Belum Lama Peringati Hari Pancasila eh Sembako Dikenai PPN, di Mana Keadilan?

Jadi, rencana pemerintah itu harusnya dicabut saja karena menurut saya, ya tidak pada tempatnya, dan tidak pantas saja di saat kondisi masyarakat Indonesia sedang dihimpit persoalan ekonomi yang berat.

Alih-alih menjaga ketersediaan pangan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat, eh malah dikenai "pungutan". Ya kan tidak manusiawi namanya. Saya saja merasa keberatan, apalagi masyarakat di bawah saya?

Apakah pajak yang akan dipungut itu untuk membayar utang negara? Atau ingin menunjukkan ke publik bahwa kas negara dalam keadaan sekarat sehingga perlu dicarikan jalan keluar agar bisa kembali bernapas?

Tapi mengapa harus sembako yang dikenai PPN? Apakah tidak ada yang lain? 

Jadi, sebaiknya wacana yang tertuang dalam Draf RUU KUP tersebut dicabut saja.
Berarti ini sudah tidak sejalan dengan UU dong. Ini namanya pelanggaran. Mengabaikan amanat UU. Karena itu, pemerintah harus mencari peluang pajak yang lain.

Perkembangan e-commerce belakangan ini yang kian pesat bisa menjadi potensi penerimaan pajak yang signifikan di masa mendatang. Pemerintah bisa memanfaatkan potensi pajak ini.

Sudahlah, kembali ke jalan yang benar. Coba direnungkan dengan menggunakan hati nurani. Masa orang-orang kaya pengemplang pajak diampuni lewat wacana tax amnesty, masyarakat miskin malah dikenai pajak.