jokowi-Ma'ruf akan dipenuhi oleh kader kalangan partai politik tetapi satu atau dua orang dari kalangan profesional tetap akan menghiasi bangku kabinet.
Salam!!!
Referensi: Satu, Dua, Tiga, Empat, Lima, Enam, Tujuh, Delapan.
