Sektor kelautan dan perikanan di Indonesia merupakan sektor ekonomi dengan potensi yang luar biasa, untuk itu Indonesia di juluki dengan negara yang memiliki Mega Marine Biodiversity. Namun sektor tersebut masih menghadapi banyak tekanan. Terkait tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang diharapkan bisa lebih optimal.
Posisi Indonesia yang masuk dalam 10 negara di dunia dengan ekspor perikanan terbesar serta kondisi pertumbuhan penduduk sebesar 0,2 % bakal terus menambah beban sektor kelautan dan perikanan karena mendoronh eksploitasi masif. Untuk itu, perlu ada upaya serius menjaga daya kelautan dan perikanan.
Kemajuan teknologi saat ini seharusnya bisa untuk meningkatkan pengawasan agar prinsip sustaibility sumber daya kelautan dan perikanan tetap terjaga. Kunci dari tata kelola kelautan dan perikanan khususnya pengawasan adalah transparansi pengelolaan.
Pengawasan merupakan pilar penting dalam tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP). Problematika yang muncul justru bagian ini acapkali terlupakan, lebih banyak fokus pada manajemen sumber daya. Padahal, lemahnya pengawasan membawa dampak yang sangat besar bagi potensi sumberdaya.
Konflik antar nelayan baik melibatkan tradisional versus nelayan industri karena pelanggaran batas. Atau sesama nelayan tradisional yang biasa dipicu pelanggaran pakai alat tangkap ikan (API), hingga kasus penangkapan ikan secara ilegal, tanpa izin, tidak sesuai aturan hingga tidak terlapor hingga data base tidak akurat masih banyak terjadi.
Belum lagi economic loss, sering tak terhitung oleh pemerintah. Padahal, kerugian ekonomi dari pengawasan lemah ini tak sedikit. Lemahnya pengawasan akan merugikan negara seperti rusaknya ekosistem, pendapat negara yang hilang, konflik, hingga menurunnya potensi sumberdaya.
Potensi kerugian penangkapan ikan ilegal bahkan mencapai Rp30 triliun lebih per tahun. jumlah itu belum termasuk valuasi ekonomi atas kerusakan terumbu karang atau eksploitasi mangrove. Pengawasan memiliki dampak sistemik, sangat luas karena itu perlu ada perhatian ekstra.
Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sering kali tidak berjalan dengan optimal karena berbagai problematika seperti infrastruktur, sumberdaya manusia, dan anggaran. Kita masih melihat minimnya anggaran pengawasan seringkali masih belum dianggap penting sehingga berimplikasi pada kondisi pengawasan yang berjalan ala kadarnya.
Problematika sumber daya manusia, bukan hanya terbatas pada kualifikasi manajemen dan operator pengawasan tapi juga terkait dengan distribusi hingga sinergi.
Peran koordinatif antarinstansi yang memangku kepentingan sektor ini seringkali tidak berjalan dengan baik. Koordinasi dan sinergi pemerintah pusat dan daerah juga tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya, yang sering terjadi justru miskoordinasi antara pusat dan daerah.
