Jadi, kita sebagai masyarakat harus pasang mata, pasang telinga. Jangan sampai wajah Presiden Joko Widodo tertampar lagi oleh orang-orang di sekitarnya. Masih adakah orang-orang yang berani tega untuk korupsi dalam kondisi seperti ini?
Ya, memang Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (Corruption Perception Index-CPI) pada tahun ini membaik. Berdasarkan laman kpk.go.id, tertanggal 24 Januari 2020 tahun ini, skor CPI Indonesia naik dua poin dari tahun sebelumnya menjadi 40 dan berada di posisi 85 dari 180 negara.
Laporan itu disampaikan saat peluncuran hasil Corruption Perception Index 2019 oleh Transparency International Indonesia (TII) pada Kamis (23/1/2020), di Gedung Sequis Center, Jakarta.
Tapi ini kan sebatas skor, lha itu buktinya dua menteri Presiden Joko Widodo tercokok KPK. Padahal, dari segi kekayaan, kedua menteri ini cukup berlimpah. Gaji seorang menteri tetap utuh. Meski "hanya" Rp18 juta sebulan, kan masih dapat biaya operasional Rp150 juta sebulan.
Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsyuddin Haris menyampaikan korupsi di Indonesia terjadi di pusaran partai politik. Menurutnya, sistem partai politik Indonesia saat ini masih memfasilitasi tumbuh suburnya politik koruptif.Â
"Parameternya sangat jelas. Kita bisa lihat dalam sistem pemilu dan pilkada. Tidak ada komitmen yang sungguh-sungguh dari negara untuk membangun sistem yang baik. Sistem saat ini masih membuka peluang untuk masih berlangsungnya korupsi," katanya dalam portal KPK itu.
Ya, semoga saja ini hanya kekhawatiran saya semata. Semoga saja, dengan dicokoknya dua menteri Jokowi, semakin mengetatkan pengawasan. Ayo, mari kita buktikan Indonesia bisa bebas korupsi.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H