Akankah Pengadaan Vaksin Covid-19 Dikorupsi? Ada yang Berani Tega?

Celah ini masih sangat memungkinkan karena hukuman mati untuk penilep bantuan bencana belum final. Jadi, belum akan bisa memunculkan efek jera. 

Paling juga malu yang cuma sebentar, lalu dihukum beberapa tahun, mendapat remisi, tak lama dibebaskan, dan... keberadaannya masih saja diterima masyarakat. Ya, bisa dicalonkan menjadi apa saja, di negeri ini. Banyak bukti kan? 

Kalau merujuk rapat dengan Komisi IX DPR RI, pada 17 November 2020, Menteri Kesehatan Terawan Putranto mengatakan harga vaksin Sinovac sebesar Rp 211.282 per dosis. Ini adalah harga yang diberi secara borongan oleh pemerintah, bukan harga jual yang ditawarkan kepada masyarakat.

Sepertinya lumayan juga nih kalau ditilap. Tidak usah banyak-banyak. Dipotong Rp11.282 per dosis saja sudah cukup membuat seseorang atau pihak-pihak tertentu kaya. Dikalikan 3 juta vaksin saja untuk tahap awal nilainya mencapai Rp33.846.000.000! Sangat fantastis, bukan? Eh, benar tidak hitungan saya? Maklum, belum pernah menghitung uang miliaran, soalnya. 

Itu belum untuk 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Berapa triliun itu kalau dikorup hanya "sedikit". Itu baru proses sekali vaksin, untuk menciptakan target herd immunity dibutuhkan minimal dua kali vaksin. Nah, coba dihitung. Kepala saya sudah pening duluan soalnya.

Okelah tak semua 270 penduduk Indonesia harus divaksin. Karena untuk menciptakan herd immunity, sekitar 107 juta penduduk sudah cukup mewakili 67 persen persen penduduk usia 18-59 tahun.

Jika sasaran pemerintah hanya 107 juta penduduk, maka Menkeu harus menyiapkan dana Rp 22,86 triliun. Jika dua kali vaksin membutuhkan anggaran Rp 45,2 triliun. 

Itu belum termasuk biaya laboratorium, biaya tenaga medis dalam program ini, distribusi, penelitian dan sebagainya. Saya jadi ketar ketir sendiri.

Ini sih imajinasi liar saya yang berkaca pada kasus suap pengadaan bantuan sosial Covid-19 yang melibatkan Menteri Sosial yang menyunat Rp10.000 dari nilai Rp300 ribu per paket bansos Covid-19 yang dianggarkan. 

Namun, belakangan berkembang dugaan, eks Menteri Sosial Juliari Batubara menyunat bantuan itu hingga Rp 100 ribu. Informasi yang diterima KPK dari nilai Rp 300.000, yang diterima masyarakat hanya sekitar Rp 200 ribu dalam bentuk barang.

Nah, iya kan, bagaimana imajinasi saya jadi tidak liar? Imajinasi yang muncul akibat kekhawatiran bakal terjadi kasus serupa. Apakah, yang lain memiliki kekhawatiran yang sama dengan saya?