Implementasi Kebijakan Dilarang Berjualan di Trotoar Tanah Abang, Jakarta Pusat

Pemerintah memberlakukan kebijakan ini dengan menyediakan tempat yang baru dan resmi bagi para PKL yang terkena dampak dari kebijakan tersebut seperti menyediakan kios baru di tempat yang lebih memadai. Seperti Blok G yang ada di Pasar Tanah abang merupakan tempat yang disediakan oleh pemerintah setempat untuk ditempati oleh para PKL. 

Pembangunan Skybridge juga dilakukan pemerintah agar arus untuk pejalan kaki bisa lebih nyaman dan juga pemerintah menyediakan ruang untuk dipakai oleh para PK. 

Selain menyediakan tempat yang lebih memadai bagi para PKL, pemerintah DKI Jakarta juga memberikan pendamping dan pembinaan yang di khususkan bagi para PKL yang terkena dampak kebijakan ini. Program pelatihan atau pemberdayaan ekonomi ini dapat ditawarkan untuk membantu para PKL beradaptasi dengan peluang distribusi baru dan memastikan keberlanjutan bisnis para PKL.

Pengimplementasian kebijakan ini juga tidak terlepas dari adanya peran Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), para Satpol PP ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengimplementasian kebijakan ini. Dalam hal i

Selain itu, para Satpol PP biasanya mendorong para PKL (Pedagang Kaki Lima) yang berjualan di area trotoar agar mematuhi aturan yang ada dan juga melakukan pengoperasian yang dilakukan agar tidak ada lagi para PKL (Pedagang Kaki Lima) yang masih berjualan di Trotoar. 

Dan operasi tersebut dilakukan secara rutin oleh para Satpol PP untuk memastikan kepatuhan dari para PKL (Pedagang Kaki Lima). Dan menerapkan sanksi jika sekiranya ada yang melanggar aturan tersebut. Seperti yang ada di dalam elemen Teori Kepatuhan (Compliance Theory) yaitu harus dilakukannya pengawasan yang efektif. 

Pemerintah juga melakukan perbaikan trotor agar pejalan kaki bisa berjalan dengan nyaman dan aman. Selain melakukan perbaikan trotoar, pemerintah setempat juga menambahkan fasilitas seperti tempat sampah dan tempat duduk bagi para pejalan kaki.