Strategi pertama adalah dengan menyiapkan dan mengakselerasikan investasi dalam kerangka ekonomi biru berbasis WPP atau wilayah pengelolaan perikanan.
Kita tahu bahwa potensi perikanan di setiap WPP sangat besar dan terbuka untuk investasi. Di sub sektor perikanan tangkap peluang investasi terbuka terutama pada wilayah perairan besar yang juga membutuhkan investasi dalam jumlah besar. Misalnya, WPP 717 di Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik.
Disektor budidaya peluang investasi juga sangat besar, produktivitas udang vanname, udang galah, udang windu dan produktivitas Budidaya ikan seperti kakap putih, napoleon , kakap merah, Kerapu hingga lobster mutiara adalah komoditas dengan nilai ekonomi tinggi tentunya membuka investasi di sub sektor tersebuat akan semakin meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan.
Sektor kelautan bisa dilihat dari upaya gencarnya pemerintah meningkatkan wisata bahari baik berbasis pantai dan pesisir dengan panoramanya juga wisata dasar laut dengan sejuta fauna dan floranya.
Investasi di sektor tersebut selain dalam rangka meningkatkan produktivitas serta pendapatan negara non pajak juga harus di upayakan dalam rangka konservasi lingkungan. Pengelolaan sub sektor kelautan secara komprehensif akan memiliki dampak yang banyak bagi sektor Kelautan dan perikanan.
Yang tidak kalah penting adalah investasi di subsektor pengolahan produk perikanan dan infrastruktur kelautan dan perikanan, hal ini sangat perlu karena sub sektor ini adalah sub sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan sub sektor lainnya. Pengolahan hasil kelautan dan perikanan adalah muara dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta produksi kelautan, dimana optimalisasi sub sektor ini adalah upaya menyiapkan produk produk kualitas ekspor. Sedangkan infrastruktur seperti pabrik ikan, pelabuhan, kapal ikan, sarana distribusi dan infrastruktur wisata bahari adalah penunjang dari optimalnya produktivitas kelautan dan perikanan.
Strategi Kedua adalah Regulasi dan optimalisasi Pengelolaan sistem perizinan, Pengawasan serta pengendalian. Hal ini sangat diperlukan karena investasi yang baik harusnya ditunjang dengan kemudahan dalam perizinan tanpa mengesampingkan sistem pengawasan.
Perikanan tangkap memerlukan penyederhanaan perizinan sehingga mempercepat nelayan mendapatkan izin dan cepat melakukan operasi penangkapan selain itu untuk mengantisipasi pengelolaan perikanan tangkap tidak kecolongan, pemerintah harus memiliki mekanisme kontrol. Setiap kapal harus memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kegiatan Penangkapan Ikan (SIKPI), dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Ditambah lagi, setiap kapal berukuran sedang dan besar wajib menggunakan Vessel Monitoring System (VMS). Hak ini untuk memantau  kapal-kapal yang menangkap ikan di luar wilayah yang diizinkan, sehingga terdeteksi kapal patroli  yang terdekat.
Mempermudah perizinan tanpa mengesampingkan pengawasan juga berlaku pada sub sektor lainnya seperti budidaya, kelautan dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan. Dukungan dalam meningkatkan investasi sektor kelautan dan perikanan harus terus mengalami perbaikan dengan mempersingkat pengurusan perizinan usaha investasi, pengaturan regulasi yang pro Masyarakat dan tidak tumpang tindih kebijakan baik daerah maupun pusat, memperkuat pengawasan dari hulu ke hilir. Pada prinsipnya mendorong pemerintah memberikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha dan berinvestasi kepada semua pihak.
Kebijakan yang dibuat pemerintah tentunya akan berpengaruh besar terhadap kegairahan dunia usaha. Kepastian hukum, kemudahan mengurus izin usaha, serta kenyamanan dan keamanan menjalankan usaha, merupakan beberapa faktor yang amat dibutuhkan para pelaku industri di sektor kelautan dan perperikanan.
Strategi ketiga adalah Kolaborasi, dimana strategi ini adalah membangun komunikasi, dan kolaborasi antar lembaga dan stage holder perikanan, kolaborasi disini bukan hanya kerja sama melainkan lebih dari itu yaitu membangun sinergi bersama untuk mengoptimalkan pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis WPP, tentunya peran pemerintah daerah, lembaga terkait hingga oeran swasta dan masyarakat sangat diperlukan. Iklim investasi akan terwujud dengan baik jika semua pihak saling mendukung dengan kapasitas masing -- masing. Kepentingan karena ego sektoral hanya akan menghambat laju investasi.
