Indonesia memiliki 11 WPP untuk laut atau 14 WPP untuk perikanan darat, pembagian wilayah tersebut disepakati mewakili karakteristik dan potensi perikanan dan kelautan secara nasional. Dalam hal ini yang menjadi konsentrasi dan pekerjaan rumah adalah memperkuat mekanisme pengelolaan WPP secara komprehensif agar dapat menjadi fasilitator untuk potensi dan semua pihak di setiap WPP.
Potensi sumberdaya, peluang investasi dan upaya pemanfaatan termasuk desain besar pembangunan kelautan dan perikanan harus didorong untuk mengacu pada data per-WPP, di sini keyword pentingnya adalah data yang akurat.
Sub sektor perikanan tangkap harus didesain dengan kebijakan penangkapan yang terukur, tidak mengarah ekploitasi membabi buta sehingga bermuara pada overfishing, berbasis ekologis bukan ekonomis semata, memperhatikan faktor keberlanjutan dari sumber alam kelautan dan perikanan atau ekploitasi berbarengan dengan konservasi.
Pemetaan wilayah pengelolaan perikanan dengan memperhatikan basis -- basis ekologi dan sumberdaya ikan, economically feasible yang didukung oleh socially acceptability yang memadai, dan dalam pengelolaan nya harus mampu tercipta kolaborasi berbagai pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah karena yang tidak kalah penting adalah support dari pemerintah daerah penyangga WPP tersebut, tanpa itu kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan akan tidak maksimal.
Program Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 2020-2024 akan difokuskan untuk mendorong tiga terobosan penting pembangunan kelautan dan perikanan.
Pertama, melaksanakan perikanan tangkap yang terukur guna meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perikanan tangkap, dimana pemanfaatannya juga diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam hal ini untuk penyempurnaan asuransi hari tua dan asuransi kecelakaan bagi nelayan.
Kedua, Budidaya berbasis kearifan lokal guna optimalisasi peningkatan budidaya berorientasi ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan.
 Ketiga, Pengembangan produk perikanan berbasis ekspor. Untuk mendorong hal tersebut maka izin Usaha Pengolahan Ikan (UPI),  pun sudah disederhanakan. Dengan membangun UPI, perolehan nilai tambah akan berada di dalam negeri dan memberikan multiplier effect.
Program-program tersebut pada dasarnya telah dijalankan secara kesinambungan oleh pemerintah, dimana sektor kelautan dan perikanan adalah sektor yang di fokuskan pada pengelolaan secara optimal perikanan tangkap, perikanan budidaya serta peningkatan daya saing produk perikanan.
Selain ketiga sub sektor tersebut ada sektor kelautan yang tidak kalah penting untuk di dorong pengembangannya, sektor kelautan selain menjadi sub sektor yang mendukung geliat ekonomi di sektor kelautan dan perikanan juga sebagai media konservasi yang sangat matching dengan program perikanan berkelanjutan.
Untuk mewujudkan hasil program di sektor kelautan dan perikanan secara optimal tentu harus diambil langkah langkah strategis sehingga grand desain dari pengelolaan Kelautan dan Perikanan bisa berjalan sesuai dengan master planning yang sudah disiapkan seperti pengelolaan perikanan tangkap secara terukur harus memperhatikan aspek Investasi yang menguntungkan, begitu juga dengan sub sektor budidaya dan pengolahan hasil perikanan serta subsektor kelautan harus memperhatikan investasi tentunya investasi yang tidak hanya berfokus pada profit oriented semata tapi juga memperhatikan aspek ekologis.
