Hak Angket DPR: Ramai Suaranya, Ilusi Tindakannya

Belakangan ini ramai soal Ganjar Pranowo Calon Presiden Nomor Urut 03 yang melemparkan wacana kepada publik dan partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket DPR.

Hal ini ia utarakan untuk merespons dugaan kecurangan pada Pemilu 14 Februari lalu dan meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu sekaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.

Perlu diketahui bahwa Hak anget DPR adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan UU ataupun kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, serta memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan bermasyarat dan bernegara.

Selain itu hak angket ini untuk mendapatkan persetujuan memerlukan dukungan 50%+1 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna.

Akankah hal ini realistis? Mari kita kumpulkan pernyataan dari tokoh-tokoh yang terkait dengan gelaran Pemilu 2024.

Beda Respons Mahfud MD dengan Ganjar Pranowo

Pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo, yaitu Mahfud MD justru memberikan respons yang berbeda sekaitan dengan usulan hak angket tersebut.

Mahfud justru memberikan respons normatif dengan mengatakan bahwa hak angket bukan urusan paslon, melainkan partai politik. Ia juga menyampaikan bahwa dukungannya terkait wacana hak angket itu tidak akan ada pengaruhnya.

Melalui pernyataan pak Mahfud, dapat kita nilai bahwa beliau sebagai calon yang bukan bagian dari anggota partai nampaknya tidak ingin melontarkan statement yang provokatif.

Respons Sekjen PDI-P Hasto, Menkumham Yasonna Laoly Hingga Presiden Jokowi

Wacana yang coba digulirkan Ganjar Pranowo pun di respon oleh sejumlah tokoh, salah satunya Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengatakan bahwa  pihaknya akan terus mengawal proses perhitungan suara yang sedang berlangsung.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM yang juga merupakan bagian dari DPP PDI-Perjuangan, yaitu Yasonna Laoly menyebutkan bahwa dirinya mendukung penuh wacana hak angket DPR itu agar segera terelisasi.

Menurutnya, hal itu penting dilakukan untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan pemilu yang belakangan ini ramai diperbincangkan publik.

Menanggapi isu hangat yang sedang bergulir, Presiden RI Joko Widodo juga memberikan komentarnya, beliau menyatakan hal yang singkat bahwa itu adalah hak demokrasi.

Satu Jalan, Bergandeng Tangan Dengan Koalisi Perubahan?

Tidak hanya dari kubu Capres 03, realisasi hak angket juga cukup menarik perhatian Koalisi Perubahan. Menurut Tim Pemenangan Nasional Anies - Muhaimin (Timnas AMIN) sekaitan dengan hak angket ini bukan lagi bicara soal menang dan kalah, melainkan meluruskan kembali praktik bernegara.

Selain itu, Anies Baswedan, Capres yang diusung Koalisi Perubahan pada Pemilu tahun 2024 ini meyakini bahwa koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS akan mengambil bagian untuk mendukung hak angket itu bergulir.

Hal itu juga sejalan dengan Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar yang menyatakan bahwa dirinya akan tetap bersama berjuang di koalisi perubahan. Dengan demikian Cak Imin memberikan kode secara implisit bahwa PKB besar peluang mendukung bergulirnya hak angket yang konon akan diinisiasi oleh PDI-Perjuangan.

Komentar mengenai wacana hak angket juga dinyatakan dengan sedikit gurauan oleh Sekjen PKS, yaitu Aboe Bakar Al-Habsyi bahwa hak angket akan menjadi  opsi yang tepat, ketimbang mengajukan gugatan ke MK.

Dari komentarnya nampak bahwa Sekjen PKS, yaitu Aboe Bakar Al-Habsyi agaknya masih trust issue dengan Mahkamah Konstitusi.

Langkah Abu-Abu Si Partai Biru

Wacana angket sedang ramai diperbincangkan, akan tetapi justru salah satu partai biru langkahnya masih abu-abu. Beberapa hari yang lalu publik dikejutkan dengan Ketua Umum Partai Nasdem, yaitu Surya Paloh yang datang ke istana untuk menemui Presiden Joko Widodo.

Tentu saja hal itu mengundang banyak komentar publik. Tidak sedikit netizen yang menilai bahwa itu adalah salah satu cara pihak istana untuk membujuk salah satu pihak sekaitan dengan reaisasi usulan hak angket.

Di saat yang bersamaan, terdapat dua tokoh Partai Nasdem yang sedikit banyaknya memperjelas "ketidakjelasan" posisi Partai Nasdem dalam menanggapi wacana hak angket DPR ini.

Tokoh yang pertama adalah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang menyatakan bahwa Ganjar Pranowo sebagai pihak yang kalah tidak pantas melemparkan wacana mengenai hak angket DPR. Dirinya juga mempertanyakan "kenapa baru sekarang" mestinya dilakukan jauh sebelum Pemilu berlangsung.

Selanjutnya, hal yang serupa juga dilontarkan oleh Ahmad Sahroni, Bendahara Umum Partai Nasdem bahwa ucapan mengenai (dukungan terhadap hak angket) baru keluar dari pasangan calon, tapi belum keluar dari Ketua Umum Partai Nasdem sehingga hal ini masih menjadi suatu hal yang perlu dibahas lebih lanjut.

Selain itu, Ahmad Sahroni menegaskan bahwa pada dasarnya posisi Anies dan Partai Nasdem sejalan tinggal menunggu hal yang menjadi keputusan dari Tim Pemenangan.

Hak Angket DPR: Ramai Suaranya, Ilusi Tindakannya

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA 

Menarik untuk melihat kelanjutan realisasi dari wacana hak angket yang mulanya didorong oleh Ganjar Pranowo yang kemudian mendapatkan respons positif dari kubu koalisi perubahan.

Banyak pengamat yang menilai bahwa wacana itu adalah bagian dari "gertakan politik" saja. Adapula yang mengatakan bahwa pengguliran hak angket ini justru akan membuat suasana menjadi riuh dan gaduh.

Di sisi lain kubu yang mendukung gerakan ini mengatakan bahwa gerakan ini bukan lagi menyoalkan soal menang dan kalah apalagi untuk membatalkan kemenangan, melainkan gerakan ini bertujuan untuk mengembalikan kembali nilai-nilai bernegara yang dianggap sudah menyimpang.

Lantas kalau Kompasianers, berada pada posisi yang mendukung atau tidak nih?

Bila hal ini realisasi, maka bulan Maret nanti akan menjadi bulan yang cukup ditunggu-tunggu banyak orang sekaitan dengan kelanjutan dari kisah ini.