Mohon tunggu...
Tety Polmasari
Tety Polmasari Mohon Tunggu... Lainnya - ibu rumah tangga biasa dengan 3 dara cantik yang beranjak remaja
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, insyaallah tidak akan mengecewakan...

Selanjutnya

Tutup

Healthy Pilihan

Akankah Pengadaan Vaksin Covid-19 Dikorupsi? Ada yang Berani Tega?

17 Desember 2020   14:31 Diperbarui: 17 Desember 2020   15:30 130
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Jadi, kita sebagai masyarakat harus pasang mata, pasang telinga. Jangan sampai wajah Presiden Joko Widodo tertampar lagi oleh orang-orang di sekitarnya. Masih adakah orang-orang yang berani tega untuk korupsi dalam kondisi seperti ini?

Ya, memang Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (Corruption Perception Index-CPI) pada tahun ini membaik. Berdasarkan laman kpk.go.id, tertanggal 24 Januari 2020 tahun ini, skor CPI Indonesia naik dua poin dari tahun sebelumnya menjadi 40 dan berada di posisi 85 dari 180 negara.

Laporan itu disampaikan saat peluncuran hasil Corruption Perception Index 2019 oleh Transparency International Indonesia (TII) pada Kamis (23/1/2020), di Gedung Sequis Center, Jakarta.

Tapi ini kan sebatas skor, lha itu buktinya dua menteri Presiden Joko Widodo tercokok KPK. Padahal, dari segi kekayaan, kedua menteri ini cukup berlimpah. Gaji seorang menteri tetap utuh. Meski "hanya" Rp18 juta sebulan, kan masih dapat biaya operasional Rp150 juta sebulan.

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsyuddin Haris menyampaikan korupsi di Indonesia terjadi di pusaran partai politik. Menurutnya, sistem partai politik Indonesia saat ini masih memfasilitasi tumbuh suburnya politik koruptif. 

"Parameternya sangat jelas. Kita bisa lihat dalam sistem pemilu dan pilkada. Tidak ada komitmen yang sungguh-sungguh dari negara untuk membangun sistem yang baik. Sistem saat ini masih membuka peluang untuk masih berlangsungnya korupsi," katanya dalam portal KPK itu.

Ya, semoga saja ini hanya kekhawatiran saya semata. Semoga saja, dengan dicokoknya dua menteri Jokowi, semakin mengetatkan pengawasan. Ayo, mari kita buktikan Indonesia bisa bebas korupsi.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Healthy Selengkapnya
Lihat Healthy Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun