Nelayan menangkap tuna cakalang di Larantuka, Flores, Indonesia. Tuna adalah produk ekspor perikanan terbesar kedua Indonesia.(KKP/Paul Hilton)
Kelautan dan perikanan adalah sektor ekonomi nasional yang seksi dan tentunya keseksiannya banyak digantungkan harapan mampu menjadi lokomotif peningkatan ekonomi nasional. Pengelolaan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan sebuah investasi besar dimana investasi dimaksud adalah investasi menyeluruh disemua sub sektornya.
Berbicara investasi di sektor kelautan dan perikanan ada sebuah grand design yang akan lebih mengarah pada sebuah desain investasi ekonomi biru (blue economy).
Ekonomi biru berbicara tentang pemanfaatan sumber alam sektor kelautan dan perikanan yang berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi dan ekologi.
Dasar pemikiran pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam kerangka ekonomi biru tentunya akan lebih tepat sasaran jika didorong untuk mengacu pada kerangka pembangunan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik wilayah pengelolaan laut maupun perairan darat.
Secara data Investasi sektor kelautan dan perikanan masuk dalam kategori investasi potensial. Data Badan Pusat Statistik (BPS) selama Januari-April 2021 menunjukan peningkatan ekspor komoditas kelautan dan Perikanan pad kisaran angka hingga mencapai 4,15 persen.
Peningkatan tersebut setara dengan nominal senilai 488,61 juta dolar AS. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 11,6 persen.
Memandang sebuah strategi dalam optimalisasi pengembangan sektor kelautan dan perikanan tentunya perlu menerapkan target-target yang konkret dan mampu terealisasikan.
Secara nasional, pencapaian target nasional pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, dimana disebutkan ada kontribusi maritim kepada PDB Nasional sebanyak 7,8 persen. Ada target pertumbuhan sektor perikanan 8,7 persen.
Dalam kerangka ekonomi biru dimana pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah pengelolaan perikanan, maka target-target ini harus dapat diturunkan ke masing-masing WPP. Artinya kita harus bisa memetakan itu semua, bagaimana produksinya, berapa besar industri harus dibangun, bagaimana kawasan konservasinya di setiap WPP.
Indonesia memiliki 11 WPP untuk laut atau 14 WPP untuk perikanan darat, pembagian wilayah tersebut disepakati mewakili karakteristik dan potensi perikanan dan kelautan secara nasional. Dalam hal ini yang menjadi konsentrasi dan pekerjaan rumah adalah memperkuat mekanisme pengelolaan WPP secara komprehensif agar dapat menjadi fasilitator untuk potensi dan semua pihak di setiap WPP.
Potensi sumberdaya, peluang investasi dan upaya pemanfaatan termasuk desain besar pembangunan kelautan dan perikanan harus didorong untuk mengacu pada data per-WPP, di sini keyword pentingnya adalah data yang akurat.
Sub sektor perikanan tangkap harus didesain dengan kebijakan penangkapan yang terukur, tidak mengarah ekploitasi membabi buta sehingga bermuara pada overfishing, berbasis ekologis bukan ekonomis semata, memperhatikan faktor keberlanjutan dari sumber alam kelautan dan perikanan atau ekploitasi berbarengan dengan konservasi.
Pemetaan wilayah pengelolaan perikanan dengan memperhatikan basis -- basis ekologi dan sumberdaya ikan, economically feasible yang didukung oleh socially acceptability yang memadai, dan dalam pengelolaan nya harus mampu tercipta kolaborasi berbagai pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah karena yang tidak kalah penting adalah support dari pemerintah daerah penyangga WPP tersebut, tanpa itu kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan akan tidak maksimal.
Program Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 2020-2024 akan difokuskan untuk mendorong tiga terobosan penting pembangunan kelautan dan perikanan.
Pertama, melaksanakan perikanan tangkap yang terukur guna meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perikanan tangkap, dimana pemanfaatannya juga diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam hal ini untuk penyempurnaan asuransi hari tua dan asuransi kecelakaan bagi nelayan.
Kedua, Budidaya berbasis kearifan lokal guna optimalisasi peningkatan budidaya berorientasi ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan.
 Ketiga, Pengembangan produk perikanan berbasis ekspor. Untuk mendorong hal tersebut maka izin Usaha Pengolahan Ikan (UPI),  pun sudah disederhanakan. Dengan membangun UPI, perolehan nilai tambah akan berada di dalam negeri dan memberikan multiplier effect.
Program-program tersebut pada dasarnya telah dijalankan secara kesinambungan oleh pemerintah, dimana sektor kelautan dan perikanan adalah sektor yang di fokuskan pada pengelolaan secara optimal perikanan tangkap, perikanan budidaya serta peningkatan daya saing produk perikanan.
Selain ketiga sub sektor tersebut ada sektor kelautan yang tidak kalah penting untuk di dorong pengembangannya, sektor kelautan selain menjadi sub sektor yang mendukung geliat ekonomi di sektor kelautan dan perikanan juga sebagai media konservasi yang sangat matching dengan program perikanan berkelanjutan.
Untuk mewujudkan hasil program di sektor kelautan dan perikanan secara optimal tentu harus diambil langkah langkah strategis sehingga grand desain dari pengelolaan Kelautan dan Perikanan bisa berjalan sesuai dengan master planning yang sudah disiapkan seperti pengelolaan perikanan tangkap secara terukur harus memperhatikan aspek Investasi yang menguntungkan, begitu juga dengan sub sektor budidaya dan pengolahan hasil perikanan serta subsektor kelautan harus memperhatikan investasi tentunya investasi yang tidak hanya berfokus pada profit oriented semata tapi juga memperhatikan aspek ekologis.
Strategi pertama adalah dengan menyiapkan dan mengakselerasikan investasi dalam kerangka ekonomi biru berbasis WPP atau wilayah pengelolaan perikanan.
Kita tahu bahwa potensi perikanan di setiap WPP sangat besar dan terbuka untuk investasi. Di sub sektor perikanan tangkap peluang investasi terbuka terutama pada wilayah perairan besar yang juga membutuhkan investasi dalam jumlah besar. Misalnya, WPP 717 di Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik.
Disektor budidaya peluang investasi juga sangat besar, produktivitas udang vanname, udang galah, udang windu dan produktivitas Budidaya ikan seperti kakap putih, napoleon , kakap merah, Kerapu hingga lobster mutiara adalah komoditas dengan nilai ekonomi tinggi tentunya membuka investasi di sub sektor tersebuat akan semakin meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan.
Sektor kelautan bisa dilihat dari upaya gencarnya pemerintah meningkatkan wisata bahari baik berbasis pantai dan pesisir dengan panoramanya juga wisata dasar laut dengan sejuta fauna dan floranya.
Investasi di sektor tersebut selain dalam rangka meningkatkan produktivitas serta pendapatan negara non pajak juga harus di upayakan dalam rangka konservasi lingkungan. Pengelolaan sub sektor kelautan secara komprehensif akan memiliki dampak yang banyak bagi sektor Kelautan dan perikanan.
Yang tidak kalah penting adalah investasi di subsektor pengolahan produk perikanan dan infrastruktur kelautan dan perikanan, hal ini sangat perlu karena sub sektor ini adalah sub sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan sub sektor lainnya. Pengolahan hasil kelautan dan perikanan adalah muara dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta produksi kelautan, dimana optimalisasi sub sektor ini adalah upaya menyiapkan produk produk kualitas ekspor. Sedangkan infrastruktur seperti pabrik ikan, pelabuhan, kapal ikan, sarana distribusi dan infrastruktur wisata bahari adalah penunjang dari optimalnya produktivitas kelautan dan perikanan.
Strategi Kedua adalah Regulasi dan optimalisasi Pengelolaan sistem perizinan, Pengawasan serta pengendalian. Hal ini sangat diperlukan karena investasi yang baik harusnya ditunjang dengan kemudahan dalam perizinan tanpa mengesampingkan sistem pengawasan.
Perikanan tangkap memerlukan penyederhanaan perizinan sehingga mempercepat nelayan mendapatkan izin dan cepat melakukan operasi penangkapan selain itu untuk mengantisipasi pengelolaan perikanan tangkap tidak kecolongan, pemerintah harus memiliki mekanisme kontrol. Setiap kapal harus memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kegiatan Penangkapan Ikan (SIKPI), dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Ditambah lagi, setiap kapal berukuran sedang dan besar wajib menggunakan Vessel Monitoring System (VMS). Hak ini untuk memantau  kapal-kapal yang menangkap ikan di luar wilayah yang diizinkan, sehingga terdeteksi kapal patroli  yang terdekat.
Mempermudah perizinan tanpa mengesampingkan pengawasan juga berlaku pada sub sektor lainnya seperti budidaya, kelautan dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan. Dukungan dalam meningkatkan investasi sektor kelautan dan perikanan harus terus mengalami perbaikan dengan mempersingkat pengurusan perizinan usaha investasi, pengaturan regulasi yang pro Masyarakat dan tidak tumpang tindih kebijakan baik daerah maupun pusat, memperkuat pengawasan dari hulu ke hilir. Pada prinsipnya mendorong pemerintah memberikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha dan berinvestasi kepada semua pihak.
Kebijakan yang dibuat pemerintah tentunya akan berpengaruh besar terhadap kegairahan dunia usaha. Kepastian hukum, kemudahan mengurus izin usaha, serta kenyamanan dan keamanan menjalankan usaha, merupakan beberapa faktor yang amat dibutuhkan para pelaku industri di sektor kelautan dan perperikanan.
Strategi ketiga adalah Kolaborasi, dimana strategi ini adalah membangun komunikasi, dan kolaborasi antar lembaga dan stage holder perikanan, kolaborasi disini bukan hanya kerja sama melainkan lebih dari itu yaitu membangun sinergi bersama untuk mengoptimalkan pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis WPP, tentunya peran pemerintah daerah, lembaga terkait hingga oeran swasta dan masyarakat sangat diperlukan. Iklim investasi akan terwujud dengan baik jika semua pihak saling mendukung dengan kapasitas masing -- masing. Kepentingan karena ego sektoral hanya akan menghambat laju investasi.
Peran krusial Pemerintahan daerah dan nelayan misalnya dalam suatu WPP sangat menentukan progres investasi didaerahnya, dengan kolaborasi yang positif tentunya akan mempermudah investasi serta pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang produktif berbasis kearifan lokal, terukur dan yang terpenting mampu mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat kelautan dan perikanan.
Selain strategi diatas beberapa hal yang bisa jalankan dalam rangka meningkatkan investasi sektor kelautan perikanan dalam konsep ekonomi biru berbasis wilayah pengelolaan perikanan dan kearifan lokal adalah
Pertama, melakukan update data dan revitalisasi data baik data potensi tangkap, luas area budidaya, jumlah upaya, kapasitas produksi.
Kedua, mensinkronisasi berbagai regulasi pada level nasional dan daerah.
Ketiga, mempercepat akselerasi mekanisme multi-platform stakeholder untuk pengelolaan bersama berbasis WPP.Â
Keempat, melakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah dalam mekanisme perizinan dan mekanisme share system usaha dan pendapatan.
Kelima, menyusun informasi tentang risiko terhadap investasi (baik risiko usaha, risiko alam, dan risiko dari fail management). Terakhir, menyiapkan pasar untuk menyerap peningkatan produksi.
Keenam, menyiapkan zonasi penangkapan dan budidaya perikanan serta menerapkan musim penangkapan ikan.
Ketujuh, mengoptimalkan riset di sektor kelautan dan perikanan seperti riset tentang daerah penangkapan yang efektif, riset tentang budidaya lobster, dan lain sebagainya.
Dari 11 WPP yang ada, masing-masing mempunyai karakteristik berbeda. Untuk itu, dalam pengelolaan risiko investasi harus mempertimbangkan karakteristik potensi bahaya, dan kerentanan dari mekanisme investasi tersebut. Bahaya investasi yang paling laten terhadap keberlanjutan stok dan investasi adalah kelebihan upaya tangkap yang dapat menyebabkan overfishing. Untuk itu keterukuran stok tangkap harus bersifat real time sehingga tidak menyebabkan risiko kelebihan tangkap dan kelebihan upaya.
Investasi dalam kerangka ekonomi biru berbasis wilayah pengelolaan perikanan tentunya akan mendorong produksi kelautan dan perikanan serta upaya menciptakan pengelolaan perikanan tangkap yang terukur serta budidaya perikanan berbasis riset dan kearifan lokal dimana semua itu tentunya meningkatkan produktivitas produk perikanan berbasis ekspor dengan muaranya adalah pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang mampu mensejahterakan masyarakat.
