Menurutnya, hal itu penting dilakukan untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan pemilu yang belakangan ini ramai diperbincangkan publik.
Menanggapi isu hangat yang sedang bergulir, Presiden RI Joko Widodo juga memberikan komentarnya, beliau menyatakan hal yang singkat bahwa itu adalah hak demokrasi.
Satu Jalan, Bergandeng Tangan Dengan Koalisi Perubahan?
Tidak hanya dari kubu Capres 03, realisasi hak angket juga cukup menarik perhatian Koalisi Perubahan. Menurut Tim Pemenangan Nasional Anies - Muhaimin (Timnas AMIN) sekaitan dengan hak angket ini bukan lagi bicara soal menang dan kalah, melainkan meluruskan kembali praktik bernegara.
Selain itu, Anies Baswedan, Capres yang diusung Koalisi Perubahan pada Pemilu tahun 2024 ini meyakini bahwa koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS akan mengambil bagian untuk mendukung hak angket itu bergulir.
Hal itu juga sejalan dengan Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar yang menyatakan bahwa dirinya akan tetap bersama berjuang di koalisi perubahan. Dengan demikian Cak Imin memberikan kode secara implisit bahwa PKB besar peluang mendukung bergulirnya hak angket yang konon akan diinisiasi oleh PDI-Perjuangan.
Komentar mengenai wacana hak angket juga dinyatakan dengan sedikit gurauan oleh Sekjen PKS, yaitu Aboe Bakar Al-Habsyi bahwa hak angket akan menjadi  opsi yang tepat, ketimbang mengajukan gugatan ke MK.
Dari komentarnya nampak bahwa Sekjen PKS, yaitu Aboe Bakar Al-Habsyi agaknya masih trust issue dengan Mahkamah Konstitusi.
Langkah Abu-Abu Si Partai Biru
Wacana angket sedang ramai diperbincangkan, akan tetapi justru salah satu partai biru langkahnya masih abu-abu. Beberapa hari yang lalu publik dikejutkan dengan Ketua Umum Partai Nasdem, yaitu Surya Paloh yang datang ke istana untuk menemui Presiden Joko Widodo.
Tentu saja hal itu mengundang banyak komentar publik. Tidak sedikit netizen yang menilai bahwa itu adalah salah satu cara pihak istana untuk membujuk salah satu pihak sekaitan dengan reaisasi usulan hak angket.
Di saat yang bersamaan, terdapat dua tokoh Partai Nasdem yang sedikit banyaknya memperjelas "ketidakjelasan" posisi Partai Nasdem dalam menanggapi wacana hak angket DPR ini.
Tokoh yang pertama adalah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang menyatakan bahwa Ganjar Pranowo sebagai pihak yang kalah tidak pantas melemparkan wacana mengenai hak angket DPR. Dirinya juga mempertanyakan "kenapa baru sekarang" mestinya dilakukan jauh sebelum Pemilu berlangsung.
