Konflik Thailand Bersengketa di Kuil Phear vihear

Pada tahun 1953, setelah kamboja meraih kemerdekaan, lalu thailand memperkuat pembelaannya di perbatasan dekat kuil preah vihear dengan adanya pos polisi di pegunungan dengrek, hal ini diprotes oleh kamboja di bawah menteri sihanouk. Beberapa negosiasi yang dilakukan dari tahun 1953 sampai 1958 tidak mencapai hasil positif.

Kuil preah vihear merupakan wilayah yang diperebutkan oleh dua anggota dari negara Association Of Southeast Asia Nations (ASEAN) yaitu thailand dan kamboja. Wilayah preah vihear merupakan wilayah yang memiliki banyak peninggalan sejarah berupa situs candi kuno hingga 228 candi (cipto, 2007, p.69). 

Awal mula terjadinya konflik thailand dan kamboja 

Konflik antara Thailand dan Kamboja seputar Kuil Preah Vihear dimulai sejak bertahun-tahun yang lalu. Kuil Preah Vihear adalah kompleks candi Hindu kuno yang terletak di perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Kedua negara memiliki klaim atas wilayah di sekitar kuil ini.

Perdebatan mengenai kepemilikan Kuil Preah Vihear bermula pada era kolonial. Pada tahun 1907, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kuil tersebut berada di wilayah Kamboja. Namun, pada tahun 1954, kuil tersebut jatuh ke tangan Thailand ketika pasukan Kamboja ditarik keluar oleh Perjanjian Jenewa yang mengakhiri Perang Indochina Pertama.

Pada tahun 1959, Kamboja mengajukan gugatan kepada Mahkamah Internasional atas klaim wilayah tersebut. Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional kembali memutuskan bahwa kuil tersebut merupakan bagian dari Kamboja. Thailand mengakui keputusan tersebut, tetapi ada perselisihan terkait penentuan batas perbatasan yang tepat di sekitar kuil.

Konflik intensif antara Thailand dan Kamboja meletus kembali pada tahun 2008 ketika PBB menetapkan Kuil Preah Vihear sebagai Situs Warisan Dunia. Thailand memprotes keputusan tersebut karena mereka berpendapat bahwa hal itu mempengaruhi klaim wilayah mereka. Kekhawatiran muncul mengenai akses ke kuil dan kawasan sekitarnya, serta sengketa perbatasan yang belum terselesaikan.

Pada awal thailand tidak melaksanakan keputusan mahkamah internasional dalam case concrening the temple of preah vihear pada tahun 1962. pada abad ke-11 kuil preah vihear dianugrahi status world heritage oleh salah satu bdan PBB, UNESCO. Peanugrahan ini menjadi picuan kemarahan kaum nasionalis thai yang mengklim situs budaya itu adalah thailand. Tetapi kuil ini ditetapkan sebagai milik kamboja oleh mahkamah internasional.

Dampak Dari Konflik Thailand-Kamboja

Konflik di Kuil Preah Vihear memiliki dampak yang meluas, baik secara politis, sosial, maupun budaya. Pertama, konflik ini menghambat hubungan bilateral antara Kamboja dan Thailand, menimbulkan ketegangan dan saling curiga di antara kedua negara. Upaya untuk mencapai penyelesaian damai terus diupayakan melalui dialog bilateral dan intervensi internasional.

Kedua, konflik ini berdampak negatif terhadap pariwisata di wilayah tersebut. Kuil Preah Vihear adalah daya tarik wisata yang penting bagi kedua negara, dan konflik menghambat kunjungan wisatawan dan merusak ekonomi lokal.

Ketiga, kerusakan yang ditimbulkan oleh konflik tersebut pada situs bersejarah dan warisan budaya yang tak ternilai di Kuil Preah Vihear sangat menyedihkan. Keindahan arsitektur kuno yang telah bertahan selama berabad-abad terancam oleh konflik yang berkepanjangan.

 Hukum cara menyelesaikan sengketa internasional

1. Menyelesaikan dengan cara perundingan

2.      Menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional

3.      Menyelesaikan secara damai dan perang (militer)

4.      Menyelesaikan dengan cara ketentuan hukum positif menyebutkan bahwa kegunaan kekerasan dalam antar negara sudah dilarang.

Analisis Segitiga Kekerasan

Konflik thailand dan kemboja merupakan  perselisihan tiga faksi dalam  rangka perebutan  kekuasaan kamboja yaitu konflik masa pemerintahan Sihanouk (1955-1970), Lan  Nol (1970-1975), dan Pal Pot (1975-1979). (kekerasan struktural)

Thailand dan kamboja kesulitan untuk menjaga perdamaian di sepanjang perbatasan, apapun keputusan mahkamah internasional (pengadilan nasional) terkait sengketa kuil preah vihear, thailand dan kamboja harus tetap menerima hasil akhir itu. (kekerasan langsung)setelah kamboja meraih kemerdekaan, lalu thailand memperkuat pembelaannya. Thailand tidak mau ada campur tangan pihak ketiga dalam menyelesaikan pertikaian tersebut, namun kamboja berpandangan sebaliknya sehingga warga thailand membenci kamboja atas prilaku dari pihak kamboja. (kekerasan budaya).

Penyelesaian konflik thailand dan kamboja

Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa Kuil Preah Vihear merupakan bagian dari wilayah Kamboja. Meskipun demikian, perselisihan antara Thailand dan Kamboja terus berlanjut seiring waktu. Konflik ini mencapai puncaknya pada tahun 2008 ketika kuil tersebut diakui sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO. Thailand menganggap keputusan ini sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan wilayah mereka.

Namun, pada tahun 2011, kedua negara mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan konflik ini. Mereka setuju untuk menarik pasukan militer mereka dari sekitar kuil dan bekerja sama dalam melindungi dan mengelola situs warisan tersebut. Thailand dan Kamboja juga berjanji untuk membangun hubungan kerja sama yang lebih baik dalam bidang pariwisata dan perdagangan di wilayah perbatasan mereka.

Selama beberapa tahun terakhir, upaya telah dilakukan untuk memperbaiki hubungan bilateral antara Thailand dan Kamboja, termasuk dialog dan pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin kedua negara. Meskipun masih ada beberapa perbedaan dan ketegangan yang tersisa, situasi telah jauh lebih tenang daripada sebelumnya.

Upaya dalam penyelesaian yang dilakukan thailand dan kamboja melalui perundingan (negosiasi). Selain negosiasi, kemboja juga meminta PBB dan ASEAN untuk membantu upaya penyelesaian sengketa terhadap perebutan kuil preah vihear.

Kesimpulan

Setelah saya analisis terhadap konflik thailand dan kamboja, Tentunya kamboja memiliki hak terhadap kuil preah vihear dan dapat bertindak secara aktif dikarenkan kuil tersebut telah di tetapkan oleh mahkamah internasional. Dan thailand tidak memiliki hak terhadap itu.